Connect with us

Hukrim

Ahli Waris Gugat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jatim

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Ahli waris gugat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Kantor BPN Provinsi Jatim dan Kantor BPN Kota Surabaya, di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (12/1/2022).

Dipersidangan, Tergugat I, Dinas Ketahanan Pangan, melalui, Penasehat Hukumnya, tampak menghadirkan Sujatmi sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Adapun, dalam keterangannya, Sujatmi menyampaikan, terkait obyek sengketa, adalah tanah terletak di Jalan.Pagesangan Surabaya, untuk luas obyek sengketa tidak diketahuinya.

Sedangkan, batasan obyek sengketa, setahu Sujatmi yakni, batas sebelah Utara sungai, batas sebelah timur makam, batas sebelah selatan sawah dan batas sebelah barat Jalan Pagesangan.

Lebih lanjut, Sujatmi mengetahui, pada medio tahun 1989 obyek sengketa ada rumah Dinas Kantor Pertanian.
” Rumah Dinas hanya 1 dan ditempati oleh, orang tua saksi yakni, Jumiran yang bekerja sebagai Kepala Kebun. Pada medio tahun 1989 adiknya lahir Yeng bernama Supriyatin “, ungkap saksi.

Sujatmi memaparkan, bahwa sekarang sudah tidak ada karena sudah menjadi kavling-kavling rumah. Lebih jelasnya, Rumah Dinas sudah dihancurkan oleh, Penggugat.

Hal tersebut, diketahui Sujatmi lantaran, bapaknya merasa punya tanah diusir dan saat rumah dihancurkan saksi tahu.
‘ Bapak saya tidak mau ramai (keributan) maka rumah di robohkan oleh, orang tua saya “, jelasnya.

Sujatmi mengakui, terkait transaksi jual beli dirinya tidak tahu namun, pembeli pertama Joko, sempat mengadu ke bapaknya, bahwa ada permasalahan proses Jual beli.

Hal lainnya, setahu Sujatmi sertifikat obyek sengketa atas nama Dinas Provinsi Jatim.

Di ujung persidangan, Majelis Hakim, meminta adanya sidang di tempat (PS) dan pihak Penggugat maupun Tergugat I, II dan III mengamini keinginan Majelis Hakim guna melakukan cek di atas lahan obyek yang menjadi sengketa.

Secara terpisah, Penasehat Hukum dari 6 orang Ahli Waris Penggugat, saat ditemui, menyampaikan, Muhasyim (almarhum) memiliki obyek berlandaskan surat hal milik.

Dalam perkara ini, surat hak milik Muhasyim (almarhum) diketahui beralih menjadi surat hak pakai atas nama Dinas Pertanian.
” Surat hak milik (Muhasyim) beralih menjadi surat hak pakai milik Dinas Pertanian dan surat hak pakai terbit pada 2001. Padahal Muhasyim sudah memilki surat sertifikat hak milik “, ujarnya.

Secara terpisah, Penasehat Hukum Tergugat I saat ditemui, enggan untuk mengomentari perihal perkara ini. MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Berdayakan Masyarakat Pesisir Lanal Aru, Luncurkan KBN Di Desa Jabulenga

Published

on

Basudewa – Kepulauan Aru, Dalam rangka memberdayakan, warga pesisir pantai di wilayah Kepulauan Aru, Maluku, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Aru, kembali meluncurkan Kampung Bahari Nusantara (KBN).

Sasaran peluncuran KBN kali ini, difokuskan di Desa Jabulenga, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, dengan mengusung 6 kluster pemberdayaan warga pesisir yakni, Kluster Keadaan, Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan, Ekonomi, dan Pariwisata.

Perihal, meluncurkan Kampung Bahari Nusantara, disampaikan, Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM), Teguh W Saputro, pada Senin (8/8/2022).

Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM). Teguh W. Saputro, menjelaskan, bahwa
Pada Kluster Keadaan, Desa Jabulenga dikelilingi oleh, laut dan tebing/bukit.

