Connect with us

Peristiwa

PWI Bersama Nusakom Pratama Institute Gelar Diskusi Mengapa PK Dibatasi ?

Published

on

Surabaya –basudewanews.com, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, bersama Nusakom Pratama Institute menggelar diskusi hukum terkait mengapa Peninjauan Kembali (PK) harus dibatasi ?.

Diskusi terbatas, pada Sabtu (11/6/2022), digelar di Aula PWI Jatim, Jalan. Taman Apsari nomor 15-17 Surabaya, nampak DR.Ari Junaedi selaku, Direktur Nusakom Pratama sebagai moderator sedangkan, DR.Siti Marwiyah Rektor Unitomo Surabaya dan Amira Paripurna Pakar Hukum Unair Surabaya, sebagai narasumber.

Dikesempatan tersebut, Amira Paripurna, mengatakan, berbicara PK sebenarnya,lebih kental ke aspek pidana.

Pada medio 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pandangan PK diperbolehkan diajukan lebih dari sekali. Atas putusan MK 2013 akhirnya, muncul seperti tidak ada kepastian hukum.

Mengapa banyak pihak menilai seperti tidak ada kepastian hukum?. Lantaran, PK bisa diajukan berkali-kali maka menimbulkan  tidak kepastian hukum.

Selain itu, dengan PK berkali-kali banyak pihak juga beranggapan timbul ruang kosong bagi terpidana alias menggantung
apakah akan segera di eksekusi guna jalani pidana ataukah mesti menunggu hasil Putusan MK yang sedang diajukan hingga berkali-kali.

Hal diatas, sehingga tumbuh adanya PK dibatasi oleh, Amira Paripurna, disampaikan, PK tidak perlu dibatasi namun, dibutuhkan kreativitas MK bagaimana menciptakan managemen sistem peradilan kita bisa perfect (sempurna).

Menurut pandangan hemat, Amira Paripurna yaitu, MK perlu mengeluarkan, kriteria Novum (bukti baru) bagi seseorang yang akan mengajukan PK.
” Dengan kriteria Novum secara administrasi akan mengurangi upaya PK berkali-kali,” ungkapnya.

Sedangkan, Siti Marwiyah, mengulas dari aspek hukum tata negara mengatakan, terkait PK cukup sekali atau berkali-kali yaitu, tergantung bagaimana Putusan MK tentang pengujian Undang-Undang.
” Selama 2 periode masyarakat berharap ekspektasi MK guna menjadi lembaga yang kredibel, yang bisa memberikan keadilan bagi masyarakat,”  tuturnya.

Menurut pandangan Siti Marwiyah, unsur politik juga memengaruhi sistem peradilan di Indonesia. Sehingga beberapa putusan menjadi tidak adil dan diperlukan upaya hukum PK semisalnya, guna memenuhi unsur keadilan.

Untuk diketahui, melalui putusan ini, MK menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan permintaan PK hanya dapat dilakukan satu kali saja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending