Connect with us

Opini Hukum

Sebuah Panggung, Bernama Pra-peradilan

Published

on

Oleh : Edi Santoso

Basidewa – Situbondo, Pasca Kejaksaan Negeri Situbondo, menetapkan, enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Situbondo, kini publik menunggu perkembangannya.

Salah satu yang ditunggu, adalah sikap dari para tersangka. Khususnya, tersangka yang merupakan, pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo.

Publik bertanya-tanya, akankah mereka menjadi bemper dan membiarkan bertanggung jawab sendiri ?.

Atau mereka akan terbuka dan menyampaikan kebenaran apa yang sesungguhnya terjadii.

Tanpa mengabaikan, azas praduga tak bersalah serta Penasehat Hukum yang sedang berupaya, membebaskan atau setidaknya, meringankan persoalan hukum para tersangka.

Disini, melalui, penulis menyampaikan, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

Jika seandainya, nanti para pejabat di DLH tersebut terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan (baca; korupsi), maka selain hukuman penjara, karier mereka akan selesai.

Mengacu kepada pasal 87 ayat (4) Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, besar kemungkinan para pejabat di DLH itu akan diberhentikan dengan rasa tidak hormat.

Pada situasi seperti itu, apa yang bisa diperbuat oleh para tersangka tersebut ?.

Pilihan pertama, bisa jadi “Tiji Tibeh” (mati siji mati kabeh) yang artinya, para tersangka akan terbuka menyeret nama lain.

Pilihan lainnya, yang mungkin lebih bagus, mempercayakan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” akan mampu menyelesaikan perkara ini dan mengupayakan agar status tersangka bisa berubah.

Jika jalan kedua yang dipilih, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melakukan Pra-peradilan.

Secara Yuridis, memang ini jalannya. Secara Non Yuridis, di tempat ini adalah momennya.

Pilihan “Dia yang tidak boleh disebut namanya” untuk menjauh ketika kasus ini mulai mencuat, bukan berarti dia akan meninggalkan para tersangka.

Pada waktunya, menurut analisa penulis, dia akan membantu dengan menurunkan para Penasehat Hukum – Penasehat Hukum yang dia percaya. Bukan hanya agar tersangka dan keluarganya tidak merasa ditinggalkan, tapi para pengacara ini juga membawa visi mengamankan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya “.

Di sisi Non Yuridis, penulis meyakini, ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” akan melakukan gerilya untuk penaklukan.

Pimpinan tertinggi di lembaga yang menangani perkara ini, adalah orang baru yang notabene bisa saja tidak seperti pejabat lama yang konon sulit ditaklukkan.

Salah satu tolok ukurnya sebenarnya sederhana. Pernahkan mereka bertemu empat mata dan membicarakan perkara ini, di sebuah kota misalnya ?.

Maka seperti penulis sampaikan, di awal tulisan ini, Pra-peradilan adalah peluang para tersangka bebas dan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” tidak terbawa arus.

Siapa tahu nanti dalam Pra-peradilan, lembaga yang di Pra-peradilan mendadak ijin sita dan penggeladahan dari pengadilan hilang.

Siapa tahu nanti hasil pemeriksaan dari lembaga yang berkompeten, mendadak tidak ada.

Siapa tahu nanti kerugian negara versi BPK RI, sudah dibayarkan dan tidak ada masalah meski dibayar setelah kasus ini berjalan.

Siapa tahu kalimat sakti yang menyatakan, ” pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya ” mendadak tidak sakti lagi.

Praperadilan, sebentar lagi akan menyediakan panggungnya!

Edi Santoso
Pengamat Hukum

Opini Hukum

Kota Dobo Darurat Radikalisme

Published

on

Predator Seksual Anak Dibawah Umur Berkeliaran

Oleh Listu Kubela. Pemuda Jargaria.

Basudewa – Dobo, Maraknya, perilaku oknum predator seksual yang kian bertindak tidak manusiawi dan brutal terhadap perempuan atau anak dibawah umur, sontak membuat shock warga kota Dobo.

Dengan lancarnya, aksi bejat dan tak terpuji para predator asusila di daerah ini, tentu menuai sorotan sekaligus kecaman dari seantero masyarakat. Lantas kalangan aktivis maupun komunitas pegiat anti kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai angkat bicara, dan menyuarakan sikap perlawanan terhadap sindikat ‘predator asusila’ di kota Dobo.

Asas kronologi, berangkat dari setiap bedah perkara oleh, aparat keamanan setempat, kuat dugaan, adanya beberapa indikator yang menjadi motif para pelaku asusila ini bereaksi.

Salah satunya, ialah akibat dari miras (minuman keras), serta minimnya sosialisasi akan kesadaran bermasyarakat dalam hubungan dengan dampak hukum, dampak sosial serta dampak Kamtibmas, baik terhadap warga di area sekitar lokalisasi maupun masyarakat kota Dobo secara umum.

Terlepas dari hal itu, kembali kami memandangnya dari aspek TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahwa terjadinya beberapa kasus beruntun yakni, pelecehan seksual terhadap perempuan dan atau anak dibawah umur ini, tak lain kerap terjadi di seputaran area tempat hiburan malam lokalisasi (kampung jawa).

Lingkungan ini, dikenal langgeng dengan aktivitas dunia malam yakni, miras yang disertai adanya tontonan-tontonan yang tak lazim dari para warga pekerja susila (PSK) kampung jawa pada lingkungan sekitar, yang secara geografis sangat berdekatan dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan aktifitas lalu lalang warga yang bertempat tinggal di belakang lokalisasi.

Maka kami sampaikan, ” tutup lokalisasi ” sebab selamanya tidak akan pernah menghadirkan iklim yang kondusif terhadap masyarakat di kota ini, terutama warga yang berdampingan langsung dengan THM (lokalisasi).

Dalam kejadian-kejadian naas ini, selain dengan cara yang radikal dan brutal dalam merampas harga diri serta kehormatan suci seorang anak perempuan secara tidak manusiawi, namun seketika pula HAM nya sebagai generasi masa depan bangsa dan daerah ini harus terenggut dan meregang ditangan predator asusila yang amoral dan tidak berperikemanusiaan.

Kami himbau, kepada seluruh lapisan masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, terlebih khususnya, kepada warga domisili sekitar area kampung jawa, agar lebih waspada dan ekstra ketat terhadap aktifitas keseharian anak terutama kaum perempuan.

Kepada pihak berwajib agar ada kerja sama dengan Pemerintah Daerah guna melakukan aksi-aksi sosialisasi kemasyarakatan kepada masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, dengan kondisi yang sementara terjadi akhir-akhir ini.

Selaku, masyarakat kami juga sangat mengharapkan, adanya perhatian ekstra khusus serta sikap serius dari pada Pemerintah Daerah dan DPRD setempat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai kapasitas dan kewenangan yang ada.

Sebagaimana amanah yang diemban yakni, pengabdi masyarakat sekaligus pengayom masyarakat, dalam menyikapi dan mengkaji segala dampak atau gejolak lain (baik maupun buruk) yang ditimbulkan dari adanya operasionalisasi THM kampung jawa.

Dasar-dasar pertimbangan rasional akan jaminan keberlangsungan keamanan dan kenyamanan warga sekitar area dan masyarakat kota Dobo umumnya, dengan berpedoman pada kejadian-kejadian naas yang menimpa beberapa anak dibawah umur belakangan ini yang sontak menggegerkan masyarakat sekota Dobo, serta sejauh ini sudah sangat meresahkan dan merugikan warga domisili sekitar kampung jawa (lokalisasi) dalam keseharian aktifis mereka.

#TutupLokalisasi
#LawanPredatorAsusila
#SaveGenerasiMasaDepanAru

Lanjutkan Membaca

Trending