Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, yang menjerat Feni Talim selaku, Notaris juga sebagai karyawan Notaris Edhi Susanto (suaminya), terkait dugaan membuat dan menggunakan surat palsu kembali bergulir di ruang Sari I, Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/7/2022).

Dipersidangan, nampak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan 2 orang saksi guna dimintai keterangan. Adapun, ke-dua saksi yakni, Conny mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya dan Ninik mantan karyawan Notaris Edhi Susanto (terdakwa).

Ninik mengawalinya keterangannya, berupa,
mengenal dengan Feni Talim (dalam berkas terpisah), karena Feni Talim adalah istri juga karyawan dari Notaris Edhi Susanto.
” Saya mengenal Feni Talim sebagai istri dari Notaris Edhi Susanto juga sebagai Notaris di wilayah Pasuruan,” ungkapnya.

Terkait, perkara yang menjerat pasangan suami istri tersebut, saya yang bertugas di bagian depan dan kadang-kadang juga disuruh mengetik. Pada medio 2017 lalu,  Hardi datang dengan membawa 3 sertifikat dan pembeli di kantor Notaris Edhi Susanto.
Cuma Itawati Sidharta istri Hardi tidak pernah hadir di Kantor, walaupun sudah pernah dipanggil.

Saat JPU menyinggung, terkait surat Kuasa untuk pengurusan sertifikat dari Itawati Sidharta pemberi kuasa kepada Feni Talim, ditanggapi oleh, Ninik, berupa, kalau melihat tanda tangannya, itu benar tanda tangan Notaris Edhi Susanto dan stempelnya juga Notaris. Namun belum tentu itu produk Notaris.
” Surat kuasa tersebut, termasuk surat yang di buat dibawah tangan, siapapun bisa membuat ,” ucapnya.

Lebih lanjut, JPU mengkaitkan keterangan Ninik dengan hasil di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, bahwa Feni Talim, sampaikan, surat Kuasa yang dimaksud berasal dari Ninik.

Mengenai hal tersebut, Ninik mengatakan, tidak tahu. Selain itu, Ninik meminta agar dirinya tidak diliput oleh, beberapa awak media.
” Saya keberatan !, Yang Mulia untuk diliput oleh media ,” pintanya.

Atas keberatan Ninik, Majelis Hakim, Suparno, memaparkan, bahwa sidang terbuka untuk umum dan para awak media yang melakukan liputan telah dilindungi oleh, Undang Undang.

Sedangkan, Majelis Hakim, menyinggung  keterangan Feni Talim dalam BAP, bahwa terkait surat kuasa berasal dari Ninik dan dipersidangan disangkal oleh, Ninik dengan jawaban tidak tahu.

Mengetahui hal demikian, secara otomatis memantik Hakim Anggota, Erintuah Damanik, geram dengan menyebut, Notaris apa ini (Notaris opo Iki). Anda ini, seorang Notaris, tolong dicermati dulu pertanyaannya, bahwa Ninik (saksi)  mengaku surat kuasa itu bukan berasal darinya, dan berbeda dengan keterangan anda (Feni Talim) saat di BAP.

Dalam tanggapan pertanyaan Majelis Hakim, Feni Talim juga mengatakan, tidak tahu.
” Saya tidak tahu !, Yang Mulia ,” ungkapnya.

Sementara dalam keterangan, Conny, mengatakan, kenal dengan Feni Talim, karena sering ke BPN dan dari data saat itu yang mengajukan pengurusan ke BPN adalah Feni Talim (terdakwa).

Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU, bahwa terjadinya dugaan pemalsuan surat tersebut bermula pada pertengahan 2017, dimana saat itu Hadi Kartoyo (korban) bertujuan menjual 3 bidang tanah dan bangunan miliknya kepada Tiono Satria Dharmawan. Ketiga aset tersebut, tercatat dengan atas nama istri korban, Itawati Sidharta.

Hardi menjalin kesepakatan dengan Tiono bahwa harga ketiga aset yang terletak di Jalan Rangkah, Tambaksari senilai 16 Milyar untuk pembelian aset itu, rencananya akan dibiayai oleh pihak Bank J-Trust Kertajaya Surabaya.

Atas pengajuan Tiono tersebut, Notaris
Edhi Susanto, yang berkantor di Jalan. Anjasmoro nomor 56 B Surabaya, ditunjuk oleh, pihak Bank J-Trust untuk memfasilitasi proses jual beli antara Tiono Satrio Dharmawan dengan Hardi Kartoyo dan isterinya tersebut.

Lantaran, proses jual beli melalui, Notaris Edhi Susanto maka Hardi menyerahkan SHM 3 aset untuk Checking sertifikat di BPN Surabaya II. Sedangkan Tiono memberikan cek sebesar 500 Juta kepada Notaris Edhi Susanto untuk diserahkan kepada Hardi sebagai pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tanah dan rumah milik korban.

Cek tersebut, lalu diserahkan kepada Hardi dengan catatan apabila hasil checking  terhadap 3 SHM bermasalah dan pihak penjual membatalkan transaksi, maka uang DP harus dikembalikan kepada pembeli tanpa potongan. Namun saat pengurusan maupun checking tidak segera diselesaikan, justru Notaris Edhi Susanto, malah membuat dan memberikan Surat pernyataan yang isinya, apabila dalam waktu 2 bulan ternyata belum terjadi transaksi jual beli antara Hardi dan Triono, maka uang DP dianggap hangus dan sertifikat asli dikembalikan.

Setelah ditunggu-tunggu juga tidak ada kelanjutan proses jual beli. Selanjutnya, Hardi sering datang ke kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta sertifikat tetapi, Edhi Susanto, tidak bersedia menyerahkan sertifikat tanpa alasan yang jelas.

Sementara itu, yang dilakukan Feni Talim yaitu, mengurus Checking sertifikat di Kantor BPN Surabaya ll , berupa, Feni Talim mengambil dokumen sertifikat dari dalam lemari di kantor suaminya itu. Namun, dari ketiga sertifikat tersebut, hanya satu yang lolos karena tidak ada perubahan.

Sedangkan, dua SHM lainnya, masih ada kendala yaitu, karena harus ada perubahan logo blangko dari Bola Dunia menjadi logo Garuda serta adanya perubahan luas akibat pelebaran jalan.

JPU menambahkan, bahwa setelah tidak disetujui Feni Talim datang lagi ke kantor BPN Surabaya II untuk melakukan pengurusan pengecekan sertifikat dengan membawa dokumen yang dibutuhkan antara lain surat kuasa dari Itawati Sidharta kepada dirinya.Padahal, Itawati Sidharta selaku, pemegang hak atas tanah tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tertanggal 31 Januari 2018 dan tertanggal 9 Februari 2018.
” Dalam surat kuasa terdapat tanda tangan terdakwa Feni Talim sebagai penerima kuasa, diketahui oleh notaris Edhi Santoso,” imbuhnya.

Kemudian, terdakwa Feni juga membuat surat pernyataan selisih luasan tanah dan surat pernyataan menerima hasil ukur. Atas kelengkapan yang dibutuhkan oleh pihak BPN Surabaya II itu kemudian disetujui.

Dampak dari perbuatan kedua terdakwa (Notaris Edhi Susanto dan istrinya), Itawati Sidharta mengalami kerugian menyusutnya luas lahan miliknya dan juga perubahan atas sertifikat tersebut.

Atas perkara ini, Feni Talim ditetapkan sebagai terdakwa dengan jeratan pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP. Sedangkan, Edhi Santoso disangkakan dalam jeratan pasal 263 ayat (1) KUHP.    MET.