Connect with us

Hukrim

Dalam Pledoi Bupati Nganjuk Nonaktif Novi Sebut Kasusnya Penuh Rekayasa

Published

on

Sidoarjo-basudewanews.com, Sidang lanjutan agenda sampaikan nota pembelaan disampaikan, Penasehat Hukum, Novi Rahman Hidhayat (terdakwa) yakni, menilai kasus dugaan suap yang membelitnya ini penuh dengan rekayasa. Bahkan terdakwa, menuding ada pihak-pihak tertentu yang berupaya, mengkriminalisasi dirinya.

Hal tersebut, diungkapkan dalam nota pembelaan yang disampaikan, oleh Penasehat Hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Kamis (30/12/2021).

Masih Menurut Penasehat Hukum terdakwa, Tis’at Afriyandi, yaitu, kasus yang membelit Bupati Novi penuh dugaan rekayasa dan upaya mengkriminalisasikan kliennya. Hal itu dibuktikan dengan beberapa indikator yang diungkapkannya, dalam nota pembelaan atau pledoi terdakwa diantaranya, terkait proses penangkapan terdakwa yang dilakukan sewenang-wenang dan tidak dilengkapi alat bukti yang cukup dan sah.
” Bahwa secara nyata terdakwa tidak dalam posisi tertangkap tangan menerima uang dari siapapun juga. Tetapi terdakwa ditangkap saat berbuka puasa “, kata Tis’at.

Lebih lanjut, adanya upaya pemaksaan barang bukti berupa uang 11Juta dari saksi Jumali (Kades) sebagai awal pengungkapan kasus ini. Padahal, dalam tuntutan JPU minta kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi Jumali.
” Ini yang aneh, uang 11 Juta yang diserahkan Jumali sebagai bukti awal justru minta dikembalikan oleh JPU. Ini menunjukkan uang tersebut, bukan sebagai bagian dari barang bukti tindak pidana “, terangnya.

Penasehat Hukum terdakwa, menjelaskan, soal uang yang disita JPU dalam brankas Novi. Uang tersebut dianggap tidak bisa dibuktikan oleh JPU, sepanjang persidangan terkait dengan suap dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan.

Sebagaimana fakta dalam persidangan, uang itu justru terbukti sebagai uang hasil deviden terdakwa yang akan digunakan untuk membayar kebutuhan selama puasa dan lebaran.
” Itu jadi titik tekan kami jika uang dalam brankas yang disita oleh aparat bukan merupakan hasil tindak pidana. Tetapi merupakan uang hasil keuntungan perusahaan milik Novi yang akan digunakan untuk membayar zakat, sembako dan kebutuhan lebaran lainnya “, terangnya.

Penasehat Hukum Tis’at menyebut, sejumlah alat bukti yang diperoleh penyidik Bareskrim pada tanggal 9 Mei 2021 tidak disertai dengan validitas administrasi. Mulai dari tidak adanya surat penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan kendati, baru dilengkapi setelah hal tersebut dilaksanakan.
” Administrasi penyidikan baru dibuat setelah itu, tgl 10 dan 11 (Mei 2021), lalu dasar apa dia menangkap?. Khan !, Novi tidak OTT, itu yang menjadi kejanggalan “, ujarnya.

Menurutnya, prosedur penangkapan serta pemeriksaan para saksi juga diarahkan oleh penyidik. Sebab, sebagian saksi dalam persidangan menyampaikan beragam fakta, mulai dari mengalami tekanan, diarahkan, hingga merasa apa yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tak sesuai dengan yang dibuka dalam persidangan.
“Saksi juga mencabut BAP, karena sudah menceritakan kejadian sebenarnya dalam sidang dan tidak ada arahan dari Bupati Novi dan mengakui selama proses penyidikan ditekan dan diarahkan “, bebernya.

Selain itu, Tis’at juga mempertanyakan perihal jejak digital forensik yang disampaikan dalam persidangan.
Dirinya menyatakan, tidak ada keywords dan data-data terkait perkara yang dimaksud.
“Kami tuangkan juga mengenai itu, tidak memberikan kesimpulan apapun mengenai barang bukti, setiap fakta hukum yang disampaikan JPU selalu mengaitkan peristiwa-peristiwa dan alat bukti digital.

Sedangkan, dalam alat bukti digital tidak ditemukan apapun terkait permintaan uang, pembicaraan jual beli jabatan, dan lain sebagainya.

Tis’at lantas menegaskan kembali, perihal uang yang disita lantaran prosesnya tidak disertai prosedur hukum.

Penasehat Hukum Tis’at, menyebut, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak sah karena sejak awal tidak disertai dengan surat penyitaan serta serangkaian prosedur lainnya. Bahkan, jumlah uang dalam tuntutan JPU diklaim tidak konsisten.
” Terkait penerimaan uang oleh terdakwa, pertama 225 Juta, lalu dalam keterangan tuntutan disebut, 255 Juta, nah yang benar mana?. Lalu, kaitannya dengan uang 600 Juta kan gak match juga ndak ada, rinciannya seperti apa juga gak jelas dari awal, ini apa yang dimaksud ?.
” Mengacu dalam persidangan Izza (ajudan Novi) mengakui, uang dari camat-camat untuk beli mobil tapi tidak ada tindak lanjut dari penyidik, tapi mengarah ke terdakwa Novi “, katanya.

