Connect with us

Hukrim

Tergugat Deca Koperasi Hadirkan Dua Saksi Sampaikan Hanya Dijanjikan Pelunasan

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, perkara gugatan khusus, 8 anggota terhadap Koperasi pembiakan hewan reptil jenis tokek dan kepiting kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (7/1/2022).

Dipersidangan, 2 orang saksi dihadirkan Penasehat Hukum Tergugat, yakni, Suyono dan Suwardi. Adapun, Suyono, mengawali keterangannya, dimuka persidangan berupa,
saksi kedudukannya, sebagai anggota atau agen juga mitra Deca Koperasi.

Dalam keterangannya, dirinya sejak medio 2018 yang lalu sebagai mitra. Selain itu, kinerja Koperasi diungkapkan, hasil laba awalnya lancar kemudian memasuki masa Pandemi Covid19 Koperasi alami kendala di bulan 5 tahun 2020.
” Di tahun 2020 pada bulan 5 ada kendala karena Pandemi Covid19 “, ungkapnya.

Lebih lanjut, pada bulan 7 tahun 2020 karena ada kendala maka dilakukan pembentukan gerakan atau kelompok-kelompok guna anggota meminta hak-haknya. Bahkan, sampai mendatangi rumah salah satu pengurus Koperasi namun, hanya diberi janji-janji saja.

Memasuki bulan 8 tahun 2020, semua anggota menjadi serikat mitra dan pihak Koperasi berikan 15 aset sertifikat tanah.

Selanjutnya, diawal saya pernah ditunjuk namun, saya menentukan sikap karena tidak berani kemudian dibentuk kelompok serikat mitra dan menerima aset Koperasi.

Seingat saksi, hampir semua wilayah yang menjadi agen seperti halnya, Sumber Agung, Ngawi, Joyoboyo Kediri, Wates Kediri masuk menjadi serikat mitra.

Saksi juga mengatakan, bentuk serikat mitra sudah dapat Kuasa Jual dan aset Koperasi berupa, sertifikat dititipkan Notaris.
” Beberapa yang mendapat Kuasa Jual adalah Sony ariwibowo, Totok, Sriyono, Suwardi dan Anang Yulianto “, bebernya.

Terkait perkembangan, melalui komunikasi via layanan WhatsApp tiap-tiap ada perkembangan di share ke grup.
” Melalui grup yang sudah disampaikan yakni, adanya pembeli dan pada bulan 12 menerima Down Payment (DP) sebesar 200 Juta dari total penawaran seharga 150 Milyard. Sedangkan, tanggapan broker meminta termin 9 kali pembayaran dalam jangka waktu 2 tahun ketika pembayaran akan dibagi ke seluruh mitra dan pemohon PKPU “, ucapnya.

Mendengar keterangan saksi, Penasehat Hukum Penggugat, Heru Prasetya, menggali di tahun 2018 saksi tercatat sebagai anggota dan pernah diundang RUPS diawal 2019.

Saksi menimpali, diawal 2019, membahas dulu. Sebelumnya bukan berbentuk Koperasi dan akhirnya, diubah menjadi Koperasi.
” Kalau gak salah dulu CV “, tegasnya.

Pemaparan saksi, dibawah kepemimpinan nya ada 500 agen. Hal lainnya, saksi investasi atas nama pribadi dengan nominal investasi sebesar 525 Juta.

Hal lainnya, diungkapkan, dengan adanya, serikat mitra diterbitkan perjanjian oleh Koperasi yang di tandatangani Ketua Koperasi.

Saksi tidak memungkiri, selama 2 tahun belum dibayar.
” Saya dijanjikan pelunasan namun, lupa di tahun berapa ? “, papar saksi.

Ia menambahkan, pernah terima pembayaran sebesar 1 persen dalam artian belum terselesaikan semua hak-haknya.

Sedangkan, Suwardi dalam keterangannya, mengatakan, dirinya sebagai mitra namun, dari pertanyaan Penasehat Hukum Tergugat, mengatakan sebagai anggota.
” Saya tidak tahu beda mitra dengan anggota “, ucapnya.

Hal lain yang disampaikan, dirinya juga Investasi 45 paket dengan nilai 50 Juta.

Terkait perjanjian, saya juga datang ke kantor Koperasi.
” Perjanjian ditandatangani Ketua Koperasi, Dani “, ungkap saksi.

Selama investasi dan sudah jatuh tempo, saya hanya terima 1 persen, dalam artian hanya dijanjikan.

Saksi juga mengetahui serah terima aset di kantor, pada 18 Agustus 2021, dari Penasehat Hukum Koperasi. Kini, kantor sudah tidak beroperasi.

Secara Terpisah, Penasehat Hukum Tergugat Yogi Saputra dan Imam Ghozali, saat ditemui, menyampaikan, prinsipnya prosedur penyerahan, kuasa dan kaitannya dengan pelimpahan aset Deca Koperasi ke serikat mitra sudah kita lakukan Desember 2021 dan ada 15 Kuasa yang sudah di tandatangani di hadapan Notaris, Tosi Satriato Satriayun di Kediri.

Mengenai prosedur pengurus para serikat pihaknya memberi kebebasan terhadap serikat tetapi pihaknya, tetap bersedia membantu pelepasan.
” Secara prinsip Deca Koperasi ingin menyelesaikan persoalan ini “, paparnya.

Terkait, 200 Juta, Penasehat Hukum Tergugat, menyampaikan sebenarnya 200 Juta itu bukan Down Payment (DP) melainkan, ikatan tanda jadi dan Februari akan datang ada pembayaran 5 Milyard.

Di akta perjanjian, termin 9 kali pembayaran dibagi selama 2 tahun.

Disinggung terkait, pembentukan serikat apakah tertuang dalam Undang-undang Koperasi, Penasehat Hukum Tergugat, membeberkan, kalau serikat perkumpulan dari mitra sendiri. Jadi mitra sendiri menganggap gerakannya terpecah-pecah dan ingin ada yang mewakili maka dari 3 Ribu orang diambil 5 orang untuk membentuk serikat dan di beri Kuasa.

Memang serikat tidak diatur dalam Undang-Undang Koperasi itu merupakan bagian guna menyelesaikan secara perdata.
” Secara administratif akhirnya, mereka berfikir lebih baik ditempuh dengan perundingan “, pungkasnya.

Diruang yang lain, Penasehat Hukum Penggugat,Heru Prasetya, saat dimintai keterangan terkait saksi yang dihadirkan pihak Tergugat menanggapi berupa, saksi Suwardi ketika disinggung apakah saksi terdaftar sebagai anggota namun, saksi memberikan jawaban sebagai mitra bukan anggota.

Padahal, secara jelas dalam Undang Undang Koperasi no 25 tahun 1992 disebutkan, Koperasi dalam menghimpun untuk tercatat sebagai anggota tetap atau anggota luar biasa. Apabila Deca Koperasi reptil Indonesia merekrut orang selain bukan anggota atau calon anggota diduga, artinya sudah melakukan kegiatan menghimpun dana investasi secara ilegal itu masuk dalam kategori tindak pidana perbankan.

Disinggung terkait, pembentukan serikat mitra, Heru Prasetya menanggapi, berupa, semestinya pembentukan serikat melalui suatu proses. Apakah pembentukan serikat melalui proses Rapat Anggaran Tahunan (RAT) atau RAT luar biasa.

Diketahui para saksi sebagian besar yang pernah dihadirkan di persidangan, memang tidak memberikan gambaran bahwa pernah diselenggarakan RAT untuk pembentukan serikat. Artinya, memang inisiatif beberapa orang saja yang akhirnya, diikuti anggota yang lainnya untuk membenarkan mekanisme itu.

Sedangkan, perihal termin 9 kali pembayaran Khan menyesuaikan kemampuan Koperasi dan yan terpenting, dari keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat dalam keterangannya, mengatakan,
sudah menerima pembayaran 1 persen itu versi saksi Tergugat. Sedangkan dari 6 orang anggota yang melakukan gugatan khusus dan puluhan anggota yang lainnya, sama sekali belum menerima pembayaran.

Dalam hal ini, secara jelas disampaikan, bahwa dalam Undang Undang 37 tahun 2004 tentang PKPU atau Kepailitan bahwa kredit yang sudah jatuh tempo wajib kita ajukan PKPU. MET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Chintya Rahayu Sari Dewi Dan Muhammad Abdul Aziz Divonis 15 Tahun Lantaran Menguasai Sabu 10 Kilogram.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, agenda bacaan putusan bagi Chintya Rahayu Sari Dewi Alias Efo Binti Didin dan Muhammad Abdul Aziz,
bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 13/1/2020).

Dipersidangan, Majelis Hakim, Khusaini, bacakan putusan berupa, ke-dua terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu seberat masing-masing 10 kg.
” Mengadili menjatuhkan pidana penjara terhadap Chintya Rahayu Sari Dewi selama 15 tahun dan terdakwa Muhammad Abdul Aziz, selama 10 tahun serta denda 2 Milyard subsider 2 bulan kurungan “, ucapnya.

Usai Majelis Hakim bacakan putusan, ke-dua terdakwa melalui, Penasehat Hukumnya, Dwi Oktorianto menyatakan, sikap pikir-pikir. Sikap terdakwa membuat JPU juga menyatakan hal yang sama yakni, pikir-pikir.

Sebagaimana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dipersidangan sebelumnya, menuntut kedua terdakwa selama 19 tahun enam bulan penjara.

Usai sidang, Penasehat Hukum ke-dua terdakwa, Dwi Oktorianto R, saat ditemui mengatakan, putusan Majelis Hakim tadi sudah saya anggap berkeadilan.

Disinggung terkait, menyatakan sikap pikir-pikir, Dwi Oktorianto menjelaskan, saya harus berunding dulu sama keluarga terdakwa maka tadi saya menyatakan sikap masih pikir-pikir.
“Ada waktu sepekan kedepan untuk mengambil upaya hukum selanjutnya, yakni, banding atau menerimanya “, ucapnya.

Berdasarkan surat dakwaan, Chintya di hubungi oleh Acung yang kini statusnya telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui WhatsApp untuk menerima 10 kg paket teh cina warna hijau dari Medan yang dibawa oleh Calvin Aristiawan alias Alvin berkas terpisah untuk dikirim ke Boy (DPO) di Surabaya.

Selanjutnya, Chintya mengajak Abdul Aziz sebagai Sopir untuk mengantar paket mengunakan mobil Toyota Camry D 1877 KT milik Chintya kepada Calvin Aristiawan dalam perjalanan Acung dan Boy menghubungi Chintya agar paket teh cina diserahkan di Rest Area 725 A Tol Mojokerto. Selang berikutnya, pada Senin (26/4/2021) sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Satreskoba Polrestabes Surabaya, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan paket teh cina tersebut, didalamnya, berisi narkoba jenis sabu seberat 10 Kg yang disimpan dalam tas ransel.

Melalui data layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, sebelumnya terdakwa Chintya sudah 2 kali mengambil sabu pada medio Desember 2020 dengan berat 10 kg sabu terbungkus teh hijau Cina atas permintaan Ifan di Bandara Soekarno Hatta untuk di antar di Kranggan Surabaya.

Dari peristiwa tersebut,Chintya mendapatkan upah sebesar 15 Juta melalui transfer Bank BTPN.

pada (27/3/2021) Chintya kembali menerima sabu seberat 10 Kg yang terbungkus teh hijau Cina di Bandara Soekarno Hatta atas permintaan Acung (DPO) untuk diantarkan di Hotel Oval Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz sewaan dengan terdakwa Abdul Aziz dengan upah masing-masing untuk Chintya sebesar 45 Juta dan Abdul Aziz mendapat 10 Juta secara tunai.

Atas perbuatannya, JPU menjerat ke-dua terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. MET.

Continue Reading

Hukrim

Eddy Sumarsono Direktur PT.Barokah Inti Utama Di Medokan Ayu Surabaya Gelapkan Uang Untuk Operasional

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, bagi Eddy Sumarsono, Direktur PT. Barokah Inti Utama (BIU) yang beralamatkan di Medokan Ayu no 46 Surabaya, kembali bergulir dengan agenda Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Arie Zaky Prasetya, menghadirkan 4 orang saksi guna dimintai keterangannya. Adapun, ke-empat saksi yakni, Kholifah Firdaus, M.Nurdin, Primawan Sigit dan Mei Krisnawati.

Dalam keterangan ke-empat saksi adalah korban yang berniat guna membeli sebuah rumah di PT.BIU. Sayangnya, impian ke-empat saksi untuk memiliki sebuah rumah terpaksa pupus lantaran, ulah Eddy Sumarsono yang sengaja menggelapkan uang para korbannya dengan dalih untuk operasional kantor.

Dari ke-empat saksi, mengalami kerugian yang bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan Juta.

Dari fakta persidangan, para korban tertarik
dari iklan di media cetak Jawa Pos, sebar brosur dan membuat banner yang terpasang di Kantor PT.BIU serta membuat Peta Lokasi Tanah Kavling. Padahal PT.BIU belum menyelesaikan status hak tanah kavling yang ditawarkan melalui, iklan, brosur maupun pemasangan banner.

Hal lainnya, terdakwa melakukan promosi melalui marketing sebagaimana isi brosur dan untuk menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 An. TATIK SUPIATI, serta untuk mengatakan, kepada calon pembeli bahwa SHM No. 9 An. TATIK SUPIATI tersebut masih dalam proses balik nama atas nama terdakwa di Kantor Pertanahan.

Diujung persidangan, terdakwa mengamini keterangan ke-empat saksi dan terdakwa berdalih uang para korban habis untuk operasional kantor.

Lantas kemana aliran uang para korban yang diduga sengaja digelapkan terdakwa ?

Melalui layanan sipp Pengadilan Negeri Surabaya, perbuatan terdakwa oleh JPU dijerat pasal 154 Juncto Pasal 137 Undang Undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. MET.

Continue Reading

Hukrim

Lagi-Lagi Notaris Devi Chrisnawati Terjerat Hukum Atas Sangkaan Palsukan Akta Otentik

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Kembali terjerat hukum Notaris Devi Chrisnawati (terdakwa) yang berkantor di Jalan. Pahlawan no.30 Surabaya, terpaksa harus jalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di meja hijau pada Kamis (13/1/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Yulistiono, tampak menghadirkan, 3 orang saksi guna dimintai keterangan. Adapun, ke-tiga saksi yaitu, Reviandini, Risky dan Lina Septiani.

Dalam keterangan, Lina Septiani salah satu staff Notaris Devi Chrisnawati, mengakui, yang membuat perjanjian dan di tandatangani terdakwa.
” Saya yang buat draft-nya, Akta Jual Beli dan Kuasa Jual “, ungkapnya.

Sementara,Reviandini yang juga karyawan Notaris Devi Chrisnawati menyampaikan, terkait AJB saya tidak tahu.

Sedangkan, Risky yang mewakili Darmono (almarhum) pemilik obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya, mengatakan, tidak pernah menjual ke Devi Chrisnawati maupun Alfian Goenadibrata. Apalagi melakukan perikatan jual-beli di Notaris Devi Chrisnawati.

Diujung persidangan, terdakwa beralibi bahwa perikatan jual beli lantaran, rumah sudah dijual pemiliknya maka dibuat AJB.
Alibi terdakwa, membuat AJB Darmono dari kredit macet.

Usai persidangan, Alfian Goenadibrata yang sengaja mengikuti jalannya persidangan, saat ditemui, mengatakan, saya korban dan atas perbuatan terdakwa berdampak dirinya merugi sebesar 2,7 Milyard.

Sebagaimana diketahui, dalam layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa membuat Akta Jual Beli dengan Pihak penjual atas Jual Beli Obyek Tanah dan bangunan Gudang beralamat di Kebomas Blok F-23 Gresik, sekaligus meminta Alfian Goenadibrata melakukan pembayaran sebesar 2 Milyard.

Sebulan berikutnya, Alfian Goenadibrata diminta datang menghadap Notaris Devi Chrisnawati guna melakukan AJB dengan obyek tanah dan bangunan di Jalan.Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya,kemudian korban diminta melakukan pembayaran melalui transfer sebesar 700 Juta.

Pada bulan Mei 2020, Alfian Goenadibrata
mengecek Gudang Kebomas blok F-23 Gresik ternyata pihak penjual (PT. Kelola Niaga Makmur) tidak pernah menjual obyek tersebut selanjutnya, Alfian Goenadibrata juga mengecek obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI/41 Surabaya, ternyata pihak penjual (Darmono) sudah meninggal dunia dan obyek rumah sudah pernah dijual kepada pihak lain.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. MET.

Continue Reading

Trending