Connect with us

Hukrim

Dinyatakan Terbukti Bersalah 2 Kurir Sabu Dituntut Pidana Hukum Mati

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Genderang perang tanpa memberi kelonggaran ancaman hukuman terhadap para pelaku yang bermufakat memiliki, mengedarkan narkotika jenis sabu, ditunjukkan oleh, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Febri. Hal demikian, dibuktikan JPU, di persidangan agenda tuntutan yang bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (28/6/2022).

Dipersidangan tersebut, JPU menyatakan, bahwa ke-dua terdakwa yakni, Dwi Vibbi Mahendra dan Ikhsan Fatriana yang bermufakat menuruti perintah Joko maupun Alex berdasarkan kesediaan ke-dua terdakwa melakukan pekerjaan atau pemufakatan guna memenuhi kebutuhan ekonomi.

Kedua terdakwa pun, diperintahkan untuk mendownload aplikasi BlackBerry agar memudahkan komunikasi. Sedangkan, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian ke-dua terdakwa mengaku, pernah mengirim sabu seberat 17 Kg dengan mendapatkan upah sebesar 70 Juta.

Sementara, dari persidangan sebelumnya, agenda saksi meringankan dari ke-dua terdakwa yakni, Siti Zahara (istri Ikhsan Fatriana), JPU sebelum menyampaikan, tuntutan, memohon terhadap Majelis Hakim, Martin Ginting agar keterangan tersebut, layak di kesampingkan.

Hal lainnya, JPU juga mengatakan, di persidangan sebelumnya, ke-dua terdakwa mengakui, ditangkap Jajaran Polrestabes Surabaya, berikut Barang Bukti (BB) yaitu, 2 tas koper berisi sabu seberat 43 Kg, yang dikemas dalam bungkus teh China.

Berdasarkan uraian yang disampaikan JPU dipersidangan, bahwa ke-dua terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat (2 ) dan tidak ditemukan alasan pembenar sehingga layak di hukum yang setimpal atas perbuatannya.
” Menuntut ke-dua terdakwa, karena terbukti bersalah menerima pemufakatan jahat sebagaimana yang dalam pasal 114 Juncto pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menuntut untuk menjatuhkan pidana mati bagi kedua terdakwa ,” ungkap JPU.

Usai JPU bacakan tuntutan memantik Penasehat Hukum ke-dua terdakwa, guna menyampaikan nota pembelaan di persidangan berikutnya.     MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending