Connect with us

Hukrim

Amar Putusan Pembubaran PT.SGP Seluruhnya Ditolak Majelis Hakim

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Perkara pembubaran sebuah Perseroan Terbatas yang diajukan PT.Soyu Giri Primedika (SGP) melalui, Penasehat Hukum Kasiono yang berdampak adanya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang melibatkan tiga orang sebagai tersangka diantaranya, Majelis Hakim, Itong Isnaeni Hidayat, Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan selaku, penerima suap serta Penasehat Hukum PT.SGP, Hendro Kasiono selaku pemberi suap pada Januari 2022 lalu, memantik pemegang saham (Termohon) meminta pergantian Majelis Hakim serta pemeriksaan ulang perkara tersebut.

Pemeriksaan ulang atas permohonan pembubaran PT memasuki agenda bacaan Amar Putusan. Adapun, bacaan Amar Putusan Majelis Hakim, Titik B Winarni, berupa, menolak seluruhnya upaya pembubaran Perseroan Terbatas.

Terkait, amar putusan tersebut, disampaikan langsung oleh, pemegang saham PT.SGP melalui, Penasehat Hukum, Billy Handiwiyanto, dihadapan para awak media pada Rabu (25/5/2022).

Adapun, beberapa hal yang disampaikan, Penasehat Hukum, Billy Handiwiyanto, kepada beberapa awak media yaitu, Amar Putusan Majelis Hakim, menolak pihak Pemohon, atas dasar Undang Undang Perseroan Terbatas pasal 142. Sedangkan, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yakni, tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membahas mengenai pembubaran Perseroan Terbatas.

Hal lain, yang mendasari Amar Putusan menurut pandangan Billy Handiwiyanto, yakni, karena Pemohon tidak memiliki saham, tidak memiliki legal standing dan Pemohon bukan Direksi PT lagi.

Masih menurutnya, pihaknya, mengucapkan banyak terimakasih terhadap jajaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, atas Amar Putusan yang dirasanya adil.
” Saya ucapkan terimakasih terhadap semua Jajaran Majelis Hakim yang menjatuhkan Amar Putusan yang adil dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ,” ucapnya.

Lebih lanjut, terkait Pemohon apakah akan melakukan upaya hukumt Aas Amar Putusan, pihak Termohon menghormati Amar Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan, pihak Termohon tidak tahu apakah Pemohon akan melakukan upaya hukum lain yang mungkin akan ditempuh

Sejak awal mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas sebenarnya, pihak Pemohon bukan pemilik saham.

Ia menambahkan, jika berkaca pada Petitum Pemohon, bahwa Pemohon ingin membubarkan PT dan menunjuk diri sendiri sebagai Likuidator.    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Hukrim

Sang Pengadil Widiarso Vonis Bebas Indro Prajitno. Jaksa Kejati, Sabetania Langsung Ngacir Saat Dikonfirmasi

Published

on

Basudewa – Surabaya, Indro Prajitno selaku, Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham di PT. Sumber Baramas Energi (PT. SBE) diputus bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sabetania

Bacaan putusan bebas tersebut, berbanding terbalik dari tuntutan JPU yang sebelumnya, menuntut pidana bui selama 4 tahun.

Dalam amar putuasan yang dibacakan, Sang Pengadil, Widiarso, yaitu, mengadili terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dari JPU.

” Untuk itu terhadap terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ,” ucap Sang Pengadil, Widiarso, pada Senin (21/11/2022).

Usai, sidang awak media berusaha mengkonfirmasi, bagaimana tanggapan dari pihak JPU atas vonis bebas tersebut. Namun, sayangnya, JPU tidak memberikan komentar sembari jalan dengan cepat, meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebagaimana, dalam persidangan pada Kamis (27/10/2022) yang lalu, Penasehat Hukum terdakwa di hadapan Sang Pengadil, Widiarso, membeberkan bukti bahwa terdakwa sudah memberikan sertifikat apartemen atas nama istri terdakwa terhadap korban.

Dalam hal diatas, apakah benar keabsahan pemilik apartemen berupa, sertifikat ?.

Hal lainnya, badan perseroan yakni, PT.Sumber Baramas Energi (SBE) secara keabsahan legalitas patut dipertanyakan dihadapan Notaris mana perseroan tersebut dibuat ?.

Pasalnya, dalam susunan struktur perseroan baik Komisaris, Direktur maupun yang lainnya, di hadapan Notaris masing masing pemegang saham menunjukkan bukti modal
maka oleh, Notaris di cantumkan dalam struktur perseroan.   MET.

 

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Trending