Connect with us

Pemerintahan

Serikat Buruh Aksi Turun Jalan guna mendesak Gubernur Jatim Merevisi UMK dan JHT

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Beberapa gabungan serikat buruh Jatim, serentak aksi turun jalan guna Mendesak Gubernur Jawa Timur untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim, Tahun 2022 dengan harapan Gubernur Jatim untuk segera menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Jatim tahun 2022 sebagaimana usulan Bupati/Walikota dan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jatim serta menyuarakan penolakan terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang mempersyaratkan usia buruh 56 tahun baru dapat mencairkan dana JHT.

Aksi turun jalan secara serentak dilakukan dari berbagai serikat yang tampak memadati jalan protokol dan di depan Kantor Gubernur Jatim, Selasa (1/3/2022).

Tampak dilapangan, diantara beberapa serikat yakni, KSPSI, KSPI, KSBSI, K-SARBUMUSI, FSPMI, FSP LEM-KSPSI, FSP KEP-KSPI, FSP RTMM-KSPSI, FSP TSK-KSPSI,  FSP KAHUT-KSPSI, FSP KEP-KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP FARKES RES-KSPI, FSP PPMI-KSPSI, FTA KSBSI, NIKEUBA-KSBSI, LOMENIK-KSBSI, PD FSP PAR SPSI,  PD F SPBPU KSPSI, PD FSP TSK-KSPSI, FSP PPMI-KSPI, FSP NIBA-KSPSI, HUKATAN-KSBSI, FKUI-KSBSI, dan KIKES-KSBSI.

Sementara, salah satu juru bicara Gabungan Serikat Buruh (Gasper), Jazuli, saat ditemui menyampaikan, maksudnya dengan berorasi berupa, meski kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2022 telah ditetapkan Gubernur Jatim, pada (30/11/2021) November 2021 namun, keputusan tersebut, belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.
” Penetapan upah minimum tersebut, rata-rata kenaikan hanya sebesar 21 Ribu atau hanya sebesar 0,85 persen dari rata-rata UMK tahun 2021″, ungkapnya.

Masih terkait kenaikan upah, Jazuli, membeberkan, kenaikan tertinggi sebesar 75 Ribu atau 1,75 persen untuk 5 Kabupaten/Kota Ring 1 yakni, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan kenaikan terendah,di Kabupaten Pamekasan yang hanya sebesar 1.364 Ribu atau 0,07 persen. Bahkan ada 5 Kabupaten yang tidak mengalami kenaikan sama sekali, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember dan Kabupaten Pacitan.

Lebih ironisnya lagi, di Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo. Padahal
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, APINDO dan Pemerintah Kabupaten melalui Dewan Pengupahan dan Bupatinya telah bersepakat ada kenaikan UMK tahun 2022 namun, oleh Gubernur Jatim, rekomendasi kedua Bupati tersebut diabaikan dengan tidak menaikan UMK Jember dan UMK Probolinggo.

Kondisi tersebut, diperparah yang saat ini kebutuhan-kebutuhan pokok telah merangkak naik. Sehingga kenaikan UMK di Jatim tahun 2022 yang besarnya, dibawah inflasi mengakibatkan upah buruh tergerus inflasi dan mendekatkan buruh Jatim, pada garis kemiskinan.

Masih menurut, Jazuli, padahal Bupati/Walikota telah merekomendasikan kenaikan UMSK tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan ditingkat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan Sekda Provinsi Jatim telah berkomitmen kepada pimpinan serikat pekerja akan melakukan revisi sebagaimana rekomendasi Bupati/Walikota.

Sayangnya, dalam perkembangannya, Gubernur Jatim, mengingkari komitmen tersebut dan melempar tanggung jawab dengan meminta Bupati/Walikota untuk menetapkan UMSK tersebut.
” Tidak ada sejarahnya ataupun regulasi yang mengatur bahwa Bupati/Walikota dapat menetapkan upah minimum “, paparnya.

Lebih lanjut, dengan pengingkaran komitmen terhadap pimpinan-pimpinan buruh dan melempar tanggung jawab penetapan UMSK kepada Bupati/Walikota, tentu kami mempertanyakan political will Gubernur Jatim, untuk mensejahterakan buruh di Jatim.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Pemerintahan

DPRD Surabaya Tuding Capaian PAD Parkir Masih Bocor. Dishub Klaim Optimis Target Tercapai di Akhir 2022

Published

on

Basudewa – Surabaya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran pada tahun 2022 ini, mencapai 12 Milyard dari target sebesar 35 Milyard.

Capaian Dishub Surabaya, dinilai Komisi B DPRD Kota Surabaya, bahwa pendapatan PAD dari sektor parkir tak realistis dan banyak alami kebocoran. Dimana, harusnya, pencapaian PAD di sektor parkir bisa lebih tinggi.

“ Ini tak realistis banyak yang bocor. Memang, saya melihat bahwa Dinas yang menangani parkir ini tidak serius ,” cetus Sekretaris Komisi B, Mahfudz, pada Rabu (28/09/2022).

Lebih lanjut, masih ada banyak tempat baik itu cafe ataupun yang lainnya, yang parkirnya di tepi jalan potensi parkirnya, sangat luar biasa dan itu tidak diambil oleh, Dinas Perhubungan.

Hal ini, yang menjadi penyebab pencapaian dari target PAD parkir ini, menjadi turun. Untuk itu ia meminta agar titik parkir yang sudah dikelola harus diperketat dengan sistem.

Kemudian tempat parkir yang belum dikuasai oleh, Dishub segera diambil dan dikelola oleh, Dishub, karena saya masih banyak menemukan ratusan titik parkir yang belum dikelola oleh, Dishub. Sehingga, menjadi liar, dan itu harus dimaksimalkan ,” pintanya.

Jika itu, dilakukan maksimal, kata politisi PKB ini, maka target 35 Milyard itu, sangat kecil.

” Saya kira, jika itu dilakukan, dan dikelola secara maksimal maka target 35 Milyard itu kecil, cuma karena tidak mau kerja saja ,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, menyakini, hingga sekarang ini, target PAD dari sektor parkir telah mencapai 12 Milyard.

Meski begitu, ia optimis, target PAD dari sektor parkir dapat tercapai hingga akhir tahun 2022.

“ Kita harus bisa sampai target itu. Untuk bisa mencapai target 35 Milyard, kita akan pompa terus teman-teman di lapangan untuk kolaborasi maupun pengawasan sehingga target PAD ini bisa terpenuhi ,” terang Tundjung saat konferensi pers di Gedung Eks Humas Pemkot Surabaya, Selasa (27/9/2022).

Ia juga menjelaskan, bahwa sekarang ini terdapat 1.200 titik parkir resmi yang tersebar seluruh Kota Surabaya.

Jumlah tersebut, terdiri dari parkir zona maupun non-zona. Jumlah ini, menurun di saat sebelum pandemi Covid19 yang mencapai sekitar 1.700 titik parkir.

“ Sekarang ada 1200 titik parkir baik kendaraan roda dua atau empat. Tentunya, ada titik-titik parkir yang tidak beroperasi lagi dikarenakan, banyak faktor, misalnya, karena ada rekayasa lalu lintas ,” terang dia.

Menurunnya, jumlah titik parkir ini tentunya, juga berimbas pada pendapatan dari sektor perparkiran.

Tundjung kembali menghimbau, masyarakat agar selalu meminta karcis ke Jukir untuk mencegah kebocoran PAD.

“ Saya harap masyarakat juga membantu kami untuk selalu meminta karcis parkir. Silahkan dilaporkan, jika Jukir tidak memberikan karcis. Karena ini salah satu cara untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir untuk menunjang pembangunan di Kota Surabaya ,” terangnya.   MET.

Lanjutkan Membaca

Trending