Maka dari itu dalam pledoi Bupati Novi, Penasehat Hukum Tis’at, memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan terdakwa Bupati Novi dari segala tuntutan JPU. Selain itu, Penasehat Hukum Tis’at juga meminta Majelis Hakim agar JPU segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Berdayakan Masyarakat Pesisir Lanal Aru, Luncurkan KBN Di Desa Jabulenga

Published

on

Basudewa – Kepulauan Aru, Dalam rangka memberdayakan, warga pesisir pantai di wilayah Kepulauan Aru, Maluku, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Aru, kembali meluncurkan Kampung Bahari Nusantara (KBN).

Sasaran peluncuran KBN kali ini, difokuskan di Desa Jabulenga, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, dengan mengusung 6 kluster pemberdayaan warga pesisir yakni, Kluster Keadaan, Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan, Ekonomi, dan Pariwisata.

Perihal, meluncurkan Kampung Bahari Nusantara, disampaikan, Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM), Teguh W Saputro, pada Senin (8/8/2022).

Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM). Teguh W. Saputro, menjelaskan, bahwa
Pada Kluster Keadaan, Desa Jabulenga dikelilingi oleh, laut dan tebing/bukit.

Sehingga, kebutuhan warga setempat akan air bersih tergantung pada sumur tadah hujan, jika air surut/kering masyarakat setempat pergi ke kota/Dobo untuk membeli air tawar.

Kemudian, masalah penerangan, masyarakat setempat masih menggunakan genset Diesel yang hanya digunakan, dari pukul 18.00 WIT s.d. 24.00 WIT. Sehingga, untuk penerangan terbatas dan akan dicari solusinya.

Lebih lanjut, pada Kluster Pendidikan, Desa Jabulenga terdapat 2 sarana pendidikan yaitu, PAUD dan SD yang letaknya berhadapan.

PAUD ini, rencananya, akan digunakan sebagai rumah pintar sesuai program kerja KBN Binaan Lanal Aru.

” Kondisi bangunan masih bagus 90% namun, masih perlu direnovasi seperti, pengecatan ulang dinding dan perbaikan atap gedung serta fasilitas penunjang lainnya. Sehingga layak dijadikan sebagai sarana bermain dan belajar anak ,”ujarnya.

Masih menurutnya, pada kluster Kesehatan, Desa Jabulenga hanya terdapat 1 bangunan PUSTU yang kondisi bangunan tampak memprihatinkan.

” Kondisi bangunan, 50% tak layak huni dan perlu diadakan pembenahan ,” terangnya.

Sementara, pada kluster Ketahanan Nasional, Desa Jabulenga tidak ada Poskamling.

Bahkan tidak ada bangunan atau tempat sarana berkumpul pemuda setempat.

Padahal, para pemuda pemuda setempat, sangat antusias untuk mendapatkan ilmu bela negara mengingat jumlah pemuda di desa Jabulenga lumayan banyak.

Selanjutnya, pada Kluster Ekonomi, kata Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM) Teguh W. Saputro, Desa Jabulenga mayoritas mata pencaharian Nelayan.

Sehingga produk/aset yang bisa dibudidayakan di desa tersebut, adalah udang, kepiting dan rumput laut yang letaknya di seberang pulau (P. Lamerang) dan jika pergi ke sana menggunakan speed ± 10-15 menit.

Untuk budidaya rumput laut, masyarakat membutuhkan tali tampar sebagai sarana menanam di pinggir laut.

” Ini yang mesti didorong oleh Pemerintah Daerah setempat ,” ujarnya.

Sedangkan, Kluster Pariwisata, Desa Jabulenga letaknya di pesisir pantai P. Lamerang dan berada pada hantaran pasir di tepi pantai dan layak dijadikan sebagai tempat wisata.

Sayangnya, areal itu tidak tertata dengan baik, sehingga pengunjung/wisata jarang dan bahkan kesannya tidak ada yang berkunjung kecuali nelayan yang mencari ikan.

Menurut pandangan, Dandenpomal, untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat tersebut, perlu diadakan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras).

Adapun, Sarpras misalnya, Gasebo dan tempat bermain maupun fasilitas lainnya, serta mensosialisasikan ke masyarakat umum bahwa pulau tersebut, bisa dijadikan tempat wisata seperti pantai Karatem, Batu Kora maupun Papaliseran.

Secara terpisah, salah satu tokoh masyarakat Jabulenga, menyambut baik program yang diusung TNI-AL dalam rangka pemberdayaan warga pesisir Kepulauan Aru, dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Dia berharap, Pemerintah Daerah mesti merespons dan mendukung kegiatan ini.

Kedepannya, program Lanal Aru, harus di sinkronkan dengan program-program yang sudah berjalan melalui Dinas Perikanan, Pendidikan, Parawisata, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

” Apalagi Program KBN ini merupakan, salah satu program prioritas secara nasional yang digagas oleh Kepala Staf (KASAL) TNI-AL dan mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” pungkasnya.    Kabiro Maluku.

Lanjutkan Membaca

Trending