Connect with us

Hukrim

Semua Unsur Tuntutan JPU Tidak Terpenuhi Dedy Sucipto Memohon Duplik-nya Diterima

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, agenda jawaban dari Penasehat Hukum Dedy Sucipto (terdakwa) yakni, Moch.Mas’ud dan Hendro Ferdyanto

atas isi Replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jember, Totok Walidi, Sri dan Isa Ulinuha, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, pada Selasa (5/7/2022).

Adapun, keberatan Penasehat Hukum terdakwa disampaikan berupa, isi Replik JPU terdapat kejanggalan atau ketidak jelasan diantaranya, yakni, bahwa Replik JPU
terutama mengenai pembuktian unsur unsur tindak pidana korupsi yang dijeratkan pada terdakwa secara subyek hukum belum terpenuhi.

Hal tersebut, berdasarkan bukti bukti maupun keterangan para saksi maka timbul fakta dipersidangan unsur setiap orang belum dapat ditujukan terhadap terdakwa.

Sedangkan, unsur secara melawan hukum, adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan orang yang melakukannya mengetahui akan akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, terdakwa belum dapat dibuktikan kesalahannya, maka
unsur secara melawan hukum belum dapat dibuktikan bagi terdakwa lantaran, peran dan unsur niat akan saling mempengaruhi tingkat intensitas peran yang semakin besar seseorang maka semakin nyata niat yang dilakukan sehingga unsurnya tidak terpenuhi.

Masih menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa unsur memperkaya sendiri dan unsur merugikan keuangan negara dalam perkara yang melibatkan kliennya sebagai terdakwa unsurnya tidak terpenuhi lantaran, kerugian negara tidak dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dengan kondisi sesungguhnya dilapangan.

Penasehat Hukum terdakwa, menambahkan,
fakta dipersidangan, terungkap melalui, keterangan para saksi yakni, terhadap progres proyek pekerjaan pasar Balung Kulon Kabupaten Jember tahun anggaran 2019 hasil audit proyek tersebut, dalam prosentase 75 persen bukan 100 persen.
” Proyek pasar Balung Kulon Kabupaten Jember, menurut keterangan para saksi telah serah terima pada Januari tahun 2020 dan pekerjaan telah rampung 100 persen. Pasar Balung kini sudah bisa dinikmati oleh, masyarakat bahkan hasilnya dari sisi ekonomi masuk ke Kas Daerah kabupaten Jember namun hingga perkara ini naik ke meja hijau Pemkab Kabupaten Jember malah belum menyelesaikan kewajibannya terhadap penyedia jasa ,” imbuhnya.

Berlandaskan unsur unsur diatas, Penasehat Hukum, Moch.Mas’ud dan Hendro Ferdyanto, menilai surat tuntutan JPU tidak cermat atau keliru dalam merumuskan dakwaan karena kapasitas terdakwa hanya pengganti dari pejabat PPK sebelumnya.

Hal lainnya, disampaikan, apakah keterlambatan pengerjaan proyek atau dalam suatu perikatan disebut korupsi ?.

Diujung pembicaraan, Penasehat Hukum terdakwa memohon terhadap Majelis Hakim guna menerima Duplik terdakwa, menyatakan, dakwaan dan tuntutan JPU batal demi hukum, menyatakan, perkara a-quo tidak diperiksa lebih lanjut, memerintahkan JPU guna membebaskan terdakwa dari tahanan serta memulihkan harkat dan martabat atau nama baik terdakwa.         MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Hukrim

Sang Pengadil Widiarso Vonis Bebas Indro Prajitno. Jaksa Kejati, Sabetania Langsung Ngacir Saat Dikonfirmasi

Published

on

Basudewa – Surabaya, Indro Prajitno selaku, Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham di PT. Sumber Baramas Energi (PT. SBE) diputus bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sabetania

Bacaan putusan bebas tersebut, berbanding terbalik dari tuntutan JPU yang sebelumnya, menuntut pidana bui selama 4 tahun.

Dalam amar putuasan yang dibacakan, Sang Pengadil, Widiarso, yaitu, mengadili terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dari JPU.

” Untuk itu terhadap terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ,” ucap Sang Pengadil, Widiarso, pada Senin (21/11/2022).

Usai, sidang awak media berusaha mengkonfirmasi, bagaimana tanggapan dari pihak JPU atas vonis bebas tersebut. Namun, sayangnya, JPU tidak memberikan komentar sembari jalan dengan cepat, meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebagaimana, dalam persidangan pada Kamis (27/10/2022) yang lalu, Penasehat Hukum terdakwa di hadapan Sang Pengadil, Widiarso, membeberkan bukti bahwa terdakwa sudah memberikan sertifikat apartemen atas nama istri terdakwa terhadap korban.

Dalam hal diatas, apakah benar keabsahan pemilik apartemen berupa, sertifikat ?.

Hal lainnya, badan perseroan yakni, PT.Sumber Baramas Energi (SBE) secara keabsahan legalitas patut dipertanyakan dihadapan Notaris mana perseroan tersebut dibuat ?.

Pasalnya, dalam susunan struktur perseroan baik Komisaris, Direktur maupun yang lainnya, di hadapan Notaris masing masing pemegang saham menunjukkan bukti modal
maka oleh, Notaris di cantumkan dalam struktur perseroan.   MET.

 

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Trending