Connect with us

Daerah

Pengukuhan Pengurus ABPEDNAS, Wabup Sidoarjo Ingatkan Sinergitas Kades Dan BPD Membangun Desa

Published

on

Basudewa – Sidoarjo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem Pemerintahan Desa saat ini, menempati posisi yang sangat penting.

Fungsi BPD, selain membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kerja Kepala Desa.

Hal ini, disampaikan, Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi, dalam sambutannya, saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) Asosiasi Badan Musyawarah Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Sidoarjo, di aula Kecamatan Sukodono, Minggu (18/9/2022).

Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mengucapkan, selamat kepada seluruh jajaran DPC dan PAC ABPEDNAS Sidoarjo, yang telah dilantik secara langsung oleh, Wakil Ketua DPD ABPEDNAS Jawa Timur, Jarot Cahyadi.

Dalam sambutannya, Wabup H. Subandi, mengatakan, salah satu tugas BPD adalah sebagai kanal aspirasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah.

Keberadaan BPD sangat penting dalam menentukan kemajuan pembangunan desa.

” BPD sebagai lembaga formal yang punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan warga ,” ucapnya.

Lebih lanjut, disampaikan, Wabup H. Subandi, jika pekerjaan BPD adalah mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Namun juga harus dibarengi dengan bekerja ikhlas dan cerdas karena menurutnya, dengan hal itu, akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu Pemkab Sidoarjo sangat mendukung terbentuknya asosiasi ini.

” Terbentuknya, ABPEDNAS ini, diharapkan, mampu menjadi mitra kerja bagi para Kepala Desa untuk bersinergi dan bekerja sama dalam membangun dan memajukan Kabupaten Sidoarjo ,” kata Abah Bandi sapaan akrabnya.

Melihat peran strategis BPD tersebut, lanjut Wabup H. Subandi, BPD haruslah mampu menjadi benteng dari budaya birokrasi yang tidak bersih serta mampu merumuskan indikator kinerja untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa.

Untuk mewujudkan hal itu, diharapkan, setiap anggota BPD senantiasa meningkatkan kapasitas SDM dan inovasinya.

Menghindari disharmonisasi antar BPD dan Pemerintah Desa yang acap kali terjadi diharapkan, tidak terjadi.

“ Keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa adalah check and balance, BPD memiliki hak bertanya, konfirmasi dan hal-hal lain untuk transparansi yang ada di desa ,” ujarnya.

Wabup H. Subandi, meminta, BPD harus benar-benar bisa menjadi patner Kepala Desa dalam membangun desa nya.

BPD harus menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi Pemerintahan Desa dan masyarakat.

BPD tidak boleh dinilai hanya sebagai pemberi stempel untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Desa.

Jembatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa harus dapat dibangun dengan baik oleh BPD.

Dengan 2 hal tersebut, dirinya, yakin tidak ada BPD dengan Kepala Desa saling bermusuhan.

“ Saya berharap agar seluruh anggota BPD dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab memahami tupoksi dan regulasi yang ada sehingga akan mampu mengurai setiap permasalahan dan berperan aktif dalam membangun Desa sesuai slogan Abpednas yakni, membangun Desa menata Kota,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Abpednas, Jarot Cahyadi, mengatakan, keberadaan Abpednas untuk mengawal dan mengawasi pembangunan negeri.

Dirinya yakinkan, keberadaan Abpednas bukan menjadi oposisi Pemerintah Desa. Namun untuk ikut bersama membangun Desa.

“ Keberadaan Abpednas bukan dalam rangka bertentangan atau menjadi oposisi dari Pemerintah ,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya, meminta dukungan kepada seluruh pengurus Abpednas untuk menjadikan Abpednas Jatim lebih maju.

Hal tersebut, penting demi kemajuan Desa di Jawa Timur khususnya, pembangunan Indonesia. Dirinya, juga berharap, kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung keberadaan Abpednas Jatim.

“ Kami juga berharap kepada semua, tolong kami juga dibantu, tanpa anda kami tidak ada apa-apanya. Dan kepada Wabup Sidoarjo, saya mohon dengan hormat bisa memberi masukan kepada kami kedepan ,” pintanya.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Sidoarjo, terpilih Hj.Nurul Aini, mengucapkan terimakasih atas kehadiran Wakil Bupati Sidoarjo.

Melalui ABPEDNAS Sidoarjo bersinergi dengan Pemerintah Desa atau dengan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

“ Kami bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk kemajuan kedepannya. Kami juga ingin meningkatkan dan mensejahterakan BPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Harapan kami kepada yang sudah dilantik untuk menjalankan tugas sesuai harapan serta mengemban tugas yang telah di berikan agar dijalankan dengan ikhlas ,” ungkapnya .

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bakesbangpol Sidoarjo, Camat Sukodono, Pengurus DPD ABPEDNAS Provinsi Jatim, seluruh pengurus DPC ABPEDNAS se-Kabupaten Sidoarjo serta tokoh masyarakat.    TIM.

