Connect with us

Opini Hukum

Kecemasan Hukum Terhadap Undang Undang ITE

Published

on

Oleh : Abd. Rahman Saleh

Surabaya-basudewanews.com, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menjadi hantu hukum yang sangat menakutkan bagi semua kalangan.

Didalamnya, rentan dengan penyalahgunaan hukum dengan banyak ditemukannya, beberapa pasal yang berpotensi di karetkan atau yang lebih dikenal dengan pasal karet. Yang mudah lentur, yang mudah ditarik kemana mana untuk kepentingan yang kemana-mana pula.

Hal demikian, baru dirasakan saat ini, karena banyak yang telah menjadi korban hukum akibat ketentuan ambivalensi hukum dari Undang-Undang ITE.

Ambil contoh kasus Baiq Nuril, seorang guru perempuan asal Nusa Tenggara Barat yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum sekolah dan terpaksa dihukum dengan pidana enam bulan penjara serta denda 500 Juta, dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum Kepala Sekolah tempat ia pernah bekerja.
Meskipun akhirnya, diberi Amnesti oleh, Presiden.

Saat ini, Presiden, Joko Widodo telah meminta pihak Kepolisian agar selektif dalam memproses laporan hukum dalam Undang Undang ITE.

Banyak kroni pasal-pasal hukum yang rentan dengan permainan hukum yang bisa disalahgunakan demi hukum. Padahal, pasal-pasal tersebut sebenarnya, tidak lain bertujuan untuk menegakkan hukum agar ada kehati-hatian hukum dalam setiap sikap transaksi elektronik. Telah banyak kriminalisasi dengan dalih pencemaran nama baik karena ada ruang hukum untuk melaporkan pencemaran nama baik apabila ada ciutan atau transaksi elektronik yang diunggahnya.

Dari catatan Lokataru Foundation menunjukkan, lebih banyak pejabat publik yang menggunakan, pasal-pasal dalam Undang Undang ITE sebagai pelapor.

Kelompok terbesar dari Kepala Daerah, aparat dan pejabat publik yang mencapai 35 persen (Jawa Post 18 Pebruari 2021).

Terlepas dari itu, kehadiran Undang-Undang ITE yang sejak awal telah banyak menjerat pelaku pelanggaran terhadap Undang Undang ITE itu, hanya sekedar sensitif hukum karena Undang-Undang ITE bisa ditarik kemanapun hanya sekedar memenuhi rumus pasal-pasal hukum yang ada didalamnya.

Paradigma hukum, yang terkandung didalamnya, selalu mengandung kecemasan hukum yang tiada henti sampai saat ini.

Kecemasan hukum muncul karena begitu mudahnya ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang ITE menjerat pelanggarnya tanpa melihat subtansi hukum yang terukur dalam ketentuan yang ada didalamnya.

Pasal 27, 28 dan pasal 45 semisalnya, sangat multi tafsir hukum karena rumusan delik hukumnya, selalu bisa ditarik kemana-mana untuk menjerat pelakunya.

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “.

Rumusan ketentuan ini, selalu multi tafsir dan selalu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan selera yang melaporkannya.
Juga penegak hukum hanya menegakkan hukum terhadap Undang-Undang ITE tanpa melihat latar belakang hukum terjadinya, pelanggaran terhadap pasal 27 yang dimaksud.

Sehingga kesimpulan hukum, yang didapat sangat instan hanya sekedar formalistik hukum tanpa melihat akar hukumnya.

Penegak hukum, selalu kaku hukum dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang ITE. Sehingga, banyak riak ketidak adilan hukum ketika para pelaku pelanggaran dijerat dengan Undang-Undang ITE.

Pola hukum yang ada sangat mencemaskan secara hukum dan mengakibatkan riak-riak dan nyanyian hukum bagi pelaku pelanggaran hukumnya.
Ini juga seakan membungkam setiap kritik terhadap pola kebijkan pejabat Pemerintah.

Orang yang mengkritik Pemerintah dan ataupun Kepala Daerah dan ataupun siapapun dengan direkam dan atau didistribusikan dan ditransmisikan sangat bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE tanpa penghalang hukum apapun.

Pola-pola semacam ini, sangat nyinyir hukum dan selalu ada teriakan hukum karena sangat sensitif sekali Undang- Undang ITE ini, menjerat pelaku pelanggar hukumnya.

Desakan agar Undang-Undang ITE segera direvisi yang bahkan Presiden juga menekankan agar kepolisian selektif setiap memproses laporan yang berkaitan dengan tindak pidana Undang-Undang ITE adalah merupakan sinyal yang didapat oleh, Kepala Negara ada banyak ketidak nyamanan hukum terhadap keberadaan Undang-Undang ITE ini.

Kecemasan dan ketakutan hukum selalu menghantui terhadap Undang-Undang ITE tidak lain karena pola penegakan hukumnya, tidak melihat subtansi hukum dan tidak melihat moralitas hukum.
Faktor yang melatar belakangi timbulnya, pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE.

Kalau melihat subtansi hukumnya adalah seharusnya, Undang-Undang ITE itu tidak hanya sekedar formalitas hukum dalam melihat setiap bentuk pelanggaran hukumnya.

Harus ada roh hukum sebagai pijakan progresif hukum. Adalah sangat tepat sekali apabila saat ini, Restorative Justice dikedepankan untuk meredakan gejolak hukum yang muncul ditengah masyarakat terhadap kecemasan hukum terhadap Undang-Undang ITE.

Restorative Justice setidaknya, menjadi solusi hukum dengan menekankan pendekatan personal kepada pelapor maupun kepada korbannya dan atau terlapornya.
Cara damai dan cara cara kekeluargaan haruslah dikedepankan dengan tidak mengesampingkan pola penegakan hukumnya.

Hukum tidak hanya sekedar sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Padahal hukum juga sebagai pengendali sosial yang mampu menciptakan ketentraman dan kedamaian.

Hukum tidak hanya sekedar berpola kepada instrumen hukum pasal-pasal yang ada didalamnya. Bagaimana pasal-pasal hukum yang ada didalamnya, manakala tidak sejalan dengan kultur hukum dan budaya hukum yang ada dalam masyarakat.

Maka hukum pada akhirnya, akan kehilangan makna hukum dan akan kehilangan marwah hukumnya karena hukum sudah tidak bernyali hukum karena kehilangan roh hukumnya.

Kehadiran Undang-Undang ITE ini, perlahan sudah kehilangan roh hukumnya karena banyaknya, riak tangis hukum dari masyarakat yang selalu menjadi korban atas penerapan hukum yang sangat dogmatika hukum dalam Undang-Undang ITE.

Ruas-ruas dan jalan hukum selalu terpatri baku pada limit hukum pasal-pasal hukum tanpa melihat alur hukum yang senyatanya timbulnya ciutan dan transmisi hukum dalam Undang-Undang ITE.

Semakin hari selalu muncul ketidak harmonisan penerapan hukum dengan pelaku hukum di pelanggaran hukum Undang-Undang ITE. Timbul pertanyaan, ini adalah salah siapa dan siapa yang bertanggungjawab terhadap hal yang demikian.
Maka negara harus hadir menyelematkan hukum agar kehadiran Undang-Undang ITE yang sangat rentan hukum karena pasalnya, selalu berkaret hukum.

Negara harus menyelamatkan, bagaimana Undang-Undang ITE ini, punya nilai hukum terhadap keberadaanya.

Tidak cukup dengan pola penegakan hukum perlu ruang publik dan sharing hukum lagi agar ada perubahan hukum dalam Undang-Undang ITE.

Pintu masuknya, bisa melalui, gugatan ke Mahkamah Kontitusi, bisa Revisi, bisa juga dengan Perpu sebagai payung penyelamat hukum terhadap marwah Undang-Undang ITE . Masyarakat semakin cerdas hukum dan semakin kritis terhadap keberlakuan hukum yang tidak ada keadilan hukumnya, ketika diterapkan dimasyarakat.

Kepekaan masyarakat ini, menandakan masyarakat kita semakin maju dan semakin ingin nyaman dalam hidup di negara kesatuan Republik Indonesia.

Kepedulian hukum semakin nyata dari masyarakat karena semakin sadar akan makna negara hukum. Negara hukum yang telah disepakati bersama sebagai alur tata kelola kehidupan kebangsaan Indonesia menjadi tujuan bersama agar hukum itu adil.

Kecemasan hukum terhadap keberadaan Undang-Undang ITE akan sirna, manakala Pemerintah sangat respon terhadap keluhan hukum .

Kehidupan kebangsaan akan tertata dengan baik, dengan elegan mana kala ada wibawa hukum sebagai negara hukum yang ber-sukma keadilan hukum.

Filosofi kebangsaan, akan kehilangan maknanya, apabila selalu muncul ketidak nyamanan pola hukum yang ada di negara kita.

Mudah-mudahan hukum kita semakin baik dan semakin berguna bagi kemanfaatan tata kelola kehidupan kebangsaan.

Undang-Undang ITE, yang selalu dijadikan pembunuhan karakter hukum bagi pelanggarnya manakala tidak adanya, kepastian penerapan hukumnya yang hanya berputar di pasal hukum.

Pasal hukum itu adalah salah satu sandaran hukumnya.Tapi jangan lupa harus melihat hukum progresif yang selalu mengikuti dinamika ruang gerak masyarakatnya.

Segeralah ada solusi agar Undang-Undang ITE bisa berkeadilan hukum dengan cara-cara tidak sekedar menegakkan hukum.

Harus melihat apa yang menjadi ukuran hukumnya dalam penerapannya. Kecemasan hukum akan sirna manakala Pemerintah merespons guna menyikapi hal yang demikian agar Undang-Undang ITE kembali kepada marwah hukumnya yakni, tertib sosial, tertib hukum, tertib kemasyarakatan dalam negara hukum.

Itulah tujuan utama dari kehadiran dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016.

Semoga !.

—————————–
Abd. Rahman Saleh, adalah Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Opini Hukum

Sebuah Panggung, Bernama Pra-peradilan

Published

on

Oleh : Edi Santoso

Basidewa – Situbondo, Pasca Kejaksaan Negeri Situbondo, menetapkan, enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Situbondo, kini publik menunggu perkembangannya.

Salah satu yang ditunggu, adalah sikap dari para tersangka. Khususnya, tersangka yang merupakan, pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo.

Publik bertanya-tanya, akankah mereka menjadi bemper dan membiarkan bertanggung jawab sendiri ?.

Atau mereka akan terbuka dan menyampaikan kebenaran apa yang sesungguhnya terjadii.

Tanpa mengabaikan, azas praduga tak bersalah serta Penasehat Hukum yang sedang berupaya, membebaskan atau setidaknya, meringankan persoalan hukum para tersangka.

Disini, melalui, penulis menyampaikan, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

Jika seandainya, nanti para pejabat di DLH tersebut terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan (baca; korupsi), maka selain hukuman penjara, karier mereka akan selesai.

Mengacu kepada pasal 87 ayat (4) Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, besar kemungkinan para pejabat di DLH itu akan diberhentikan dengan rasa tidak hormat.

Pada situasi seperti itu, apa yang bisa diperbuat oleh para tersangka tersebut ?.

Pilihan pertama, bisa jadi “Tiji Tibeh” (mati siji mati kabeh) yang artinya, para tersangka akan terbuka menyeret nama lain.

Pilihan lainnya, yang mungkin lebih bagus, mempercayakan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” akan mampu menyelesaikan perkara ini dan mengupayakan agar status tersangka bisa berubah.

Jika jalan kedua yang dipilih, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melakukan Pra-peradilan.

Secara Yuridis, memang ini jalannya. Secara Non Yuridis, di tempat ini adalah momennya.

Pilihan “Dia yang tidak boleh disebut namanya” untuk menjauh ketika kasus ini mulai mencuat, bukan berarti dia akan meninggalkan para tersangka.

Pada waktunya, menurut analisa penulis, dia akan membantu dengan menurunkan para Penasehat Hukum – Penasehat Hukum yang dia percaya. Bukan hanya agar tersangka dan keluarganya tidak merasa ditinggalkan, tapi para pengacara ini juga membawa visi mengamankan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya “.

Di sisi Non Yuridis, penulis meyakini, ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” akan melakukan gerilya untuk penaklukan.

Pimpinan tertinggi di lembaga yang menangani perkara ini, adalah orang baru yang notabene bisa saja tidak seperti pejabat lama yang konon sulit ditaklukkan.

Salah satu tolok ukurnya sebenarnya sederhana. Pernahkan mereka bertemu empat mata dan membicarakan perkara ini, di sebuah kota misalnya ?.

Maka seperti penulis sampaikan, di awal tulisan ini, Pra-peradilan adalah peluang para tersangka bebas dan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” tidak terbawa arus.

Siapa tahu nanti dalam Pra-peradilan, lembaga yang di Pra-peradilan mendadak ijin sita dan penggeladahan dari pengadilan hilang.

Siapa tahu nanti hasil pemeriksaan dari lembaga yang berkompeten, mendadak tidak ada.

Siapa tahu nanti kerugian negara versi BPK RI, sudah dibayarkan dan tidak ada masalah meski dibayar setelah kasus ini berjalan.

Siapa tahu kalimat sakti yang menyatakan, ” pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya ” mendadak tidak sakti lagi.

Praperadilan, sebentar lagi akan menyediakan panggungnya!

Edi Santoso
Pengamat Hukum

Lanjutkan Membaca

Trending