Connect with us

Opini Hukum

Tersangka Baru Kasus Korupsi Dilingkup DLH Situbondo

Published

on

Oleh : Edi Santoso

Situbondo-basudewanews.com, Kejaksaan Negeri Situbondo, sudah menetapkan, enam tersangka dalam perkara pengadaan Jasa Konsultasi UPL/UKL di Dinas Lingkungan Hidup Situbondo. Diantara ke-enam tersangka empat diantaranya, adalah pejabat di lingkup DLH sedangkan, dua lainnya, adalah konsultan.

Anggaran tersebut, merupakan bagian dari rencana penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 250 Milyard, yang awalnya, direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Hanya enam orang itu tersangkanya?, atas keterlibatan perkara korupsi, melalui, Kasi Pidsus Kejari Situbondo, Reza Aditya, bahwa pihaknya, masih melakukan pengembangan untuk menemukan ada atau tidaknya tersangka baru.

Bagi sebagian pengamat hukum, kalimat tersebut, seperti sebuah paradoks. Bisa ada tersangka baru, bisa tidak ada lagi tersangka lain, tergantung.

Jika ada tersangka baru, siapa yang paling berpeluang menjadi tersangka berikutnya?.

Menyimak empat dari enam tersangka yang sudah ditetapkan, yang tak lain adalah pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo, sebenarnya tidak sulit mencari tali-temalinya.

Pertanyaan dasarnya, apakah mungkin keempat tersangka yang notabene pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo, melakukan sesuatu atas inisiatif sendiri?.

Apakah tidak mungkin mereka hanya melaksanakan perintah mengingat resiko adanya tindak pidana memang nyata?. Jika benar, siapa yang mampu membuat para tersangka itu tak berdaya sehingga, berani melanggar ketentuan yang ada.

Pertanyaan terakhir, jika kerugian negara seperti disampaikan Kajari Situbondo, Nauli Rahim Siregar mencapai 676 Juta dari anggaran keseluruhan 864 Juta, kemana saja mengalirnya?.

Follow the money adalah salah satu prinsip dasar penanganan kasus korupsi. Pembuktiannya bisa mudah bisa saja sulit. Namun, keempat tersangka yang ditetapkan, menurut Penasehat Hukum, Edi Santoso, memegang kunci kotak Pandora siapa yang bakal ditetapkan sebagai tersangka berikutnya.

Melaksanakan perintah, adalah kalimat sakti yang bisa mengeliminasi status tersangka.

Semudah itu? Tidak juga. Kelihaian melakukan lobby juga akan menjadi penentu dalam perkara yang merupakan hasil “cokotan”.

Penasehat Hukum, Edi Santoso, yakin, sebagai politisi ulung, “dia yang tidak boleh disebut namanya” ini pasti sudah bergerak. Masalahnya, jabatan politik itu rentan.

Salah sedikit melakukan manuver hasilnya, bisa jauh dari yang diharapkan. Bahkan bisa menjadi bola liar.

Di luar lobby dan segala amunisinya, penyebab dasar munculnya kasus ini, ke permukaan, segera ditutup bisa jadi akan membuat tidak adanya tersangka baru.

Sakit hatinya orang dalam, dan kurang dihargainya institusi lain di luar Pemkab, yang bisa segera diselesaikan, bisa jadi merupakan pintu tersangka baru tidak pernah muncul. Paling tidak, ada pelajaran penting yang bisa diambil oleh, “dia yang tidak boleh disebut namanya “.

Pertama, jangan mudah melepas orang yang ikut berjuang apalagi mengabaikannya. Kedua, coba dengarkan nasihat pihak-pihak yang sudah membantu sampainya ke posisi ini, jangan lebih mengedepankan pendapatan dan mengabaikan pendapat. Ketiga, uang memang penting, tapi ketika masanya tiba, uang bisa tidak ada harganya !.

Edi Santoso Pengamat Hukum.

Opini Hukum

Kota Dobo Darurat Radikalisme

Published

on

Predator Seksual Anak Dibawah Umur Berkeliaran

Oleh Listu Kubela. Pemuda Jargaria.

Basudewa – Dobo, Maraknya, perilaku oknum predator seksual yang kian bertindak tidak manusiawi dan brutal terhadap perempuan atau anak dibawah umur, sontak membuat shock warga kota Dobo.

Dengan lancarnya, aksi bejat dan tak terpuji para predator asusila di daerah ini, tentu menuai sorotan sekaligus kecaman dari seantero masyarakat. Lantas kalangan aktivis maupun komunitas pegiat anti kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai angkat bicara, dan menyuarakan sikap perlawanan terhadap sindikat ‘predator asusila’ di kota Dobo.

Asas kronologi, berangkat dari setiap bedah perkara oleh, aparat keamanan setempat, kuat dugaan, adanya beberapa indikator yang menjadi motif para pelaku asusila ini bereaksi.

Salah satunya, ialah akibat dari miras (minuman keras), serta minimnya sosialisasi akan kesadaran bermasyarakat dalam hubungan dengan dampak hukum, dampak sosial serta dampak Kamtibmas, baik terhadap warga di area sekitar lokalisasi maupun masyarakat kota Dobo secara umum.

Terlepas dari hal itu, kembali kami memandangnya dari aspek TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahwa terjadinya beberapa kasus beruntun yakni, pelecehan seksual terhadap perempuan dan atau anak dibawah umur ini, tak lain kerap terjadi di seputaran area tempat hiburan malam lokalisasi (kampung jawa).

Lingkungan ini, dikenal langgeng dengan aktivitas dunia malam yakni, miras yang disertai adanya tontonan-tontonan yang tak lazim dari para warga pekerja susila (PSK) kampung jawa pada lingkungan sekitar, yang secara geografis sangat berdekatan dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan aktifitas lalu lalang warga yang bertempat tinggal di belakang lokalisasi.

Maka kami sampaikan, ” tutup lokalisasi ” sebab selamanya tidak akan pernah menghadirkan iklim yang kondusif terhadap masyarakat di kota ini, terutama warga yang berdampingan langsung dengan THM (lokalisasi).

Dalam kejadian-kejadian naas ini, selain dengan cara yang radikal dan brutal dalam merampas harga diri serta kehormatan suci seorang anak perempuan secara tidak manusiawi, namun seketika pula HAM nya sebagai generasi masa depan bangsa dan daerah ini harus terenggut dan meregang ditangan predator asusila yang amoral dan tidak berperikemanusiaan.

Kami himbau, kepada seluruh lapisan masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, terlebih khususnya, kepada warga domisili sekitar area kampung jawa, agar lebih waspada dan ekstra ketat terhadap aktifitas keseharian anak terutama kaum perempuan.

Kepada pihak berwajib agar ada kerja sama dengan Pemerintah Daerah guna melakukan aksi-aksi sosialisasi kemasyarakatan kepada masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, dengan kondisi yang sementara terjadi akhir-akhir ini.

Selaku, masyarakat kami juga sangat mengharapkan, adanya perhatian ekstra khusus serta sikap serius dari pada Pemerintah Daerah dan DPRD setempat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai kapasitas dan kewenangan yang ada.

Sebagaimana amanah yang diemban yakni, pengabdi masyarakat sekaligus pengayom masyarakat, dalam menyikapi dan mengkaji segala dampak atau gejolak lain (baik maupun buruk) yang ditimbulkan dari adanya operasionalisasi THM kampung jawa.

Dasar-dasar pertimbangan rasional akan jaminan keberlangsungan keamanan dan kenyamanan warga sekitar area dan masyarakat kota Dobo umumnya, dengan berpedoman pada kejadian-kejadian naas yang menimpa beberapa anak dibawah umur belakangan ini yang sontak menggegerkan masyarakat sekota Dobo, serta sejauh ini sudah sangat meresahkan dan merugikan warga domisili sekitar kampung jawa (lokalisasi) dalam keseharian aktifis mereka.

#TutupLokalisasi
#LawanPredatorAsusila
#SaveGenerasiMasaDepanAru

Lanjutkan Membaca

Trending