Connect with us

Hukrim

Anggota Gugat Koperasi Pembiakan Tokek Di Pengadilan Negeri Surabaya

Published

on

Surabaya-basudewanews.com,Koperasi pembiakan hewan reptil jenis tokek dan kepiting digugat oleh anggotanya di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (5/1/2022).

Dipersidangan, Penasehat Hukum Penggugat, Heru Prasetya tampak menghadirkan 2 orang saksi guna dimintai keterangan terkait Koperasi pembiakan tokek. Adapun, kedua saksi yakni, Asnawi dan Umi.

Asnawi sebagai anggota Koperasi selama 2 tahun, mengawali keterangannya, berupa, bahwa hak-haknya tidak pernah diundang rapat akhir tahun.
” Setiap tahun, saya tidak menerima haknya.
Kegiatan pemasaran koperasi dan hingga ke ranah Pengadilan Negeri Surabaya sudah tutup “, bebernya.

Lebih lanjut, saya selain sebagai anggota Koperasi juga ikut menanamkan investasi sebesar 120 Juta.
Dari perjanjian ada tertulis berupa, perjanjian kemitraan pembiayaan pemeliharaan bibit dan yang kewajiban ambil hasil panen yakni, di beli kembali oleh Koperasi.
” Melalui perjanjian Koperasi menurutnya, Koperasi belum bayar haknya (laba pembiakan tokek) dan sudah jatuh tempo”, tutur saksi.

Menanggapi pertanyaan Penasehat Hukum Tergugat, Asnawi memaparkan, saham investasinya berupa, jual-beli kandang atau pembesaran tokek.
” Saya beli bibit di Koperasi dan bentuk kerjasamanya, pembiakan di setiap 4 bulan diberi hasil. Namun, selama 1 tahun lamanya bekerjasama ternyata modal tidak dikembalikan alias hangus “, bebernya.

Asnawi menambahkan, sudah 2 tahun bekerjasama dengan Koperasi tapi belum merasakan hasilnya.

Asnawi mengutarakan, melalui penjelasan koperasi, setelah pembelian bibit tiap 1 kandang dirinya membeli seharga 150 Ribu.

Terkait, surat edaran, saya pernah terima edaran surat setelah koperasi gagal bayar dan selama 2 tahun saya tidak terima apapun sebagai bentuk penyelesaian Koperasi. Sedangkan, terkait serikat mitra.diketahuinya, bagi seluruh anggota Koperasi dan saya tidak ikut bergabung.

Asnawi keukeuh, tidak pernah mendengar, bahwa meski aset Koperasi sudah dijual dan serikat mitra sudah mendapatkan haknya.
” Saya tidak mendengar serikat mitra sudah mendapatkan haknya dari penjualan aset Koperasi “, ungkapnya.

Anggota Koperasi,Asnawi Dan Umi Saat Beri Keterangan Di Pengadilan Negeri Surabaya.

Lain halnya, dengan keterangan Umi dipersidangan menyampaikan, dirinya sudah pernah merasakan sekali hasil panen pembiakan tokek.

Masih menurutnya, dirinya merupakan anggota Koperasi dengan kepemilikan kartu tanda anggota atau Id Card yang dikeluarkan
dari Kantor Koperasi Pusat saat saya agenda pengambilan paket buy-back.

Hal lainnya, disampaikan saksi bahwa karena dirinya anggota Koperasi di tiap bulannya menabung sebesar 10 Ribu untuk simpanan.

Perihal yang sama dengan keterangan Asnawi, Umi juga mengatakan, tidak pernah diundang di tiap tahunnya.

Surat perjanjian pembesaran tokek dilakukan pihak administrasi berupa, sertifikat kemitraan.
Terkait, besaran modal, Umi memaparkan,
modalnya 48 paket dan sudah jatuh tempo namun, belum terbayarkan selama 2 tahun ini. Lantaran, perihal diatas disampaikan Umi, dirinya diminta menunggu buy-back.

Hal lain disampaikan, surat edaran ke satu hingga ketiga hanya melalui layanan WhatsApp grup.
” Saya ketahui surat edara dikeluarkan hanya di grup WhatsApp. Dalam grup ada 6 “, terangnya. Perihal serikat mitra, Umi mengatakan, saya tidak tahu.

Masih menurutnya, saya tidak tahu, DK Koperasi pernah digugat di Pengadilan Negeri Kediri maupun aset Koperasi sudah dibagi melalui serikat mitra juga tidak diketahuinya.

Usai sidang, Penasehat Hukum Tergugat, Yogi Saputra dan Imam Ghozali, saat ditemui basudewanews.com, mengatakan, Gugatan yang ditempuh anggota Koperasi adalah hak anggota dan kami menghargai upaya anggota.

Namun, pada dasarnya, pihak Koperasi Reptil menyatakan, Koperasi bertanggung jawab guna menyelesaikan serta menghimbau untuk seluruh anggota guna bergabung dengan serikat mitra dan sudah ada wadahnya karena sudah ada penyelesaian dengan serikat mitra. Bahkan total tagihan sebesar 180 Milyard itu sudah diberikan aset dengan nilai yang setara dan sudah ada pembelinya karena sudah melakukan pembayaran Down Payment (DP)
200 Juta dan rencana di bulan Februari akan ada pembayaran sebesar 5 Milyard yang nantinya akan dibagi ke seluruh mitra.

Pihaknya, menghargai upaya mitra yang menempuh jalur peradilan maupun melalui serikat mitra.
” secara prinsip pihaknya tidak menjadi masalah yang penting bisa terselesaikan “, paparnya.

Sementara, Penasehat Hukum Penggugat, saat ditemui mengatakan, pihaknya ajukan ke Pengadilan Niaga karena adanya hutang yang telah jatuh tempo dimana ada lebih dari 2 Kreditur. Syarat Undang-Undang Kepailitan nomor 30 tahun 2004 bahwa Kreditur yang memiliki hutang yang tidak dapat ditagih bisa diajukan permohonan kewajiban penundaan hutang di Pengadilan Niaga Surabaya karena sifat perkaranya adalah perdata khusus sehingga, syarat formilnya sudah terpenuhi.

Mengacu hubungan hukum terjadi antara Koperasi dengan anggota.
Penasehat Hukum Penggugat jika boleh disampaikan, serikat DK reptil Koperasi artinya diluar apakah menurut Undang-undang diperbolehkan atau tidak ?.

Ia menambahkan, menurut Undang-Undang no.25 Tahun 1992 tentang Koperasi, bahwa status mitra yang terdaftar sebagai anggota adalah memperoleh hak suara untuk dipilih dan memberikan pendapat. Terkait, mekanisme membentuk serikat mitra DK reptil menurutnya, diluar prosedur yang ada.

Seharusnya, yang dibentuk rapat anggota luar biasa apabila terjadi gagal dalam mengelola usaha Koperasi artinya, semestinya, mekanisme yang dilakukan adalah rapat anggota tahunan.

Dalam perkara gugatan pihaknya mewakili 6 anggota Koperasi dimana total ditagihkan sebesar 800 Juta. MET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Chintya Rahayu Sari Dewi Dan Muhammad Abdul Aziz Divonis 15 Tahun Lantaran Menguasai Sabu 10 Kilogram.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, agenda bacaan putusan bagi Chintya Rahayu Sari Dewi Alias Efo Binti Didin dan Muhammad Abdul Aziz,
bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 13/1/2020).

Dipersidangan, Majelis Hakim, Khusaini, bacakan putusan berupa, ke-dua terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu seberat masing-masing 10 kg.
” Mengadili menjatuhkan pidana penjara terhadap Chintya Rahayu Sari Dewi selama 15 tahun dan terdakwa Muhammad Abdul Aziz, selama 10 tahun serta denda 2 Milyard subsider 2 bulan kurungan “, ucapnya.

Usai Majelis Hakim bacakan putusan, ke-dua terdakwa melalui, Penasehat Hukumnya, Dwi Oktorianto menyatakan, sikap pikir-pikir. Sikap terdakwa membuat JPU juga menyatakan hal yang sama yakni, pikir-pikir.

Sebagaimana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dipersidangan sebelumnya, menuntut kedua terdakwa selama 19 tahun enam bulan penjara.

Usai sidang, Penasehat Hukum ke-dua terdakwa, Dwi Oktorianto R, saat ditemui mengatakan, putusan Majelis Hakim tadi sudah saya anggap berkeadilan.

Disinggung terkait, menyatakan sikap pikir-pikir, Dwi Oktorianto menjelaskan, saya harus berunding dulu sama keluarga terdakwa maka tadi saya menyatakan sikap masih pikir-pikir.
“Ada waktu sepekan kedepan untuk mengambil upaya hukum selanjutnya, yakni, banding atau menerimanya “, ucapnya.

Berdasarkan surat dakwaan, Chintya di hubungi oleh Acung yang kini statusnya telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui WhatsApp untuk menerima 10 kg paket teh cina warna hijau dari Medan yang dibawa oleh Calvin Aristiawan alias Alvin berkas terpisah untuk dikirim ke Boy (DPO) di Surabaya.

Selanjutnya, Chintya mengajak Abdul Aziz sebagai Sopir untuk mengantar paket mengunakan mobil Toyota Camry D 1877 KT milik Chintya kepada Calvin Aristiawan dalam perjalanan Acung dan Boy menghubungi Chintya agar paket teh cina diserahkan di Rest Area 725 A Tol Mojokerto. Selang berikutnya, pada Senin (26/4/2021) sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Satreskoba Polrestabes Surabaya, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan paket teh cina tersebut, didalamnya, berisi narkoba jenis sabu seberat 10 Kg yang disimpan dalam tas ransel.

Melalui data layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, sebelumnya terdakwa Chintya sudah 2 kali mengambil sabu pada medio Desember 2020 dengan berat 10 kg sabu terbungkus teh hijau Cina atas permintaan Ifan di Bandara Soekarno Hatta untuk di antar di Kranggan Surabaya.

Dari peristiwa tersebut,Chintya mendapatkan upah sebesar 15 Juta melalui transfer Bank BTPN.

pada (27/3/2021) Chintya kembali menerima sabu seberat 10 Kg yang terbungkus teh hijau Cina di Bandara Soekarno Hatta atas permintaan Acung (DPO) untuk diantarkan di Hotel Oval Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz sewaan dengan terdakwa Abdul Aziz dengan upah masing-masing untuk Chintya sebesar 45 Juta dan Abdul Aziz mendapat 10 Juta secara tunai.

Atas perbuatannya, JPU menjerat ke-dua terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. MET.

Continue Reading

Hukrim

Eddy Sumarsono Direktur PT.Barokah Inti Utama Di Medokan Ayu Surabaya Gelapkan Uang Untuk Operasional

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, bagi Eddy Sumarsono, Direktur PT. Barokah Inti Utama (BIU) yang beralamatkan di Medokan Ayu no 46 Surabaya, kembali bergulir dengan agenda Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Arie Zaky Prasetya, menghadirkan 4 orang saksi guna dimintai keterangannya. Adapun, ke-empat saksi yakni, Kholifah Firdaus, M.Nurdin, Primawan Sigit dan Mei Krisnawati.

Dalam keterangan ke-empat saksi adalah korban yang berniat guna membeli sebuah rumah di PT.BIU. Sayangnya, impian ke-empat saksi untuk memiliki sebuah rumah terpaksa pupus lantaran, ulah Eddy Sumarsono yang sengaja menggelapkan uang para korbannya dengan dalih untuk operasional kantor.

Dari ke-empat saksi, mengalami kerugian yang bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan Juta.

Dari fakta persidangan, para korban tertarik
dari iklan di media cetak Jawa Pos, sebar brosur dan membuat banner yang terpasang di Kantor PT.BIU serta membuat Peta Lokasi Tanah Kavling. Padahal PT.BIU belum menyelesaikan status hak tanah kavling yang ditawarkan melalui, iklan, brosur maupun pemasangan banner.

Hal lainnya, terdakwa melakukan promosi melalui marketing sebagaimana isi brosur dan untuk menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 An. TATIK SUPIATI, serta untuk mengatakan, kepada calon pembeli bahwa SHM No. 9 An. TATIK SUPIATI tersebut masih dalam proses balik nama atas nama terdakwa di Kantor Pertanahan.

Diujung persidangan, terdakwa mengamini keterangan ke-empat saksi dan terdakwa berdalih uang para korban habis untuk operasional kantor.

Lantas kemana aliran uang para korban yang diduga sengaja digelapkan terdakwa ?

Melalui layanan sipp Pengadilan Negeri Surabaya, perbuatan terdakwa oleh JPU dijerat pasal 154 Juncto Pasal 137 Undang Undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. MET.

Continue Reading

Hukrim

Lagi-Lagi Notaris Devi Chrisnawati Terjerat Hukum Atas Sangkaan Palsukan Akta Otentik

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Kembali terjerat hukum Notaris Devi Chrisnawati (terdakwa) yang berkantor di Jalan. Pahlawan no.30 Surabaya, terpaksa harus jalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di meja hijau pada Kamis (13/1/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Yulistiono, tampak menghadirkan, 3 orang saksi guna dimintai keterangan. Adapun, ke-tiga saksi yaitu, Reviandini, Risky dan Lina Septiani.

Dalam keterangan, Lina Septiani salah satu staff Notaris Devi Chrisnawati, mengakui, yang membuat perjanjian dan di tandatangani terdakwa.
” Saya yang buat draft-nya, Akta Jual Beli dan Kuasa Jual “, ungkapnya.

Sementara,Reviandini yang juga karyawan Notaris Devi Chrisnawati menyampaikan, terkait AJB saya tidak tahu.

Sedangkan, Risky yang mewakili Darmono (almarhum) pemilik obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya, mengatakan, tidak pernah menjual ke Devi Chrisnawati maupun Alfian Goenadibrata. Apalagi melakukan perikatan jual-beli di Notaris Devi Chrisnawati.

Diujung persidangan, terdakwa beralibi bahwa perikatan jual beli lantaran, rumah sudah dijual pemiliknya maka dibuat AJB.
Alibi terdakwa, membuat AJB Darmono dari kredit macet.

Usai persidangan, Alfian Goenadibrata yang sengaja mengikuti jalannya persidangan, saat ditemui, mengatakan, saya korban dan atas perbuatan terdakwa berdampak dirinya merugi sebesar 2,7 Milyard.

Sebagaimana diketahui, dalam layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa membuat Akta Jual Beli dengan Pihak penjual atas Jual Beli Obyek Tanah dan bangunan Gudang beralamat di Kebomas Blok F-23 Gresik, sekaligus meminta Alfian Goenadibrata melakukan pembayaran sebesar 2 Milyard.

Sebulan berikutnya, Alfian Goenadibrata diminta datang menghadap Notaris Devi Chrisnawati guna melakukan AJB dengan obyek tanah dan bangunan di Jalan.Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya,kemudian korban diminta melakukan pembayaran melalui transfer sebesar 700 Juta.

Pada bulan Mei 2020, Alfian Goenadibrata
mengecek Gudang Kebomas blok F-23 Gresik ternyata pihak penjual (PT. Kelola Niaga Makmur) tidak pernah menjual obyek tersebut selanjutnya, Alfian Goenadibrata juga mengecek obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI/41 Surabaya, ternyata pihak penjual (Darmono) sudah meninggal dunia dan obyek rumah sudah pernah dijual kepada pihak lain.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. MET.

Continue Reading

Trending