Connect with us

Opini Hukum

Tantangan Penegakan Hukum Polri Masa Kini

Published

on

Oleh : Abd. Rahman Saleh

Surabaya-basudewanews.com, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mempunyai pimpinan baru, sebagai ujung tombak dalam menjaga negara dan melindungi negara dari ancaman dan stabilitas keamanan. Polri mempunyai paradigma baru dalam menata dan mengkonsep keamanan agar negara menjadi aman dan nyaman.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi nakhoda Polri yang baru dalam menjawab tantangan ketertiban dan penegakan hukum masa depan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo, langsung meluncurkan jargon khusus, untuk program 100 hari kerja yakni, Presisi yang merupakan akronim dari Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (Jawa Pos 29 Januari 2021).

Tentunya,dengan program baru dan tujuan utama 100 hari kerja kita sambut dengan niat baik saja. Kita percaya Kepolisian Republik Indonesia akan lebih baik dan lebih bermartabat dalam tata kelola keamanan dan ketertiban dan tertib hukum negara.

Ketiga program tersebut, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan akan terpatri menjadi 16 program prioritas Kapolri baru.

Presisi sebagai fase lanjutan dari jargon sebelumnya yang disebut, sebagai Promoter yaitu, Akronim dari Profesional, Modern dan Terpercaya. Konsep tersebut, diusung oleh Kapolri sebelumnya, Jendral (pur) Tito Karnavian.

Program-program Kepolisian selalu menjadi tantangan dan sangat ditunggu kehadirannya, oleh masyarakat. Karena bagaimanpun Kepolisian adalah sebagai pelindung kenyamanan masyarakat dalam hidup bermasyarakat.

Kepolisian masa depan menjadi harapan riil dan nyata sangat diharap masyarakat.

Banyak problem yang masih membuat masyarakat tidak merasa nyaman dengan pelayanan yang dilakukan oleh kepolisian. Baik dalam fungsi sebagai penjaga stabilitas keamanan maupun fungsi sebagai penegak hukum.

Fungi kepolisian sebagai penegak hukum banyak menimbulkan riak ketidak nyamanan pelayanan hukum. Proses laporan dan atau pengaduan yang berbelit-belit yang memakan waktu lama dalam proses integrasi penyelesaiannya menjadi persoalan masa lalu dan masa kini yang tidak kunjung ada solusinya. Integrasi pelayanan hukum menjadi sebuah ironi yang semakin tidak terkendali.

Kepolisian sebagai ujung tombak keamanan dan stabilitas serta menegakkan hukum harus berintegritas tinggi yang mengakar di semua tingkatan institusi kelembagaan.
Dari Kepolisian tingkat pusat sampai daerah harus ada visi yang sama dan satu persepsi yakni, membuat nyaman masyarakat.

Fakta menunjukkan banyak laporan hukum yang mengendap di kepolisian yang tidak ada penyelesaian hukumnya menjadi tantangan Polri masa kini.

Masyarakat yang semakin sadar hukum dan semakin mengetahui alur-alur pelayanan dan penegakan hukum selalu kritis terhadap sikap dan tindakan kepolisian sebagai aparatur negara.

Masih banyaknya, dugaan adanya tips yang menyelimuti agar tindakan dan atau laporan hukum ke kepolisian ditindak lanjuti oleh, Kepolisian menjadi fakta nyata yang tidak terelakkan.

Keluhan dan cibiran bahwa kepolisian masih bermain main dengan hukum dalam penegakan hukum selalu menjadi bisikan hukum.

Keluh kesah hukum yang dialami para pencari keadilan hukum harus diatasi dengan bijak oleh, Kepolisian sebagai tantangan yang harus disikapi dengan sikap bijak.
Memang ini, menjadi problem solving yang harus ditata alur pemecahannya. Kenapa masih ada pelayanan yang membuat pencari pelayanan hukum ke Kepolisian terjadi yang demikian ?, Integrasi pelayanan menjadi standar kenyamanan yang dibutuhkan oleh, masyarakat.

Dengan Kapolri yang baru yang berlatar belakang reskrim, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kabareskrim Polri membuat harapan baru ada dan lahir ditangan beliau.

Show atau kunjungan ke beberapa penegak hukum dan ke Markas Besar Tentara Nasional Republik Indonesia menjadi sebuah hembusan angin segar agar Polri lebih baik dan lebih bijak. Begitu juga dengan kunjungan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi harapan baru dalam pelayanan hukum bagi Polri.

Dengan rencana sistem tilang elektronik, Rencana pelayanan publik online terintegrasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Kejaksaan Agung sebagai mitra penegakan hukum dalam penegakan hukum harus bersinergi dengan nyata agar penegakan hukum akan lebih terkelola dengan baik. Karena bagaimanapun dalam penegakan hukum Kepolisian mau tidak mau harus bersinergi dengan Kejaksaan sebagai alur dalam penegakan hukum. Kepolisian yang mempunyai fungsi penyelidik dan penyidik akan meranah hukum apabila tidak ada sinergitas dengan kejaksaan.

Penyidikan dan penyelidikan akan sia-sia apabila tidak ada keseimbangan hukum dengan kejaksaan.

Hasil penyidikan akan menjadi hampa hukum apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh, kepolisian selalu dinyatakan, tidak memenuhi syarat hukum oleh, Kejaksaan. Syarat hukum yang dimaksud yakni, berkas dan atau hasil penyidikan yang dilimpahkan kepada kejaksaan lengkap hukum manakala sudah dinyatakan sempurna hukum oleh kejaksaan.

Sempurna hukum dikenal dengan P21 sebagai syarat berkas akan berlanjut ke tahap berikutnya, yakni, pelimpahan ke Pengadilan. Tanpa hal yang demikian maka apa yang dilakukan kepolisian akan selalu melahirkan kehampaan hukum.

Kepolisian sudah waktunya, keluar dari paradigma lama yang menganggap polisi yang ditakuti oleh masyarakat.

Paradigma baru harus lahir dengan polisi yang tidak ditakuti oleh, masyarakat akan tetapi menjadikan polisi yang humanis.

Polisi yang selaras dengan tujuan kepolisian sebagi pengayom dan pelindung masyarakat. Fungsi kepolisian yang humanis sebenarnya, sudah ada dan dijalankan dengan menempatkan kepolisian di kantor Kelurahan dan Kantor Desa yakni, polisi dalam kedudukannya,sebagai babin kamtibmas.

Sampai saat ini, peran yang demikian masih belum maksimal nyata. Babin kamtibmas hanya sekedar syarat administrasi saja bahwa telah ada babinkamtibmas di tingkat kelurahan dan desa.

Idealnya kepolisian masa kini menerapkan fungsi kepolisian yang profesional dengan standar pelayanan yang prima. Dengan mengedepankan pola pendekatan humanis dan seirama dengan kemajemukan masyarakat yang ada disekitarnya.

Kekakuan dalam hal, pelayanan kepolisian sudah saatnya hilang dari benak polisi yang menakutkan. Ciptakan ritme pelayanan yang mengedepankan moral dan etika kepolisian yang melekat didalamnya.

Tidak ada ruang lagi calo-calo perkara, tidak ada lagi calo-calo pembuatan Surat Ijin Mengemudi yang masih menyeruak di masyarakat ketika mengurus Surat Ijin Mengemudi.

Mental kepolisian sebagai, penegak hukum harus menunjukkan taringnya, sebagai penegak hukum yang tidak mudah silau atau tidak mudah disuap.

Tunjukkan bahwa kepolisian sebagai garda terdepan dalam cipta kondisi keamanan dan kenyamanan bagi publik. Setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh, kepolisian agar cepat hukum dan tidak berlama-lama mengendapkan setiap proses hukum.

Sebagai mantan Kabareskrim Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sudah mengetahui betul bagaimana penegakan hukum yang sebenarnya.

Pengakuan Kapolri ketika berkunjung ke Kejaksaan Agung bahwa selama ini banyak berkas-berkas perkara yang bolak-balik Kejaksaan karena masih P-19 atau berkas belum sempurna.

Sering kali, terjadi P-19 yang berulang-ulang bolak balik Kejaksaan tanpa P-21. Diharapkan kedepan lebih berkualitas yakni tidak ada lagi berkas yang mengendap dengan alasan masih P-19 .

Profesionalisme kepolisian menjadi tantangan tersendiri dengan kondisi kekinian.

Banyaknya, gerakan separatis yang mengatasnamakan agama menjadikan Polri harus bijak dan arif hukum dalam mengatasinya.

Dengan mengedepankan hukum diatas segala-galanya. Tidak ada kebencian hukum.

Polisi harus benar-benar menjadi pelindung hukum sebagai pengaman negara dalam tegaknya hukum dan keadilan hukumnya.

Asas hukum harus menjadikan ukuran hukum dalam penegakan hukum masa kini. Kepolisian harus mampu menjawab tantangan zaman yang semakin bergerak maju dan menjadikan tantangan tersendiri bagi Kepolisian.

Profesionalisme dan martabat Kepolisian harus terjaga dengan sikap bijak hukum dalam menegakkan hukum masa kini.
” Tidak ada lagi bisikan penegakan hukum yang bisa menumbuhkan dugaan dugaan adanya tips tetapi berisi bisikan penegakan hukum yang mendiri dan berintegritas dengan standar hukum murni bagi kepolisian “. Semoga.

——————————————–
Abd. Rahman Saleh, adalah Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Opini Hukum

Sebuah Panggung, Bernama Pra-peradilan

Published

on

Oleh : Edi Santoso

Basidewa – Situbondo, Pasca Kejaksaan Negeri Situbondo, menetapkan, enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Situbondo, kini publik menunggu perkembangannya.

Salah satu yang ditunggu, adalah sikap dari para tersangka. Khususnya, tersangka yang merupakan, pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo.

Publik bertanya-tanya, akankah mereka menjadi bemper dan membiarkan bertanggung jawab sendiri ?.

Atau mereka akan terbuka dan menyampaikan kebenaran apa yang sesungguhnya terjadii.

Tanpa mengabaikan, azas praduga tak bersalah serta Penasehat Hukum yang sedang berupaya, membebaskan atau setidaknya, meringankan persoalan hukum para tersangka.

Disini, melalui, penulis menyampaikan, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

Jika seandainya, nanti para pejabat di DLH tersebut terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan (baca; korupsi), maka selain hukuman penjara, karier mereka akan selesai.

Mengacu kepada pasal 87 ayat (4) Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, besar kemungkinan para pejabat di DLH itu akan diberhentikan dengan rasa tidak hormat.

Pada situasi seperti itu, apa yang bisa diperbuat oleh para tersangka tersebut ?.

Pilihan pertama, bisa jadi “Tiji Tibeh” (mati siji mati kabeh) yang artinya, para tersangka akan terbuka menyeret nama lain.

Pilihan lainnya, yang mungkin lebih bagus, mempercayakan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” akan mampu menyelesaikan perkara ini dan mengupayakan agar status tersangka bisa berubah.

Jika jalan kedua yang dipilih, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melakukan Pra-peradilan.

Secara Yuridis, memang ini jalannya. Secara Non Yuridis, di tempat ini adalah momennya.

Pilihan “Dia yang tidak boleh disebut namanya” untuk menjauh ketika kasus ini mulai mencuat, bukan berarti dia akan meninggalkan para tersangka.

Pada waktunya, menurut analisa penulis, dia akan membantu dengan menurunkan para Penasehat Hukum – Penasehat Hukum yang dia percaya. Bukan hanya agar tersangka dan keluarganya tidak merasa ditinggalkan, tapi para pengacara ini juga membawa visi mengamankan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya “.

Di sisi Non Yuridis, penulis meyakini, ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” akan melakukan gerilya untuk penaklukan.

Pimpinan tertinggi di lembaga yang menangani perkara ini, adalah orang baru yang notabene bisa saja tidak seperti pejabat lama yang konon sulit ditaklukkan.

Salah satu tolok ukurnya sebenarnya sederhana. Pernahkan mereka bertemu empat mata dan membicarakan perkara ini, di sebuah kota misalnya ?.

Maka seperti penulis sampaikan, di awal tulisan ini, Pra-peradilan adalah peluang para tersangka bebas dan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” tidak terbawa arus.

Siapa tahu nanti dalam Pra-peradilan, lembaga yang di Pra-peradilan mendadak ijin sita dan penggeladahan dari pengadilan hilang.

Siapa tahu nanti hasil pemeriksaan dari lembaga yang berkompeten, mendadak tidak ada.

Siapa tahu nanti kerugian negara versi BPK RI, sudah dibayarkan dan tidak ada masalah meski dibayar setelah kasus ini berjalan.

Siapa tahu kalimat sakti yang menyatakan, ” pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya ” mendadak tidak sakti lagi.

Praperadilan, sebentar lagi akan menyediakan panggungnya!

Edi Santoso
Pengamat Hukum

Lanjutkan Membaca

Trending