Connect with us

Hukrim

Membumikan Teori Hukum Pancasila

Published

on

Oleh : Abd. Rahman Saleh

Tujuan bernegara dalam konsep tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu, terciptanya ketertiban sosial bagi masyarakat.

Masyarakat sebagai ruang negara dalam tata kelola negara menjadi tujuan utama agar negara selalu harmoni dengan masyarakat yang mengitarinya. Hukum negara telah nyata terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai roh hukum dasar hukum negara dalam mengelola negara.

Hukum dan setiap produk hukum yang dilahirkan oleh negara harus menjiwai jiwa dan roh bangsa. Hukum dan atau produk hukum tidak boleh menyimpang dari alur – alur hukum negara sehingga, produk hukum yang dilahirkan akan menjiwai bangsa. Volkgeist atau jiwa bangsa tentu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai jiwa bangsa.

Hukum yang menjiwai jiwa bangsa akan selalu koheren dengan peradaban kemajuan bangsa.

Kehadiran setiap hukum atau produk hukum selalu, dilatar belakangi dengan politik hukum. Politik hukum tidak akan lepas dengan berkonfigurasi politik yang melatar belakangi lahirnya produk hukum.

Dalam perjalanan terbentuknya, setiap produk hukum yang dilakukan oleh, bangsa Indonesia mengalami dinamika perkembangan dimulai sejak lahirnya, orde baru. Ketika itu lahir, teori hukum pembangunan, yang mana hukum dibentuk untuk kepentingan justifikasi keputusan rezim yang berkuasa.

Rekayasa hukum ketika itu, untuk kepentingan penguasa dengan tujuan untuk pembangunan bangsa.
Hukum hanya untuk melayani kekuasaan. Kemudian banyak kritik terhadap hukum, keberadaan hukum yang hanya melindungi kepentingan kekuasaan.

Rekayasa pembentukan hukum hanya untuk kepentingan pembangunan dengan aktor hukum ketika itu Profesor Muhtar Kusumaatmaja sebagai Pioneer hukum dalam konsep hukum dalam pembentukan hukum untuk pembangunan.

Hal yang demikian, berjalan dan terus berjalan ketika sistem pemerintahan dikuasai oleh, orde baru. Karakter hukum ketika itu hanya untuk rekayasa pembangunan.

Kepentingan penguasa adalah sangat dominan untuk mencapai tujuan kekuasaan ketika itu. Dwi fungsi ABRI ketika itu, menjadi senjata utama di parlemen dalam menyokong terbentuknya, hukum untuk kepentingan kekuasaan yang sedemikian rupa hanya untuk kepentingan pembangunan.

Dominasi partai Golkar atau Golongan Karya menjadi penyanggah kekokohan hukum dengan dimensi pembangunan.

Kemudian negara terus bergerak maju kedepan mengikuti tantangan yang sedemikian rupa, yang mana produk hukum yang selalumengikuti dan melindungi hanya untuk kepentingan pembanguan semakin kalah dengan pergerakan ekonomi yang semakin maju dengan arah pembangunan ekonomi nasional yang berkepanjangan.

Banyak kritik hukum dengan konsep teori hukum pembangunan yang sudah tidak cocok lagi dengan dinamika kemajuan.

Kemudian lahirlah, teori hukum progresif yang dimentori oleh Prof. Sacipto Raharjo sebagai bengawan hukum dengan konsep hukum progresif. Hukum harus bergerak mengikuti dinamika masyarakatnya.

Hukum tidak boleh kaku. Kekakuan hukum akan menghancurkan peradaban bangsa.

Tidak cukup dengan hukum progresif kecepatan dunia yang bergerak maju tidak bisa dihindari. Hukum juga harus bergerak maju mengantisipasi hukum global yang semakin menusuk masuk ke wilayah Indonesia.

Maka lahirlah teori hukum integratif yakni, perpaduan antara teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif.
Itulah gerak hukum dan alur hukum yang menjiwai bangsa Indonesia.

Sekarang hukum sedang diuji lagi dengan semakin bebasnya, gerakan yang selalu menggerus nilai kebangsaan. Bangsa selalu digoda.

Bangsa selalu difitnah dengan ideologi kebangsaan. Banyaknya, organisasi kemasyarakatan yang selalu merongrong ideologi kebangsaan. Lalu muncul living law yakni, hukum harus kembali kepada akar hukum jiwa bangsa Indonesia yakni, hukum harus mempunyai nilai-nilai yang primordial dari bangsa Indonesia yang menjiwai jiwa bangsa Indonesia yakni, dengan terciptanya teori hukum pancasila sebagai akar hukum bangsa.

Basis dari teori hukum pancasila sebagai basis hukum jiwa bangsa yaitu, hukum itu harus Ketuhanan, mengamanatkan, bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Perikemanusiaan, mengamanatkan, bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat bangsa.

