Connect with us

Hukrim

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggapi Kejati Jatim Terapkan Restorative Justice

Published

on

Basudewa – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ) perkara penyalahgunaan narkoba yang di implementasikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, memicu pihak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, memberikan tanggapan dihadapan para awak media di ruang kerjanya, pada Jumat (5/8/2022).

Dalam tanggapannya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, mengatakan, bahwa penerapan RJ terhadap perkara narkoba yang di implementasikan Kejati Jatim, merupakan kewenangan dari Korps Adhyaksa tersebut. Untuk kebijakan institusi lain, Rudi tidak mau berpendapat lebih.

” Tidak menjadi masalah besar (penerapan RJ). Hal kewenangan dari institusi Kejaksaan. Sebagai Aparat Penegak Hukum, kita punya ranah berbeda berdasarkan, Tusi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing, ” ungkapnya.

Adapun, Tusi dari pihak Pengadilan hanyalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan. Sementara kejaksaan pada saat P-21 masuk ke ranah berbeda yaitu, penuntutan.

” Mereka (Kejaksaan) punya asas Dominus Litis, artinya, hanya mereka yang diberi kesempatan melakukan penuntutan dan mereka juga yang dibebani amanat menghentikan atau meniadakan penuntutan ,” ucapnya.

Hal demikian, adalah hak utama mereka. Di Undang-Undang Kejaksaan dibunyikan, Itu kewenangan mereka mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Kita hargai itu sebagai kewenangan.

Masih menurutnya, apabila sudah masuk ke ranah Pengadilan maka Kejaksaan juga tidak berhak ikut campur dengan institusi Pengadilan.

” Sebab, sudah menjadi hak pengadilan untuk memutus. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan antar institusi ,” papar Rudi Suparmono.

” Dalam asas norma prinsip dasar seperti kita ketahui, bahwa tidak bisa orang dinyatakan tidak bersalah sebelum ada Putusan Pengadilan, terkait dengan RJ, kita tidak bisa bilang keliru. Kita akan buat Putusan sesuai norma tersebut ,” jelasnya.

RJ sudah ada sejak nomor 11 tahun 2012 tentang diversi (perkara anak). Sedangkan untuk narkotika belum ada, sementara untuk pengadilan sudah ada ketentuan RJ yang dikeluarkan SK Dirjen Badilum.

“.Ada ketentuan 5 perkara yang bisa di RJ. Pertama anak, tipiring, perlindungan anak, perlndungan wanita dan yang terakhir narkoba. Namun untuk saat ini, ditangguhkan ,” bebernya.

Lebih lanjut, Rudi, mengatakan, ditangguhkan bukan berarti tidak bisa diterapkan lagi. Sementara tidak boleh dipakai karena mau ditingkatkan ke Peraturan MA (Perma).

Menurut rapat Putusan terhadap perkara narkotika yang didasari pada penggunaan pasal 127 (pengguna) yang tidak didakwakan, Mahkamah Agung menerbitkan, tiga Surat Edaran MA nomor 4 di tahun 2010, nomor 3 tahun 2015 dan nomor 1 tahun 2017.

” Bila tidak didakwakan pasal pengguna namun, dipersidangan terbukti sebagai pengguna bukan pengedar maka bisa diputus dengan pasal 127. Didasarkan juga atas surat dakwaan sesuai pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, ada barang bukti bong (alat hisap), beratnya di bawah 0,5 gram dan assessment ,” terangnya.

Terkait dengan pengertian RJ sendiri, adanya pelaku dan korban ?.

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, enggan mengomentari lebih lanjut.
” Tanyakan Jaksanya ,” pungkasnya mengakhiri pembicaraan.    MET.

Hukrim

Sang Pengadil Widiarso Vonis Bebas Indro Prajitno. Jaksa Kejati, Sabetania Langsung Ngacir Saat Dikonfirmasi

Published

on

Basudewa – Surabaya, Indro Prajitno selaku, Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham di PT. Sumber Baramas Energi (PT. SBE) diputus bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sabetania

Bacaan putusan bebas tersebut, berbanding terbalik dari tuntutan JPU yang sebelumnya, menuntut pidana bui selama 4 tahun.

Dalam amar putuasan yang dibacakan, Sang Pengadil, Widiarso, yaitu, mengadili terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dari JPU.

” Untuk itu terhadap terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ,” ucap Sang Pengadil, Widiarso, pada Senin (21/11/2022).

Usai, sidang awak media berusaha mengkonfirmasi, bagaimana tanggapan dari pihak JPU atas vonis bebas tersebut. Namun, sayangnya, JPU tidak memberikan komentar sembari jalan dengan cepat, meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebagaimana, dalam persidangan pada Kamis (27/10/2022) yang lalu, Penasehat Hukum terdakwa di hadapan Sang Pengadil, Widiarso, membeberkan bukti bahwa terdakwa sudah memberikan sertifikat apartemen atas nama istri terdakwa terhadap korban.

Dalam hal diatas, apakah benar keabsahan pemilik apartemen berupa, sertifikat ?.

Hal lainnya, badan perseroan yakni, PT.Sumber Baramas Energi (SBE) secara keabsahan legalitas patut dipertanyakan dihadapan Notaris mana perseroan tersebut dibuat ?.

Pasalnya, dalam susunan struktur perseroan baik Komisaris, Direktur maupun yang lainnya, di hadapan Notaris masing masing pemegang saham menunjukkan bukti modal
maka oleh, Notaris di cantumkan dalam struktur perseroan.   MET.

 

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Trending