Sehingga, kebutuhan warga setempat akan air bersih tergantung pada sumur tadah hujan, jika air surut/kering masyarakat setempat pergi ke kota/Dobo untuk membeli air tawar.

Kemudian, masalah penerangan, masyarakat setempat masih menggunakan genset Diesel yang hanya digunakan, dari pukul 18.00 WIT s.d. 24.00 WIT. Sehingga, untuk penerangan terbatas dan akan dicari solusinya.

Lebih lanjut, pada Kluster Pendidikan, Desa Jabulenga terdapat 2 sarana pendidikan yaitu, PAUD dan SD yang letaknya berhadapan.

PAUD ini, rencananya, akan digunakan sebagai rumah pintar sesuai program kerja KBN Binaan Lanal Aru.

” Kondisi bangunan masih bagus 90% namun, masih perlu direnovasi seperti, pengecatan ulang dinding dan perbaikan atap gedung serta fasilitas penunjang lainnya. Sehingga layak dijadikan sebagai sarana bermain dan belajar anak ,”ujarnya.

Masih menurutnya, pada kluster Kesehatan, Desa Jabulenga hanya terdapat 1 bangunan PUSTU yang kondisi bangunan tampak memprihatinkan.

” Kondisi bangunan, 50% tak layak huni dan perlu diadakan pembenahan ,” terangnya.

Sementara, pada kluster Ketahanan Nasional, Desa Jabulenga tidak ada Poskamling.

Bahkan tidak ada bangunan atau tempat sarana berkumpul pemuda setempat.

Padahal, para pemuda pemuda setempat, sangat antusias untuk mendapatkan ilmu bela negara mengingat jumlah pemuda di desa Jabulenga lumayan banyak.

Selanjutnya, pada Kluster Ekonomi, kata Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM) Teguh W. Saputro, Desa Jabulenga mayoritas mata pencaharian Nelayan.

Sehingga produk/aset yang bisa dibudidayakan di desa tersebut, adalah udang, kepiting dan rumput laut yang letaknya di seberang pulau (P. Lamerang) dan jika pergi ke sana menggunakan speed ± 10-15 menit.

Untuk budidaya rumput laut, masyarakat membutuhkan tali tampar sebagai sarana menanam di pinggir laut.

” Ini yang mesti didorong oleh Pemerintah Daerah setempat ,” ujarnya.

Sedangkan, Kluster Pariwisata, Desa Jabulenga letaknya di pesisir pantai P. Lamerang dan berada pada hantaran pasir di tepi pantai dan layak dijadikan sebagai tempat wisata.

Sayangnya, areal itu tidak tertata dengan baik, sehingga pengunjung/wisata jarang dan bahkan kesannya tidak ada yang berkunjung kecuali nelayan yang mencari ikan.

Menurut pandangan, Dandenpomal, untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat tersebut, perlu diadakan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras).

Adapun, Sarpras misalnya, Gasebo dan tempat bermain maupun fasilitas lainnya, serta mensosialisasikan ke masyarakat umum bahwa pulau tersebut, bisa dijadikan tempat wisata seperti pantai Karatem, Batu Kora maupun Papaliseran.

Secara terpisah, salah satu tokoh masyarakat Jabulenga, menyambut baik program yang diusung TNI-AL dalam rangka pemberdayaan warga pesisir Kepulauan Aru, dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Dia berharap, Pemerintah Daerah mesti merespons dan mendukung kegiatan ini.

Kedepannya, program Lanal Aru, harus di sinkronkan dengan program-program yang sudah berjalan melalui Dinas Perikanan, Pendidikan, Parawisata, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

” Apalagi Program KBN ini merupakan, salah satu program prioritas secara nasional yang digagas oleh Kepala Staf (KASAL) TNI-AL dan mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” pungkasnya.    Kabiro Maluku.

Lanjutkan Membaca

Trending