Connect with us

Peristiwa

Ahli Waris Akui Jual 1.6 Hektare Dan Persoalkan Terbit Sertifikat Seluas 2,9 Hektare

Published

on

 

Surabaya -basudewanews.com, Dugaan adanya, masalah Letter C di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, atas Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 18/SK1/VII/2002, tanggal (22/6/2002), atas obyek tanah Petok D no.427 seluas 29.728 Meter persegi.

Terkuak adanya, dugaan rekayasa atau penyalahgunaan wewenang, perihal diatas,
Irfak yang merupakan saksi mahkota dari permasalahan diatas, kepada basudewanews.com, menjelaskan, bahwa, sekitar tahun 2015, pernah menjadi saksi pengukuran terhadap obyek tersebut, cuma untuk detail luasnya, tidak tau dan waktu itu Mizan Tamimy Sulthon, pernah menjanjikan apabila bisa pengurusan pengikataan dari surat Petok D ke Sertifakat Hak Milik (SHM) dan balik nama (BBN).

” Ia dijanjikan, akan diberikan satu unit mobil sehingga,minta dikondisikan kepada Lurah Keputih ,” ungkapnya.

Setelah pertemuan sama Lurah Keputih dan membicarakan permintaan dari Mizan Tamimy Sulthon, kemudian disepakati untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan biaya balik nama (BBN), dengan anggaran yang dijanjikan sebesar 300 Juta.

Ia menambahkan, bahwa saat itu, saya bilang, ” wes onok ta pelurune “, yang berarti, apakah sudah ada uangnya.
” Kemudian, Budi (orang suruhan Mizan Tamimy Sulthon), mendatangi kantor Kelurahan dengan membawa amplop coklat berisi uang pada saat itu kebetulan bersama saya ,” terangnya.

Lebih lanjut, Budi bertemu dengan Lurah sendiri, karena saya tidak ikut masuk, hingga saat ini mobil yang dijanjikan itu tak kunjung dipenuhi.
” Saya hanya dijanjikan hingga kini, tidak ada realisasi. Saat itu, saya juga berpesan, kepada Mizan Tamimy Sulthon untuk mendatangi ahli waris guna menyelesaikan persoalan ini ,” terang Irfak.

Secara terpisah, Yani Utomo selaku, Lurah saat peristiwa diatas, saat dikonfirmasi melalui Handphone, dalam keterangannya, membantah terkait dugaan adanya, fee pemberian uang 300 Juta.
” Mengenai pemberian uang tersebut, ia membantahnya, ‘itu tidak benar mas,” terang, Yuni Utomo melalui sambung Telepon.

Eks lurah keputih, Yani Utomo, juga membenarkan, ” kalau perkara ini juga sudah pernah ditangani oleh, Polrestabes Surabaya dan sempat juga dimintai keterangan di bagian Harda dan Tipikor ,” terangnya.

Saat disingung, dengan nama Budi Arto dan Irfak, Yani Utomo, mengatakan, mengenalinya.
” Irfak merupakan Tokoh Pemuda di Kelurahan Keputih dan Budi Arto juga kenal ,” aku eks Lurah.

Dalam hal permasalahan diatas, mantan sekretaris kelurahan keputih, Putut, terkait, polemik yang dimaksud, mengatakan, mengenai tanah yang jadi persoalan itu, ia mengatakan, setahunya, luas 1,6 hektare bukan 2.9 hektare.
” Seingatnya, dulu itu 1.6 hektar yang mau dijadikan SHM, bukan 2.9 hektar. Setahu saya yang diurus oleh, pembeli saat itu hanya 1.6 hektar saja bukan 2.9 hektar ,” Jelasnya.

Diketahui, ikhwal polemik bermula, dari adanya Akta Jual Beli (AJB), antara Ruminah dan Ir. Rudi Tjaja Hartono seluas 29.728 meter persegi, namun yang dijual ke Ir. Rudi Tjaja Hartono hanya 1,6 Hektar, lalu timbul kejanggalan tatkala, adanya AJB lagi, antara Ir. Rudi dan Zamzami Solton seluas 29.728 Meter persegi.

Atas AJB seluas, 29.728 meter persegi, pihak H.Nur’ri Faroch selaku, Camat saat itu, ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa, pada ( 5/6/2001 ), sampai dengan tanggal (26/9/2002), selama dirinya, menjabat sebagai Camat Sukolilo Surabaya. Pada tanggal 3 April 2022 yang isinya, menerangkan dan menyatakan, selama menjabat sebagai Camat Sukolilo tidak pernah membuat, mengesahkan dan menanda-tangani AJB Nomor : 18/SK1/VII/2002, tanggal (22/6/2002), atas obyek tanah Petok D no.427 seluas 29.728 Meter persegi.     MET.

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending