Connect with us

Hukrim

Penasehat Hukum, Johanis Dipa, Sebut, Honorer Menjadi Jembatan Sebuah Perkara

Published

on

Surabaya-basudewanews.com,  Sidang perkara atas sangkaan suap perkara pengajuan permohonan pembubaran PT.Soyu Giri Primedika (SGP) berdampak melibatkan beberapa internal Pengadilan Negeri Surabaya, yakni, Majelis Hakim, Itong Isnaeni, Panitera, Hamdan dan oknum Penasehat Hukum, Hendro Kasiono ditetapkan sebagai terdakwa.

Dipersidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada Selasa (12/7/2022), para saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Wawan Yunarwanto, telah mencatut beberapa nama di internal Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun, para saksi yakni, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dju Johnson Mira Mangngi, Ajudan atau Asisten Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Maliqia Yusuf alias Pungky dan Rajsa (tenaga honorer).

Dari keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Pungky, yang dibacakan, JPU, diketahui melalui chatting layanan WhatsApp Pungky dengan Panitera Hamdan (terdakwa), selalu menggunakan istilah ” Peluru “.

Penyematan istilah ” Peluru” oleh, JPU dipertegas, bahwa Peluru itu maksudnya, tips atau uang rokok, uang kopi dengan besaran nilai 100 hingga 200 Ribu.

Kalimat istilah kerap dominan dalam percakapan antara keduanya, saat Panitera Hamdan ingin meminta penunjukkan Majelis Hakim pada perkara tertentu.
Dari permintaan penunjukkan Majelis Hakim, Panitera Hamdan, selalu yang dituju adalah Majelis Hakim, Itong Isnaeni Hidayat (berkas terpisah).

Sayangnya, dalam menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor,  terdakwa membantah
keterangan saksi Pungky.

Hal yang dibantah terdakwa yakni, bukan hanya istilah “Peluru” saja namun, terdakwa juga mengungkapkan bahwa terdakwa pernah memberikan uang lebih dari istilah “Peluru”.
” Saya dulu pernah memberikan uang 1,5 Juta ke Pungky ,” beber terdakwa.

Selanjutnya, JPU dari KPK juga membeberkan, obrolan melalui, layanan WhatsApp antara Rasja dengan Panitera Hamdan berupa, Bos perkaranya sudah masuk, jangan lupa ya ?.
Bos bonusnya yang kemarin mana ?.
Pasti ada isinya itu bos !, saya dapat bocoran.

Sedangkan, balasan obrolan dalam layanan WhatsApp dari Panitera Hamdan yaitu,
Siap nanti ada bagian buat sampean (anda).
Kalau udah beres saya transfer vitaminnya sekarang biar sehat sampean (anda) pak bos.

Atas keterangan terdakwa diatas, nampak tidak dipungkiri oleh, Rasja.

Usai sidang, Penasehat Hukum dari Hamdan (terdakwa), Broto menyampaikan, fakta baru terungkap dalam persidangan.

Masih menurutnya, sebenarnya ajudan Waka Pengadilan Negeri Surabaya, ikut terlibat dalam perkara tersebut. Bahkan, setiap kali ada permohonan, Pungky selalu minta imbalan.

Secara terpisah, Penasehat Hukum dari Hendro Kasiono (terdakwa) yakni, Johanes Dipa Widjaja, dalam keterangannya, mengatakan, jika tidak ada satu orang pun saksi yang mengenal dan berhubungan dengan kliennya.
” Semuanya tidak ada yang mengaku mengenal klien kami ,” tegasnya.

Lebih lanjut, mengapa hanya tiga orang itu saja yang dijadikan terdakwa ?.

Padahal, sangat jelas ada keterlibatan beberapa saksi seperti, Dju Johnson, Pungki dan Rasja.
” Kenapa mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka juga, itu adalah kewenangan dari Penyidik KPK. Namun, dirinya, meyakini, KPK dalam perkara ini, tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum ,” ujarnya.

Penasehat Hukum, Johannes Dipa, menambahkan, keterlibatan para saksi terbukti dari percakapan layar chatting di handphone pribadi.

Pihaknya, menilai jika di Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai honor menjadi garda terdepan dalam melakukan lobi melobi  suatu perkara.
” Melalui persidangan ini, sangat terlihat jika semua itu diatur oleh, para ajudan atau asisten Pimpinan ,”  ujar Johanis Dipa.

Status mereka sebenarnya, hanya pegawai honorer namun, justru mereka-mereka yang menjadi jembatan untuk sampai ke Pimpinan.
” Panitera saja melalui, tenaga honorer untuk menentukan Majelis Hakim,” pungkasnya.
MET.

Hukrim

Sang Pengadil Widiarso Vonis Bebas Indro Prajitno. Jaksa Kejati, Sabetania Langsung Ngacir Saat Dikonfirmasi

Published

on

Basudewa – Surabaya, Indro Prajitno selaku, Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham di PT. Sumber Baramas Energi (PT. SBE) diputus bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sabetania

Bacaan putusan bebas tersebut, berbanding terbalik dari tuntutan JPU yang sebelumnya, menuntut pidana bui selama 4 tahun.

Dalam amar putuasan yang dibacakan, Sang Pengadil, Widiarso, yaitu, mengadili terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dari JPU.

” Untuk itu terhadap terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ,” ucap Sang Pengadil, Widiarso, pada Senin (21/11/2022).

Usai, sidang awak media berusaha mengkonfirmasi, bagaimana tanggapan dari pihak JPU atas vonis bebas tersebut. Namun, sayangnya, JPU tidak memberikan komentar sembari jalan dengan cepat, meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebagaimana, dalam persidangan pada Kamis (27/10/2022) yang lalu, Penasehat Hukum terdakwa di hadapan Sang Pengadil, Widiarso, membeberkan bukti bahwa terdakwa sudah memberikan sertifikat apartemen atas nama istri terdakwa terhadap korban.

Dalam hal diatas, apakah benar keabsahan pemilik apartemen berupa, sertifikat ?.

Hal lainnya, badan perseroan yakni, PT.Sumber Baramas Energi (SBE) secara keabsahan legalitas patut dipertanyakan dihadapan Notaris mana perseroan tersebut dibuat ?.

Pasalnya, dalam susunan struktur perseroan baik Komisaris, Direktur maupun yang lainnya, di hadapan Notaris masing masing pemegang saham menunjukkan bukti modal
maka oleh, Notaris di cantumkan dalam struktur perseroan.   MET.

 

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Trending