Daerah

Kabarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Guna Percepatan

Published

on

Dua Sesi Agenda Digelar Di Kecamatan Sumber Pucung Dan Kecamatan Dau Malang

Basudewa – Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, melakukan percepatan dengan kabarkan atau sosialisasi terkait, Undang Undang nomor 12 tahun 2022.

Sosialisasi tersebut, guna meminimalisir terjadinya, tindak pidana kekerasan seksual khususnya, bagi masyarakat yang berada di kawasan Kecamatan Sumber Pucung dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Upaya percepatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak justru berjalan seimbang berupa, banyaknya, peminat dari masyarakat maupun para Camat se-Kabupaten Malang.

Hal diatas, berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dilapangan, animo masih merebak meluas berupa, beberapa Camat dilain daerah yang berupaya mengajukan guna sosialisasi Undang Undang nomor 12 tahun 2022, agar percepatan dilaksanakan didaerahnya.

Melalui pantauan dilapangan, sosialisasi yang dilaksanakan, di Kecamatan Sumber Pucung, tampak diikuti oleh, tokoh tokoh lintas Agama (Islam, Kristen), Ormas dan tokoh masyarakat serta pelaku usaha karaoke dan melibatkan, karang taruna serta Muspika Kecamatan Sumber Pucung Camat, Neng, Danramil, Kapten Sutikno, Kapolsek, AKP.Rahmat.

Sementara, dalam sambutan secara tertulis Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak yakni, Arbani, yang dibacakan oleh, Kabid TPSK, Achmad Yani, mengatakan, bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi korban.

Adapun , perlindungan yang diberikan negara diantaranya, pendampingan hukum, Restitusi, Rehabilitasi dan Pendampingan terhadap kekerasan seksual, Ekplorasi, serta pendamping psikologi kepada ibu dan anak korban yang terdapat dalam Undang Undang ini.

Harapannya, percepatan di Kecamatan Sumber Pucung diharapkan, sudah tidak ada lagi kekerasan seksual terhadap ibu dan anak.

” Dalam artian, wilayah Sumber Pucung bebas dari paksaan seksual dan tindakan cabul terhadap anak, kekerasan seksual anak maupun perdagangan seksual ,” ucap Yani.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, juga menyampaikan, ucapan terima kasih terhadap nara sumber yaitu, Agus Salim Ghozali,A.M.pdi,SJ.M.H.C.P.L.C.M.L.C.Medis Law.

Dikesempatan lain, Camat Sumber Pucung Neng, menyatakan, betapa penting sosialisasi Undang Undang nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di prakarsai oleh, Dinas PPA.

Lebih lanjut, khususnya, di Kecamatan Sumber Pucung, memang sering terjadi sehingga dengan adanya, sosialisasi ini dan kebetulan nara sumbernya, dari seorang advokat yang sekaligus juga Direktur LBH LK-3M, yang sudah tidak asing lagi.

Masih menurutnya, dirinya, sudah mengenal nara sumber sejak 15 tahun yang lalu sebagai teman.

” Agus Salim Ghozali, sudah sangat familiar namanya, dalam kalangan praktisi hukum di Malang Raya dan saya sudah berteman lama ,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan kehadiran para tokoh masyarakat, guru, muslimat juga para tokoh lintas agama pasca sosialisasi semuanya mendapatkan ilmu hukum terkait, kekerasan seksual.

Setidaknya, para peserta bisa menyimak betul materi yang di sampaikan oleh nara sumber.

Ia mengingatkan, jika ada kejadian kekerasan seksual tersebut, maka pihak korban bisa untuk berkoordinasi dengan pihak satgas PPA di Kecamatan setempat, Polsek, PPA Kabupaten Malang atau ke LBH LK-3M.

Beberapa lembaga diatas, diharapkan, pelaku kekerasan seksual tidak terjadi. Apalagi sampai main hakim sendiri.

Camat Sumber Pucung, mengapresiasi Dinas PPA Kabupaten Malang yang telah memberikan kontribusi sosialisasi terkait Undang Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual.

Apalagi dengan mengandeng nara sumber Agus Salim Ghozali yang sudah dikenal sebagai praktisi hukum dan direktur LBH LK-3M yang juga Ketua Forum Bantuan Hukum Jawa Timur.

Sehingga, para peserta atau masyarakat sekitar bisa bertanya terkait hukum kepada beliau.

Pada sesi berikutnya, nara sumber, Agus Salim Ghozali ,A.M.Pdi,SH M.H.C.P. L,C.M.L.C.Medis Law, tatkala memberikan materi terkait Undang Undang tersebut, tanpa disadari justru para peserta lebih banyak dibuat tertawa tawa lantaran, kerap kali penyampaian diselingi nada humor.

Sentuhan atau lenturan lenturan yang disampaikan, nara sumber malah memicu para peserta meminta agar bisa segera ditindaklanjuti ke Desa Desa dengan mengundang narasumber dari LBH LK-3M yang terakreditasi B dari Kemenkum HAM RI. Sehingga, bisa menggelar percepatan sosialisasi dengan memakai anggaran dana Anggaran Dana Desa (ADD) atau Dana Desa dimungkinkan memakai ADD lantaran, nara sumbernya dari LBH yang terakreditasi.   TIM.

Lanjutkan Membaca

Trending