Connect with us

Hukrim

Barnas Pelaku Pupuk Subsidi Oplosan Jalani Proses Hukum Pengadilan Negeri Surabaya Tanpa Ditahan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Barnas salah satu pelaku pupuk subsidi oplosan kembali jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (12/9/2022).

Barnas yang ditetapkan, sebagai terdakwa dijerat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Sub 3 e Juncto pasal 6 ayat (1) huruf d Juncto ayat (2) Undang-undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Juncto pasal 1 huruf c Juncto pasal 8 ayat (1) Perppu Nomor 8 Tahun 19862 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Juncto pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 Juncto pasal 21 ayat (2) Juncto pasal 30 ayat (3) Permendag No : 15/M-DAG/PER/4/2013 Juncto Permentan Nomor 41 Tahun 2021 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Perilaku Barnas diduga, merusak program Pemerintah bahkan bisa mengancam ketahanan pangan Nasional justru, jalani proses hukum tanpa ditahan.

Dipersidangan, agenda JPU menghadirkan 3 orang saksi guna dimintai keterangan diantaranya, Nur Yusuf, Ilman dan Okky adalah tim dari Jajaran Direktorat Polda Jatim, yang telah menghentikan aksi terdakwa.

Adapun, yang mengawali keterangan dipersidangan yakni, Ilman dalam keterangannya, menyampaikan, saat itu informasi didapat dari masyarakat yakni, terkait pupuk bersubsidi di Lamongan.

Atas laporan tersebut, Jajaran Direktorat Polda Jatim, melakukan penyelidikan dan di Tempat Kejadian Perkara (TKP),ditemukan 2 orang yang sedang menjalankan aktivitasnya.

Selanjutnya, setelah dicek di dalam tampak pupuk subsidi jenis Phonska dan Kebomas.
Dari keterangan Andi dua pupuk tersebut, hanya karungnya saja.

Namun, dalam penyelidikan lebih dalam ditemukan pupuk Phonska dan Kebomas (pupuk subsidi) sebanyak 127 ton di gudang terdakwa.

Lebih lanjut, disampaikan, saksi, yaitu, dalam penyelidikan ditemukan 3 nota penjualan yang tertera pada (18/3/2022)), (12/3/2022) dan (18/3/2022).

Masih menurut saksi, harga normal pupuk subsidi yaitu, 115 Ribu per 50 Kg. Dari pemeriksaan terdakwa mengaku, membeli pupuk bersubsidi seharga 160 Ribu kemudian di oplos dengan menambahkan zat pewarna guna dijual kembali dengan harga 200 Ribu per 50 Kg.

Hal lainnya, disampaikan, saksi, terdakwa mengaku, membeli pupuk subsidi dari keliling wilayah Lamongan.

” Terdakwa tidak memiliki izin jual pupuk subsidi ,” ujar saksi.

Sebagaimana diketahui, penyaluran pupuk subsidi ke distributor lalu ke Kelompok Tani (Poktan). Namun, terdakwa menjual secara tidak resmi.

Atas keterangan, para saksi, dikesempatan yang diberikan Majelis Hakim, terdakwa mengamini keterangan para saksi.    MET.

 

 

 

Hukrim

Sang Pengadil Widiarso Vonis Bebas Indro Prajitno. Jaksa Kejati, Sabetania Langsung Ngacir Saat Dikonfirmasi

Published

on

Basudewa – Surabaya, Indro Prajitno selaku, Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham di PT. Sumber Baramas Energi (PT. SBE) diputus bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sabetania

Bacaan putusan bebas tersebut, berbanding terbalik dari tuntutan JPU yang sebelumnya, menuntut pidana bui selama 4 tahun.

Dalam amar putuasan yang dibacakan, Sang Pengadil, Widiarso, yaitu, mengadili terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dari JPU.

” Untuk itu terhadap terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ,” ucap Sang Pengadil, Widiarso, pada Senin (21/11/2022).

Usai, sidang awak media berusaha mengkonfirmasi, bagaimana tanggapan dari pihak JPU atas vonis bebas tersebut. Namun, sayangnya, JPU tidak memberikan komentar sembari jalan dengan cepat, meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebagaimana, dalam persidangan pada Kamis (27/10/2022) yang lalu, Penasehat Hukum terdakwa di hadapan Sang Pengadil, Widiarso, membeberkan bukti bahwa terdakwa sudah memberikan sertifikat apartemen atas nama istri terdakwa terhadap korban.

Dalam hal diatas, apakah benar keabsahan pemilik apartemen berupa, sertifikat ?.

Hal lainnya, badan perseroan yakni, PT.Sumber Baramas Energi (SBE) secara keabsahan legalitas patut dipertanyakan dihadapan Notaris mana perseroan tersebut dibuat ?.

Pasalnya, dalam susunan struktur perseroan baik Komisaris, Direktur maupun yang lainnya, di hadapan Notaris masing masing pemegang saham menunjukkan bukti modal
maka oleh, Notaris di cantumkan dalam struktur perseroan.   MET.

 

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Trending