Connect with us

Daerah

Pengelolaan Organisasi Bantuan Hukum Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Published

on

Basudewa – Malang, Rapat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se – Malang, guna verifikasi akreditasi digelar di Bakorwil III Malang, Jalan.Simpang Ijen nomor 2 Oro – Oro Dowo Kecamatan Klojen Malang, pada Jumat (18/11/2022).

Perihal rapat tersebut, di gagas oleh, biro hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan sebagai narasumber, yakni, Dr. Subianta dan Suharto, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Jakarta, Dr. Ma’san serta Agus Salim Ghozali S.H.M.H.C.P.L.,C.M.L.C.Medis Law yang juga Direktur LBH LK – 3M.

Adapun, tujuan hal diatas, para LBH Se-Malang guna para LBH yang belum mendapatkan akreditasi sebagai persyaratan pendampingan hukum.

Berkaitan dengan akreditasi, rapat tersebut, bertemakan, ” Pengelolaan Organisasi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Program Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin “.

Dikesempatan tersebut, Agus Salim Ghozali, menyampaikan, tujuan bantuan hukum yakni, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan secara merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang terakhir, yaitu, mewujudkan peradilan yang efektif , efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Agus Salim Ghozali, memaparkan, cara tercapainya akreditasi sebuah LBH berupa, akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan terhitung sejak pengumuman pendaftaran.

Sedangkan, tahapan akreditasi dapat dilakukan yaitu, pengumuman, permohonan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan faktual, pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum dan penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Agu Salim Ghozali, menambahkan, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi tentang identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan.

Kemudian menyerahkan, dokumen yang berkenaan dengan perkara lalu melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Sementara, jenis layanan bantuan hukum diantaranya, meliputi, litigasi dan non litigasi juga untuk masalah hukum meliputi, keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara.

Dirinya juga, mengatakan, hak penerima bantuan hukum seperti, wajib kooperatif, menyampaikan alat bukti dan menyampaikan informasi secara benar.
MET.

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Daerah

Pemda MBD Dan DPRD Diminta Segera Perbaiki Infrastruktur Yang Rusak Pasca Gempa Dan Banjir

Published

on

Basudewa – MBD, Pasca Gempa dan Banjir yang melanda Desa Rotnama beberapa hari lalu yang mengakibatkan kerusakan terhadap Infrastruktur di Desa tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya dan DPRD diminta secepatnya membangun kembali sarana prasarana yang telah hancur seperti Jembatan, Drainase maupun Tanggul.

Kepala Desa Rotnama, Terpianus Hadulu, melalui, layanan pesan WhatsApp, pada (26/01/2023) mengatakan, saya berharap, Pemda dan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya,segera memperbaiki Infrastruktur di Desa kami yang telah hancur pasca Gempa dan Banjir yang melanda Desa Rotnama pada beberapa hari terakhir.

Masih menurutnya, Desa kami di kelilingi oleh, dua buah sungai jadi perlu di bangun tanggul dan jembatan secepatnya.

” Pihaknya, berharap, peran Pemda dan PRD Kabupaten MBD guna melakukan perbaikan infrastruktur, sebab kalau tidak maka kalau curah hujan yang deras maka akan terjadi banjir karena kedua sungai tersebut, meluap ,” paparnya.

Sementara, pekerjaan Drainase yang baru dikerjakan kampung (Desa) dengan ukuran 200 meter,baru saja di kerjakan 110 meter pada tahun 2022, kemarin telah rusak walau sudah di perbaiki.

” Pasalnya, pekerjaan Drainase tersebut, diduga tidak sesuai spek maupun RAB. Sehingga, saat air sungai meluap masuk ke pemukiman warga Desa Rotnama ,” ungkap Kades,

Beta (saya ) kemarin sudah sampaikan, kepada Ketua Komisi A dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat melakukan kunjungan di Desa kami,

Bahwa dua sungai tersebut, yang ada diantara kiri dan kanan Desa itu, tidak bisa bangun plat deker tapi harus bangun jembatan.

Lantaran, setiap turun hujan 2-3 hari air akan meluap maka akan terjadi banjir merendam rumah warga desa kami.

” Saya berharap, Pemda dan DPRD jangan sebatas lihat saja tetapi segera dikerjakan sehingga ke depan tidak lagi terjadi banjir seperti yang terjadi pada hari kemarin ,” pungkasnya.            Kabiro Maluku.

Lanjutkan Membaca

Trending