Connect with us

Hukrim

Jebakan Kredit Bank Mandiri Taspen Patut Dipersoalkan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, Gugatan Perbutan Melawan Hukum (PMH), yang diajukan Guntoro Sutiono, sebagai Penggugat dan pihak PT. Bank Madiri Taspen Cabang Surabaya, selaku, Tergugat, dengan agenda penyerahan bukti dari Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis, (29/09/2022).

Guntoro Sutiono, melalui, Penasehat Hukumnya, R. Hendrix Kurniawan dan Biakto Dwi Yuana, dalam gugutannya, menyampaikan, bahwa, perbuatan Tergugat dianggap PMH terkait, dalam Penerbitan perjanjian Fasilitas Kredit Pensiun, kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immateriil.

Adapun, kerugian materiil dan immateriil yakni, dalam perjanjian Kredit dengan nomor Akad 27087/1275/KPM/VII/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh, penggugat dan Tergugat, pada (13/82018), batal demi hukum seluruhnya, serta pihak Tergugat untuk memberikan ganti rugi materiil seberat 250 Juta dan Immateriil sebasar 500 Juta.

Usai sidang, R. Hendrix Kurniawan, mengatakan, bahwa, dalam permohon kredit, kami menduga, tanda istri klien kami dipalsukan, karena kami sudah menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa sebenarnya, tidak pernah didatangi maupun datang ke Bank Mandiri Taspen.

Anehnya, dalam perjanjian kredit tertera 275 Juta, namun, yang didapatkan hanya sekitar 131 Juta, dengan dalih adanya, kesepakatan untuk pembayaran anggsuran selama 3 tahun. Padahal belum dijalani.

Sementara, Guntoro Sutiono, mengatakan, awalnya ada marketing dari Bank Mandiri Taspen menawarkan kredit, sebesar 275 Juta dengan anggsuran 3. 352 Juta perbulan selama 15 tahun. Kalau ditotal sekirar 600 Juta.

” Saat mau dikembalikan, saat itu kena biaya pinalty sebesar 20 Juta, padahal cuma beda satu hari aja mas ,” keluhnya.

Ia menambahkan, ini kredit dibilang aneh cuma satu hari langsung bisa cair dan hingga saat ini, belum diberikan buku tabungan dan ATM karena saat pencairan saya diberikan tunai.

” Untuk bayar anggsuran langsung di potong dan cuma sisa sekitar 300 Ribu. Padahal biasanya, harus ada separuh ,” tambah pria pensiunan guru SDN di kota Pahlawan.
MET.

Hukrim

Sang Pengadil Widiarso Vonis Bebas Indro Prajitno. Jaksa Kejati, Sabetania Langsung Ngacir Saat Dikonfirmasi

Published

on

Basudewa – Surabaya, Indro Prajitno selaku, Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham di PT. Sumber Baramas Energi (PT. SBE) diputus bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sabetania

Bacaan putusan bebas tersebut, berbanding terbalik dari tuntutan JPU yang sebelumnya, menuntut pidana bui selama 4 tahun.

Dalam amar putuasan yang dibacakan, Sang Pengadil, Widiarso, yaitu, mengadili terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dari JPU.

” Untuk itu terhadap terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ,” ucap Sang Pengadil, Widiarso, pada Senin (21/11/2022).

Usai, sidang awak media berusaha mengkonfirmasi, bagaimana tanggapan dari pihak JPU atas vonis bebas tersebut. Namun, sayangnya, JPU tidak memberikan komentar sembari jalan dengan cepat, meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebagaimana, dalam persidangan pada Kamis (27/10/2022) yang lalu, Penasehat Hukum terdakwa di hadapan Sang Pengadil, Widiarso, membeberkan bukti bahwa terdakwa sudah memberikan sertifikat apartemen atas nama istri terdakwa terhadap korban.

Dalam hal diatas, apakah benar keabsahan pemilik apartemen berupa, sertifikat ?.

Hal lainnya, badan perseroan yakni, PT.Sumber Baramas Energi (SBE) secara keabsahan legalitas patut dipertanyakan dihadapan Notaris mana perseroan tersebut dibuat ?.

Pasalnya, dalam susunan struktur perseroan baik Komisaris, Direktur maupun yang lainnya, di hadapan Notaris masing masing pemegang saham menunjukkan bukti modal
maka oleh, Notaris di cantumkan dalam struktur perseroan.   MET.

 

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Trending