Connect with us

Opini Hukum

Kontruksi Pidana Penjara Serta Dampaknya Terhadap Hak Keperdataan Korban

Published

on

 

(Belajar Hukum Atas Putusan Perkara Pidana Dengan Terdakwa Sebastian George Johar Yong dan Deden Surya Kristianto di Pengadilan Negeri Surabaya)
Oleh: Abd.Rahman Saleh, SH,MH.

Surabaya- Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan terdakwa Sebastian George Johar Yong dan Deden Surya Kristanto, pada tanggal (18/11/2021) dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun lantaran,kedua terdakwa oleh, Majelis Hakim dinyatakan secara sah secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana penipuan.

Kemudian pada tanggal (24/5/2022), kedua terdakwa Sebastian George Johar Yong dan Deden Surya Kristanto kembali terjerembab dalam perkara yang sama untuk kedua kalinya dan dijatuhi pidana penjara selama 16 bulan di Pengadilan Negeri Surabaya, putusan tersebut, lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut dengan pidana penjara 2 tahun.

Kasus tersebut, muncul ke persidangan lantaran Budwi Hermawan selaku, pemilik lahan seluas 55, 9 Are, oleh, Sebastian (Terdakwa) melancarkan modusnya, dengan melakukan Ikatan Jual-Beli (IJB) seharga sebesar 126 Milyard kemudian terdakwa menunjuk notaris (seolah-olah akan bertransaksi melakukan pembelian).

Poto persidangan kedua terdakwa Sebastian George Johar Yong dan Deden Surya Kristianto usai divonis 16 bulan bui.

Sayangnya, sehingga perkara ini naik ke persidangan untuk kedua kalinya dalam fakta persidangan ternyata terdakwa belum melakukan pembayaran sama sekali bahkan malah memasang iklan di Google obyek di Canggu Bali akan dibangun kondotel.
Mengetahui hal tersebut, Budwi Hermawan mengira akan ada banyak korban yang tertipu maka melaporkan ke Polda Bali.

Meski Budwi Hermawan telah melaporkan hal tersebut, toh !, tetap tidak bisa mencegah justru, makin banyak yang menjadi korban atas ulah Sebastian George Johar Yong dan Deden Surya Kristianto.

Dalam perkara pidana yang membelit untuk kedua kalinya bagi kedua terdakwa adalah salah satu jenis perkara pidana yang dilakukan seseorang (korban).

Jenis ragam perkara pidana tentu ada korban dari sebuah kejahatan dan tindak pidana. Banyak korban alami kerugian akibat ulah kedua terdakwa baik kerugian materi maupun kerugian im-materi. Lagi lagi kembali kepada jenis pidana yang menjadi persoalan perkara pidana.

Dalam perkara tindak pidana penipuan. Kebanyakan adalah banyak terjadi kerugian dalam bentuk materi. Terutama materi keuangan.

Sehingga hal tersebut, tentunya menuntut tanggung-jawab hukum bagi pelaku pidana penipuan di samping harus menjalani pidana tentunya ada hak keperdataan yang menjadi hak dari korban agar dikembalikan secara nyata dan utuh kepada korban.

Belajar dari kasus hukum diatas, dengan terdakwa Sebastian George Johar Yong dan Deden Surya Kristianto dalam kasus pidananya adalah sudah sangat jelas hukumnya, yakni, keduanya telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Kasus yang pertama telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan kasus yang kedua dijatuhi pidana dengan pidana selama 16 bulan.

Kontruksi hukum pidana tidak ada bentuk kerugian yang diderita oleh korban harus menjadi pola pemidanaan yang harus diberikan dan atau dijatuhkan kepada kedua terdakwa.

Kasus Penipuan yang menjadi trend kasus ini dalam kontruksi pasal 378 KUHP tidak ada kontruksi pemidanaan yang diberikan oleh Majelis Hakim kerugian yang diderita oleh korban menjadi putusan hukum harus dikembalikan kepada si korban.

Rumusan Pasal 378 KUHP “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara selama empat tahun.

Jelas rumusan delik hukum pasal 378 tidak ada bentuk kerugian si korban untuk dijadikan satu paket putusan hukum pidana. Sehingga secara hukum pemidanaan hanyalah bersifat penjara atau penghukuman penjara yang wajib dijalani pelakunya.

Lalu timbul pertanyaan hukum , bagaimana dengan bentuk kerugian yang dialami oleh si korban adakah hak hukum yang melekat untuk mendapatkan hak hukumnya agar kerugian yang dialaminya bisa menjadi haknya kembali dan dibayarkan oleh pelaku kejahatan pidana.

Kasus ini ada bentuk kerugian dengan modus transaksi jual beli tanah yang telah di Ikat dengan IJB sebesar 126 milyard dan belum dibayarkan namun, kedua terdakwa malah menawarkan melalui iklan google maupun agen hingga presentasi pertemuan di salah satu hotel di Surabaya guna menjaring para korbannya.

Tentunya ada hukum yang melekat bagi pelaku pidana untuk mempertangungjawabkan secara keperdataan.

Pintu masuk bagi si korban untuk mendapatkan hak hukum keperdataan agar uangnya bisa kembali yakni dengan cara hukum mengajukan gugatan hukum secara perdata melalui pengadilan.

Putusan hukum pidana adalah bisa dijadikan dasar pengajuan gugatan hukum perdata sebagai dasar hukum dalam mendalilkan gugatan hukum perdatanya. Tanpa adanya gugatan hukum perdata maka akan sulit hukum untuk mendapatkan hak-hak keperdataan bagi korban hukum kejahatan pidana.

Hukum perdata adalah solusi hukum dan ruang hukum apabila pelaku pidana penjara tidak mengembalikan keuangan yang diderita korban.

Hukum perdata memberikan ruang hukum bahwa apabila ada kerugian yang diderita maka bisa melakukan dan menempuh gugatan hukum perdata ke pengadilan.

Mandat hukum Perdata sebagaimana ketentuan hukum pasal 1365 KUHPerdata tegas menyatakan,
“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut “.

Dengan belajar dari kasus ini setidaknya ada ruang yang dapat diambil yakni, hikmah hukum bahwa setiap perbuatan hukum harus bertanggungjawab secara hukum bagi pelakunya.

Pelakunya, tidak hanya wajib mempertanggungjawabkan secara pidana dengan pidana penjara tapi juga mempunyai tanggungjawab hukum untuk memberikan dan atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban dengan cara hukum yakni, mengajukan gugatan hukum secara keperdataan ke pengadilan.

Solusi hukum inilah sebagai ruang hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian hak hukum keperdataan tetap terlindungi secara hukum karena hak hukum keperdataan adalah melekat bagi subyek hukum dan obyek hukum.

—————————–
Abd. Rahman Saleh, SH,MH Dosen Universitas Ibrahimy Suokorejo Situbondo dan Advokat, saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Unej Jember.

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Opini Hukum

Sebuah Panggung, Bernama Pra-peradilan

Published

on

Oleh : Edi Santoso

Basidewa – Situbondo, Pasca Kejaksaan Negeri Situbondo, menetapkan, enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Situbondo, kini publik menunggu perkembangannya.

Salah satu yang ditunggu, adalah sikap dari para tersangka. Khususnya, tersangka yang merupakan, pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo.

Publik bertanya-tanya, akankah mereka menjadi bemper dan membiarkan bertanggung jawab sendiri ?.

Atau mereka akan terbuka dan menyampaikan kebenaran apa yang sesungguhnya terjadii.

Tanpa mengabaikan, azas praduga tak bersalah serta Penasehat Hukum yang sedang berupaya, membebaskan atau setidaknya, meringankan persoalan hukum para tersangka.

Disini, melalui, penulis menyampaikan, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

Jika seandainya, nanti para pejabat di DLH tersebut terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan (baca; korupsi), maka selain hukuman penjara, karier mereka akan selesai.

Mengacu kepada pasal 87 ayat (4) Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, besar kemungkinan para pejabat di DLH itu akan diberhentikan dengan rasa tidak hormat.

Pada situasi seperti itu, apa yang bisa diperbuat oleh para tersangka tersebut ?.

Pilihan pertama, bisa jadi “Tiji Tibeh” (mati siji mati kabeh) yang artinya, para tersangka akan terbuka menyeret nama lain.

Pilihan lainnya, yang mungkin lebih bagus, mempercayakan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” akan mampu menyelesaikan perkara ini dan mengupayakan agar status tersangka bisa berubah.

Jika jalan kedua yang dipilih, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melakukan Pra-peradilan.

Secara Yuridis, memang ini jalannya. Secara Non Yuridis, di tempat ini adalah momennya.

Pilihan “Dia yang tidak boleh disebut namanya” untuk menjauh ketika kasus ini mulai mencuat, bukan berarti dia akan meninggalkan para tersangka.

Pada waktunya, menurut analisa penulis, dia akan membantu dengan menurunkan para Penasehat Hukum – Penasehat Hukum yang dia percaya. Bukan hanya agar tersangka dan keluarganya tidak merasa ditinggalkan, tapi para pengacara ini juga membawa visi mengamankan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya “.

Di sisi Non Yuridis, penulis meyakini, ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” akan melakukan gerilya untuk penaklukan.

Pimpinan tertinggi di lembaga yang menangani perkara ini, adalah orang baru yang notabene bisa saja tidak seperti pejabat lama yang konon sulit ditaklukkan.

Salah satu tolok ukurnya sebenarnya sederhana. Pernahkan mereka bertemu empat mata dan membicarakan perkara ini, di sebuah kota misalnya ?.

Maka seperti penulis sampaikan, di awal tulisan ini, Pra-peradilan adalah peluang para tersangka bebas dan ” Dia yang tidak boleh disebut namanya ” tidak terbawa arus.

Siapa tahu nanti dalam Pra-peradilan, lembaga yang di Pra-peradilan mendadak ijin sita dan penggeladahan dari pengadilan hilang.

Siapa tahu nanti hasil pemeriksaan dari lembaga yang berkompeten, mendadak tidak ada.

Siapa tahu nanti kerugian negara versi BPK RI, sudah dibayarkan dan tidak ada masalah meski dibayar setelah kasus ini berjalan.

Siapa tahu kalimat sakti yang menyatakan, ” pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya ” mendadak tidak sakti lagi.

Praperadilan, sebentar lagi akan menyediakan panggungnya!

Edi Santoso
Pengamat Hukum

Lanjutkan Membaca

Trending