Basudewa – Kepulauan Aru, Aksi Demo Damai yang di lakukan oleh gabungan mahasiswa Cipayung (GMNI, GMKI dan mahasiswa PSDKU Unpatti Dobo) dengan Jumlah Massa berkisar 120 Orang turun jalan, terkait kenaikan harga BBM,di bawah pimpinan Korlap Beny Alatubir dan Andi Hudininhatu.yang berlangsung di depan Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Jl. Raya Pemda l, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau- Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.pada Jumat (9/9/2022).

Pelaksanaan Demo Damai berlangung di Dua titik yakni Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Kantor DPRD Kepulauan Aru

Berikut peryataan Sikap dari GMKI Terhadap Kenaikan Harga BBM sebab,dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat Berpengaruh Kepada Semua aspek salah satunya pembangunan sumber daya manusia ( SDM ) maka Kami GMKI menyikapi dengan adanya Kenaikan harga BBM Bersubsidi ini dapat mengganggu proses persekolahan dan proses perkuliahan bagi mahasiswa PSDKU Aru dan juga Siswa Siswi SMA Negeri 1 Dobo , maka dengan ini kami memberikan 5 Tuntutan sebagai berikut :
-Meminta Pemerintah Mencabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi .
Pemerintah harus segera menganulir kebijakan Kenaikan BBM bersubsidi walau dengan dalil memberikan bantuan BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) . Solusi ini tidak menjawab perubahan kondisi harga barang pokok yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan bawah . Karena dengan menaikkan harga BBM bersubsidi pemerintah Kembali membuka ruang kenaikan inflasi yang juga akan berdampak buruk bagi kondisi ekonomi Indonesia . Perubahan harga dan merosotnya daya beli masyarakat akan terjadi apabila kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dicabut . Fakta saat ini perekonomian Negara ditopang dari belanja rumah tangga sebesar 56 % dan hal ini akan memburuk apabila perubahan harga dilapisan bawah tidak terkendali.

-Meminta Pemerintah Mengendalikan Penggunaan BBM bersubsidi . Pemerintah harus mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi dengan mengeluarkan regulasi penggunaan BBM bersubsidi . Penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran dengan tujuan harga bahan pokok dapat terkendali berdarsarkan daya beli masyarakat Indonesia.

-Meminta Pemerintah Memangkas Anggaran Belanja yang Tidak Berdampak pada Rakyat Kecil . Pengalokasian belanja Negara harus dikaji ulang dengan keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu . Prioritas anggaran belanja harus berdasarkan kondisi masyarakat saat ini dengan kata lain program belanjanegara yang masih bias ditangguhkan agar ditunda penggunaanya . Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) telah mengumumkan bahwa ada 6.011 masalah senilai Rs . Masalah ketidak patuhan IHPS terdiri dari 1.286 kasus ketidak patuhan dengan potensi kerugian 75 % atau Rs 29,7 triliun dan kerugian dengan kurangnya pendapatan . Ketidak patuhan dalam bentuk pelanggaran manajemen hingga 25 % atau 434 masalah . Untuk masalah tersebut selama proses audit , tindak lanjut dari perusahaan dengan menyetorkan 0,6 % atau Rp 194,53 miliar dana dan / atau menyediakan asset baru ( Finance.detik.com , 2022 ).

-Meminta Pemerintah Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Negara . Pengoptimalisasian penerimaan pajak Negara harus segera dilakukan untuk menambah volume APBN . Pemerintah harus lebih tegas dalam persoalan pengemplang pajak , Pemerintah tidak boleh kalah dengan para mafia pajak bila tidak taat akan aturan GMKI akan terus mendukung pemerintah dalam memberantas mafia pajak dan dalam pengungkapan kasus – kasus pengemplang Pajak . Menurut laporan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) , tax ratio Indonesia pada 2021 sebesar 9,11 % terhadap PDB . Meski sudah meningkat disbanding tahun 2020 , tax ratio Indonesia pada 2021 masih di bawah level pra – pandemi ( Databooks.katadata.co.id , 2022 ) .Bila dibandingkan dengan rata – rata tax to GDP ratio ASEAN dengan angka sekitar 15 % , Indonesia dengan angka rata – rata sekitar 10 % masih jauh tertinggal . Lebih jauh , jika dibandingkan dengan negara Asia Pasifik Indonesia juga jauh tertinggal dengan angka rata – rata tax ratio to GDP negara – negara di Asia Pasifik sekitar 20 % , ” Apalagi dengan negara – negara maju dengan rata – rata tax ratio to GDP sekitar 35 % . Rasioinilah yang merupakan kapasitas suatu Negara sesungguhnya untuk menghasilkan uang dan bukan GDP ( Media indonesia.com , 2022 ).

-Kami Meminta Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Kepulauan Aru , Untuk Merealisasikan Kembali PERATURAN DAERAH ( PERDA ) KEPULAUAN ARU NO 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK . Dengan Merealisasikan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 , ini yaitu Tentang Tentang izin Trayek , sudah Tentu , akan Menjawab Kebutuhan Mahasiswa di Dunia Perguruan tinggi Di Kampus Program Studi Di Luar Kampus Utama ( PSDKU ) di Kabupaten Kepulauan Aru , dan Siswa SMA Negeri 1 Dobo dengan menyiapkan Bis untuk meringankan Akses Mahasiswa dan Siswa – Siswi dalam Menempuh Proses Studi Baik Di Sekolah Maupun Di Dunia Perguruan Tinggi.

Peryataan Sikap Dewan Pimpinan cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indobesia (GMNI).

GMNI menilai , kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang tidak tepat karena hanya akan mengorbankan kesejahteraan rakyat , khususnya rakyat kecil . Ada beberapa alasan yang mendasari penolakan dari tingkatan Pusat hingga ke daerah yang menaikkan harga BBM bersubsidi , yaitu sebagai berikut :

-Pemerintah tidak transparan mengenai data yang menjadi rujukan terkait subsidi energi yang mencapai 502,4 triliun rupiah . Salah seorang pakar ekonomi menyajikan data lain yang lebih valid menunjukkan bahwa realisasi untuk subsidi BBM selama semester 1 2022 hanya sebesar 88,7 triliun rupiah untuk BBM , elpiji dan listrik . Dengan rincian , 66,2 triliun rupiah digunakan subsidi BBM saja . Sementara pemerintah mengatakan terjadi pembangkakan karena subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan pemerintah sebesar 502,4 triliun rupiah . Besaran ini sangat tidak masuk akal , karena uang rakyat yang digunakan untuk subsidi sekitar 1,4 triliun rupiah per – hari . Maka DPP , DPD dan DPC GMNI se – Indonesia pemerintah untuk lebih transparan dengan merinci dan menjelaskan kepada publik terkait kompensasi yang dimaksud selain subsidi , serta alokasinya karena uang rakyat digunakan dalam jumlah yang sangat besar.

-Pemerintah berdalih bahwa pencabutan subsidi BBM didasarkan asumsi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan atas harga ICP ( Indonesia Crude Price ) saat ini berubah jauh , dari asumsi awal sebesar 63 dollar AS per – barel ( RAPBN 2022 ) . Salah seorang staf khusus di kementerian keuangan bahwa satu syarat agar tidak perlu dilakukan pemotongan subsidi BBM adalah kisaran harga ICP harus berkisar di harga 100 dollar AS per – barel . Mengacu data dari oilprice.com per 30 Agustus 2022 , kami mencatat harga minyak mentah , baik WTI maupun Brent melonjak dan berada dikisaran 90-120 dollar AS per – barel selama Maret – Juli 2022. Namun , sejak akhir Juli sampai awal September 2022 ini , harga kedua minyak mentah mengalami tren penurunan dikisaran 90-100 dollar AS per – barel . Jika kondisi ini terus berlanjut dan tidak terdapat lonjakan signifikan , maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memotong subsidi BBM.

-Pemerintah berdalih bahwa harga BBM Indonesia saat ini merupakan yang termurah di dunia . Namun , data yang ada , harga BBM Indonesia saat ini ( Khususnya jenis Pertalite ) Indonesia bahkan tak masuk dalam 10 besar . Mengacu data globalpetrolprices.com per 29 Agustus 2022 , harga BBM paling murah sebesar 0,022 dollar AS per – liter di Venezuela , dan paling mahal sebesar 2,981 dollar AS per liter di Hong Kong . Sementara di Asia Tenggara , harga BBM paling murah adalah 0,457 dollar AS per liter di Malaysia , lalu , 1.077 dollar AS per liter di Vietnam , barulah 1,163 dollar AS per liter di Indonesia . Dan data ini , bahkan apabila disandingkan dengan daya beli masyarakat yang merujuk pada PDB per kapita Negara Indonesia tidak termasuk dalam daftar 5 negara teratas dengan harga BBM yang terjangkau ” . DPP , DPD dan DPC GMNI menilai klaim pemerintah yang menyebutkan harga BBM di Indonesia saat ini termurah di dunia maupun terjangkau adalah sesat . Bahkan dengan kondisi BBM yang disubsidi pemerintah saat ini , harga ini belum termasuk ” murah dan terjangkau ” bagi Sebagian masyarakat Indonesia . Dengan kata lain , rencana menaikkan harga BBM pasti akan membebani rakyat yang belum pulih dari dampak pandemic Covid – 19.

-Dengan menaikkan harga BBM , maka pemerintah membuka ruang bagi kenaikan inflasi yang berdampak negatif bagi ekonomi nasional . Sejarah mencatat , Indonesia pernah menaikkan harga BRM pada Maret 2005 sekitar 30 persen dan dilanjutkan pada Oktober 2005 sekitar 90 persen , memberi dampak inflasi sebesar 17,11 persen . Pada 2013 , bensin mengalami kenaikan harga sebesar 44,4 dan mengakibatkan inflasi mencapai 8.38 persen pada tahun itu . Pada November 2014 , terjadi kenaikan Kembali pada harga bensin sekitar 30,8 persen yang mengakibatka laju inflasi 8,36 persen . Melihat data tersebut , kemungkinan inflasi Indonesia pada tahun ini ditargetkan hanya berkisar 2-4 persen , akan membengkak hingga mendekati 8-10 persen ( berdasarkan pengalaman sebelumnya saat terjadi kenaikan harga BBM ) . Artinya , harga kebutuhan barang masyarakat akan semakin meningkat dan daya beli masyarakat akan merosot tajam . Hal ini akan berdampak langsung pada perekonomian negara yang saat ini justru ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 56 persen . Tingginya laju inflasi juga akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun yang berujung pada bertambahnya orang miskin di Indonesia.

-Pemerintah tidak melakukan politik subsidi dengan strategis . Politik energi Nasional seharusnya bersinergi dengan politik luar negeri dan diplomasi ekonomi , namun selama ini masih berjalan parsial dan memiliki banyak kelemahan , gejolak harga minyak global bisa ditekan di sisi hulu (upstream) , apabila pemerintah mendorong Pertamina untuk lebih giat melakukan eksploitasi ladang – ladang Migas baru . Termasuk menarik investor potensial untuk menanamkan modal infrastruktur kilang minyak . Peningkatan kapasitas kilang adalah esensial untuk mengurangi resiko kenaikan biaya pengadaan BBM impor dan volatilitas nilai tukar rupiah . Peningkatan kapasitas kilang minyak tidak hanya untuk menghasilkan BBM , tetapi juga kilang yang kompleks di sektor petrokimia ( petrochemical ) . Dengan kata lain , peningkatan kapasitas kilang dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pertamina dan berdampak positif juga untuk APBN . DPP , DPD dan DPC menilai politik energi nasional berdaulat , Indonesia masih bisa didikte oleh asing . Seperti diketahui , Rusia menawarkan harga minyak yang 30 persen lebih murah dibandingkan harga pasar global . Namun , pemerintah masih khawatir dengan konsekwensi embargo ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu – sekutunya . Padahal cukup banyak negara yang ” berani ” membeli minyak Rusia . Seperti , India ( Bharat petro , Hindustan Petro , Indian oil Co , Manglore Refinery and Petrochemicals dll ) , China ( Sinopec ) , Jerman ( Leuna , Miro , PCK Schwedt ) . Bahkan , data dari The center for research on energy and Clean Air – Lembaga think tank Finlandia menyebutkan bahwa selama periode Februari – Juli 2022 , Jepang ” masih ” membeli minyak mentah dan gas Rusia sebesar 2,6 miliar dollar AS , disusul Korea Selatan ( 1,7 miliar dollar AS ) dan Taiwan ( 1,2 miliar dollar taga AS ).

-Pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna mengurangi dampak inflasi yang akan timbul , sangat rentan terjadi penyelewengan , sebagaimana korupsi (bancakan) atas bansos Covid kemarin . Belum lagi persoalan data penerima bansos yang tidak akurat , dianggap lebih menyulitkan dari pada membatasi atau mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran . Ditambah , kondisi saat ini menjelang perhelatan Pemilu 2024 semakin menguatkan asumsi akan kekhawatiran kita bahwa pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan menjadi ajang bancakan untuk dana politik calon dari KIB.

-Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi yang seakan menambah beban hidup masyarakat golongan bawah ditengah kemerosotan yang hakiki pasca pandemic Covid 19 , dengan tan mempertimbangkan asas tertentu seperti kedudukan wilayah yang persebaran luasnya adalah kepulauan misalkan Provinsi Maluku yang dikenal sebagai Provinsi Kepulauan dan secara khusus ( Kabupaten Kepulauan Aru ) dan Provinsi lainnya . Sehingga , BBM merupakan vital bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam pengelolaan kesejahteraan rumah tangga , atau sendi dan sekor kehidupan lainnya . Penetapan kenaikan harga BBM oleh pemerintah akan tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan alokasi BBM pada stasium pengisian yang dibatasi schit terjawab dengan efektif maupun efisien . Olehnya itu pemerintah dan pemerintah daerah harus dengan teliti memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah pelosok agar BBM bersubsidi harus benar – benar tepat sasaran . kebut masyarakat.

-Pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dianggap berpotensi terhadap segala sektor kehidupan . seperti Pendidikan , Ekonomi , Perikanan dan sektor lainnya . Olehnya itu , kami mengharapkan kepada Pemerintah daerah agar lebih intens memperhatikan problema sosial yang akan timbul pasca kenaikan harga BBM bersubsidi . Melaksanakan kebijakan penetapan blok atau jalur angkutan umum di wilayah kota seperti wilayah sentral Pendidikan dan penyediaan mobilisasi bagi PSDKU Aru dan Lembaga Pendidikan lainnya , serta membangun koncktifitas antara kota dan desa secara maksimal maupun efisien.

-Meminta kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan sikap resmi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menyikapi pernyataan Demonstran,Bupati Kepalauan Aru dr. Johan Gonga mengatakan,Kami sebagai Pemerintah Daerah, kami terima tuntutan dari pada OKP dan mahasiswa secara pemerintahan kami akan melanjutkan ke pemerintah pusat untuk dipertimbangkan ungkanya

SedangkanTerkait dengan kenaiakan harga BBM ini, kalau tidak dilakukan oleh pemerintah Pusat maka akan mengakibatkan kerugian keuagan negara. sehingga perlu dinaikan harga BBM agar dapat membeli kembali BBM dari luar.pungkas Gonga

Usai mendengarkan,penyampaian Bupati masa aksi kembali bergeser ke Kantor DPRD Kepulauan Aru,massa aksi tiba di depan Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, di Jl. Raya Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan. Pulau- Pulau Aru. dan di temui oleh Sekwan DPRD Kepulauan Aru Marten Putnarubu, S.IPm karena anggota DPRD sedang melakukan rapat.aksi demonstrasi Damai selesai dan masa membubarkan diri masing- masing dalam keadaan aman.

Untuk di ketahui bahwa,Gerakan aksi tersebut sebagai bentuk penolakan kebijakan pemerintah pusat dalam menaikan harga BBM Bersubsidi karena akibat kenaikan harga BBM tersebut,sangat berpengaruh terhadap ekonomi sehingga dan dirasakan oleh masyarakat kecil.

2) Dalam aksi massa di depan kantor DPRD Kepualauan Aru Pendemo tidak bertemu dengan anggota DPRD Kepulauan Aru sehingga Para pendemo hanya menitipkan tuntutan kepada Sekwan DPRD Kepulauan Aru Marten Putnarubu, S.IPm untuk di berikan kepada anggota DPRD Kepulauan Aru.    Kabiro Maluku/Papua.