Connect with us

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Pemerintahan

DPRD Surabaya Tuding Capaian PAD Parkir Masih Bocor. Dishub Klaim Optimis Target Tercapai di Akhir 2022

Published

on

Basudewa – Surabaya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran pada tahun 2022 ini, mencapai 12 Milyard dari target sebesar 35 Milyard.

Capaian Dishub Surabaya, dinilai Komisi B DPRD Kota Surabaya, bahwa pendapatan PAD dari sektor parkir tak realistis dan banyak alami kebocoran. Dimana, harusnya, pencapaian PAD di sektor parkir bisa lebih tinggi.

“ Ini tak realistis banyak yang bocor. Memang, saya melihat bahwa Dinas yang menangani parkir ini tidak serius ,” cetus Sekretaris Komisi B, Mahfudz, pada Rabu (28/09/2022).

Lebih lanjut, masih ada banyak tempat baik itu cafe ataupun yang lainnya, yang parkirnya di tepi jalan potensi parkirnya, sangat luar biasa dan itu tidak diambil oleh, Dinas Perhubungan.

Hal ini, yang menjadi penyebab pencapaian dari target PAD parkir ini, menjadi turun. Untuk itu ia meminta agar titik parkir yang sudah dikelola harus diperketat dengan sistem.

Kemudian tempat parkir yang belum dikuasai oleh, Dishub segera diambil dan dikelola oleh, Dishub, karena saya masih banyak menemukan ratusan titik parkir yang belum dikelola oleh, Dishub. Sehingga, menjadi liar, dan itu harus dimaksimalkan ,” pintanya.

Jika itu, dilakukan maksimal, kata politisi PKB ini, maka target 35 Milyard itu, sangat kecil.

” Saya kira, jika itu dilakukan, dan dikelola secara maksimal maka target 35 Milyard itu kecil, cuma karena tidak mau kerja saja ,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, menyakini, hingga sekarang ini, target PAD dari sektor parkir telah mencapai 12 Milyard.

Meski begitu, ia optimis, target PAD dari sektor parkir dapat tercapai hingga akhir tahun 2022.

“ Kita harus bisa sampai target itu. Untuk bisa mencapai target 35 Milyard, kita akan pompa terus teman-teman di lapangan untuk kolaborasi maupun pengawasan sehingga target PAD ini bisa terpenuhi ,” terang Tundjung saat konferensi pers di Gedung Eks Humas Pemkot Surabaya, Selasa (27/9/2022).

Ia juga menjelaskan, bahwa sekarang ini terdapat 1.200 titik parkir resmi yang tersebar seluruh Kota Surabaya.

Jumlah tersebut, terdiri dari parkir zona maupun non-zona. Jumlah ini, menurun di saat sebelum pandemi Covid19 yang mencapai sekitar 1.700 titik parkir.

“ Sekarang ada 1200 titik parkir baik kendaraan roda dua atau empat. Tentunya, ada titik-titik parkir yang tidak beroperasi lagi dikarenakan, banyak faktor, misalnya, karena ada rekayasa lalu lintas ,” terang dia.

Menurunnya, jumlah titik parkir ini tentunya, juga berimbas pada pendapatan dari sektor perparkiran.

Tundjung kembali menghimbau, masyarakat agar selalu meminta karcis ke Jukir untuk mencegah kebocoran PAD.

“ Saya harap masyarakat juga membantu kami untuk selalu meminta karcis parkir. Silahkan dilaporkan, jika Jukir tidak memberikan karcis. Karena ini salah satu cara untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir untuk menunjang pembangunan di Kota Surabaya ,” terangnya.   MET.

Lanjutkan Membaca

Trending