Connect with us

Hukrim

2 Oknum Polisi Lakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo Di Vonis 10 Bulan

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang agenda bacaan putusan atas perkara 2 oknum polisi yakni, Bripka Purwanto dan Brigpol M Firman Subakhi, yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis Tempo bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (12/1/2022).

Dipersidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Winarko pada sesi agenda tuntutan menyatakan, kedua oknum polisi melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang Undang no.40 tahun 1999 tentang Pers dan memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara selama 18 bulan terhadap kedua oknum tersebut.

Dalam bacaan putusan, Majelis Hakim, M.Basir, menjatuhkan pidana masing-masing terhadap kedua terdakwa pidana penjara selama 10 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhi denda restitusi (ganti rugi) kepada korban Nurhadi dan F ( jurnalis Tempo).
” Menghukum kedua terdakwa guna membayar restitusi kepada Nurhadi sebesar 13 Juta dan F sebesar 21 Juta “, ujarnya.

Usai bacakan putusan, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap kedua oknum guna menyatakan sikap. Dikesempatan yang diberikan, kedua oknum menyatakan sikap pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim.

Hal demikian, secara otomatis membuat JPU juga menyatakan hal yang sama yakni, juga pikir-pikir.

Usai persidangan, Penasehat Hukum kedua terdakwa, Joko Cahyono, mengatakan, meski memutuskan pikir-pikir namun, pihaknya berencana akan banding terhadap putusan Majelis Hakim. Alasan yang mendasari guna menyatakan, pikir-pikir lantaran, vonis 10 bulan bagi kedua oknum dinilainya tidak ringan.

Sementara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera, Salawaty, saat disinggung terkait, restitusi mengatakan, awalnya, ada tingkat kekhawatiran restitusi bagi kedua oknum yakni, bahwa restitusi lalu dikompensasikan terhadap pengurangan masa penahanan ternyata, restitusi tersebut, berupa, denda yang dibebankan terhadap terdakwa kepada korban.

Ia menambahkan, kekerasan terhadap jurnalis pihak JPU dalam dakwaan menggunakan pasal alternatif dan di dakwaan pertama yaitu, Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dan dakwaan itulah yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

Kedepannya, rekan-rekan jurnalis harus mengawal jika sampai ada terulang tindak kekerasan terhadap Jurnalis kalau bisa jangan sampai pihak JPU mendakwa sebagaimana pasal alternatif namun, harusnya dakwaan pasal kumulatif.

Berbicara kekerasan, Salawaty, berpesan, dalam perkara Nurhadi ada pengeroyokan, penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 335 harusnya bisa dikolaborasi untuk setidaknya ada pemberatnya juga tidak hanya didakwa Undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999.

Sedangkan, terkait upaya hukum banding di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) yang rencananya akan ditempuh kedua oknum polisi secara umumnya, akan memakan waktu 3 hingga 4 bulan. MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Berdayakan Masyarakat Pesisir Lanal Aru, Luncurkan KBN Di Desa Jabulenga

Published

on

Basudewa – Kepulauan Aru, Dalam rangka memberdayakan, warga pesisir pantai di wilayah Kepulauan Aru, Maluku, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Aru, kembali meluncurkan Kampung Bahari Nusantara (KBN).

Sasaran peluncuran KBN kali ini, difokuskan di Desa Jabulenga, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, dengan mengusung 6 kluster pemberdayaan warga pesisir yakni, Kluster Keadaan, Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan, Ekonomi, dan Pariwisata.

Perihal, meluncurkan Kampung Bahari Nusantara, disampaikan, Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM), Teguh W Saputro, pada Senin (8/8/2022).

Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM). Teguh W. Saputro, menjelaskan, bahwa
Pada Kluster Keadaan, Desa Jabulenga dikelilingi oleh, laut dan tebing/bukit.

Sehingga, kebutuhan warga setempat akan air bersih tergantung pada sumur tadah hujan, jika air surut/kering masyarakat setempat pergi ke kota/Dobo untuk membeli air tawar.

Kemudian, masalah penerangan, masyarakat setempat masih menggunakan genset Diesel yang hanya digunakan, dari pukul 18.00 WIT s.d. 24.00 WIT. Sehingga, untuk penerangan terbatas dan akan dicari solusinya.

Lebih lanjut, pada Kluster Pendidikan, Desa Jabulenga terdapat 2 sarana pendidikan yaitu, PAUD dan SD yang letaknya berhadapan.

PAUD ini, rencananya, akan digunakan sebagai rumah pintar sesuai program kerja KBN Binaan Lanal Aru.

” Kondisi bangunan masih bagus 90% namun, masih perlu direnovasi seperti, pengecatan ulang dinding dan perbaikan atap gedung serta fasilitas penunjang lainnya. Sehingga layak dijadikan sebagai sarana bermain dan belajar anak ,”ujarnya.

Masih menurutnya, pada kluster Kesehatan, Desa Jabulenga hanya terdapat 1 bangunan PUSTU yang kondisi bangunan tampak memprihatinkan.

” Kondisi bangunan, 50% tak layak huni dan perlu diadakan pembenahan ,” terangnya.

Sementara, pada kluster Ketahanan Nasional, Desa Jabulenga tidak ada Poskamling.

Bahkan tidak ada bangunan atau tempat sarana berkumpul pemuda setempat.

Padahal, para pemuda pemuda setempat, sangat antusias untuk mendapatkan ilmu bela negara mengingat jumlah pemuda di desa Jabulenga lumayan banyak.

Selanjutnya, pada Kluster Ekonomi, kata Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM) Teguh W. Saputro, Desa Jabulenga mayoritas mata pencaharian Nelayan.

Sehingga produk/aset yang bisa dibudidayakan di desa tersebut, adalah udang, kepiting dan rumput laut yang letaknya di seberang pulau (P. Lamerang) dan jika pergi ke sana menggunakan speed ± 10-15 menit.

Untuk budidaya rumput laut, masyarakat membutuhkan tali tampar sebagai sarana menanam di pinggir laut.

” Ini yang mesti didorong oleh Pemerintah Daerah setempat ,” ujarnya.

Sedangkan, Kluster Pariwisata, Desa Jabulenga letaknya di pesisir pantai P. Lamerang dan berada pada hantaran pasir di tepi pantai dan layak dijadikan sebagai tempat wisata.

Sayangnya, areal itu tidak tertata dengan baik, sehingga pengunjung/wisata jarang dan bahkan kesannya tidak ada yang berkunjung kecuali nelayan yang mencari ikan.

Menurut pandangan, Dandenpomal, untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat tersebut, perlu diadakan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras).

Adapun, Sarpras misalnya, Gasebo dan tempat bermain maupun fasilitas lainnya, serta mensosialisasikan ke masyarakat umum bahwa pulau tersebut, bisa dijadikan tempat wisata seperti pantai Karatem, Batu Kora maupun Papaliseran.

Secara terpisah, salah satu tokoh masyarakat Jabulenga, menyambut baik program yang diusung TNI-AL dalam rangka pemberdayaan warga pesisir Kepulauan Aru, dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Dia berharap, Pemerintah Daerah mesti merespons dan mendukung kegiatan ini.

Kedepannya, program Lanal Aru, harus di sinkronkan dengan program-program yang sudah berjalan melalui Dinas Perikanan, Pendidikan, Parawisata, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

” Apalagi Program KBN ini merupakan, salah satu program prioritas secara nasional yang digagas oleh Kepala Staf (KASAL) TNI-AL dan mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” pungkasnya.    Kabiro Maluku.

Lanjutkan Membaca

Trending