Kesatuan dan Persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.

Demokrasi, berdasarkan, bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai musyawarah, kebijaksanaan dan hikmah.

Keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama didepan hukum. Itulah, paradigma dari teori hukum Pancasila.

Paradigma teori hukum Pancasila adalah sangat cocok saat ini, diterapkan dalam setiap produk hukum dan keberlakuan hukum yakni, kembalilah kepada hakekat Pancasila yang melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia.

Gerakan apatis terhadap negara seharusnya, kembali kepada Pancasila maka dengan konsep teori hukum Pancasila negara akan terselamatkan dari keterpecahan bangsa.

Pancasila sebagai volkgeist atau jiwa roh bangsa tentu Pancasila harus tetap utuh sebagai jiwa kebangsaan bangsa Indonesia. Sebagai sandaran filosofi hukum dalam teori hukum Pancasila.

Jiwa bangsa tentu tergerus, berkembang mengikuti dinamika bangsa. Jiwa dan roh hukum Pancasila terus berevolusi secara hukum dan terus bergerak dengan paradigma kebangsaan dengan kultur dan budaya bangsa.

Hukum Pancasila selalu ber-paradigma nilai dengan sumbu keadilan hukum. Pancasila sebagai kohesi hukum dengan perilaku hukum masyarakat akan selalu bernilai kemanfaatan dan kebaikan yang selalu diiringi dengan harmoni sosial yang egalitarian. Karena didalamnya, penuh dengan nilai-nilai yang mengandung filsafat kebangsaan yang berkarakter pancasila.

Hukum dengan ideologi hukum tidak akan kehilangan roh hukumnya karena selalu terpasang nilai kultur hukum sebagai jiwa kebangsaan.

Tidak ada egoisme hukum dalam karakter hukum Pancasila. Sila-sila yang ada didalam Pancasila selalu menjadi ukuran kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan hukum selalu berkorelasi dengan perilaku budaya bangsa sebagai akar Pancasila. Menggali nilai hukum Pancasila sebagai akar hukum selalu mengandung nilai entitas yang selalu bermakna.

Jiwa bangsa yang selalu menjadi sandaran hukum dalam teori hukum Pancasila selalu mempunyai kehendak untuk kebaikan hukum. Tidak hukum yang jahat ketika hukum dibentuk dan diberlakukan. Semuanya untuk ada nilai manfaat yang selalu terukur dengan jiwa dan kejiwaan bangsa yakni, persatuan dan kesatuan.

Ketuhanan yang selalu menjadi ukuran hukumnya. Keadilan yang selalu melekat dalam konsideran hukumnya serta demokrasi yang berdaulat sebagai perangkat politiknya.

Konsistensi teori hukum Pancasila dalam mengawal keberagaman bangsa dalam tata kehidupan tidak kalah dengan kemajuan zaman. Hukum dengan sukma hukum Pancasila selalu terdepan dalam berkembang dan mengikuti perkembangan zaman.
Hukum yang dilahirkan dalam teori hukum Pancasila selalu melahirkan hukum yang bermartabat hukum.

Filosofi jiwa kebangsaan tidak tergerus dengan dinamika zaman. Hukum dengan teori hukum Pancasila selalu menjiwai karakter bangsa. Sudah saatnya, kolonialisme hukum segera disingkirkan dari bumi Indonesia.

Indonesia sudah merdeka. Sudah tujuh puluh lima tahun Indonesia merdeka.

Saatnya mereformasi hukum terhadap hukum-hukum kolonial yang sudah tidak cocok dengan kultur dan budaya bangsa.

Ciptakan hukum dengan paradigma hukum Pancasila sebagai sandaran di setiap pembuatan produk hukum.

Jiwa bangsa yang bersandar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ukuran hukum yang nilai hukumnya, sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

Sudah saatnya dan sudah waktunya bangsa Indonesia yang penuh ragam ini membumikan teori hukum Pancasila.

Teori hukum Pancasila terpatri ada di sila-sila Pancasila sebagai akar hukum bangsa yang akan menyelamatkan bangsa dari kehancuran bangsa.

Peradaban bangsa akan semakin kokoh dan akan semakin menguat mana kala teori hukum Pancasila membumi di bumi Indonesia.

Karakter teori hukum Pancasila adalah jelas ideologi hukumnya. Yakni, yang ada di sila-sila dalam Pancasila.

Teori hukum Pancasila akan menjadi ruang kenyamanan hukum dalam tata kelola mengatur negara. Dalam teori hukum Pancasila berkarakter dan berakar ideologi Pancasila dalam melahirkan setiap produk hukum. Sehingga kenyamanan hukum akan didapat bagi segenap lapisan bangsa.

Semoga .

——–
Abd. Rahman Saleh, Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending