Connect with us

Hukrim

Penasehat Hukum Terdakwa Shodikin Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Jelas dan Tidak Cermat

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang perkara Korupsi yang melibatkan Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an, Shodikin Bin Mulyono sebagai terdakwa kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Sidoarjo pada Selasa (28/12/2021) dengan agenda eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa.

Dipersidangan, Penasehat Hukum, Pinto Utomo, Johanes Dipa Widjaja, Agus Eko Priyo Darmono, Satria Ardyrespati Wicaksana, Dody Eka Wijaya, Nadya Savera Ernawati dan Aulia Yohana, sampaikan eksepsinya berupa, bahwa pada medio 1995 silam sampai dengan saat ini terdakwa telah turut aktif dalam mendirikan, menyebarkan, memajukan dan mengasuh TPQ yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Diantaranya, TPQ Nurul Huda I dan TPQ Nurul Huda II yang terletak di Desa Jatigede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro serta TPQ An-Nahdliyah yang sudah menyebar di wilayah Kecamatan Sumberejo dan menjadi 100 lembaga TPQ.
” Terdakwa juga turut mendirikan, mengembangkan dan mengasuh Pondok Pesantren Darul Ma’arif yang ada di jalan Ahmad Yani Kabupaten Bojonegoro. Tak kurang dari 150 anak di pondok pesantren Darul Ma’arif yang diasuh oleh terdakwa, termasuk biaya makan sehari-harinya ditanggung oleh terdakwa “, ungkapnya.

Lebih lanjut, bahwa terdakwa juga banyak mendharma-baktikan hidupnya, untuk mengurus organisasi sosial keagamaan, seperti menjadi Ketua Kordinator Kecamatan (Kortan) TPQ Kecamatan Sumberejo, Ketua I Majelis Pembina TPQ An-Nahdliyah cabang Bojonegoro, Ketua Umum Majelis Pembina TPQ An-Nahdliyah cabang Bojonegoro, sekretaris Lembaga Amil Zakat Shadaqoh Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Bojonegoro, Pengurus Badan Amil Zakat Shodaqoh Nasional (Baznas).

Selain itu, terdakwa juga mengasuh para anak yatim piatu yang berjumlah 150 anak di Panti Asuhan Darut Tawwabin Kelurahan Ngrowo, Kabupaten Bojonegoro dengan biaya pribadi terdakwa, serta bantuan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.

Apabila kita amati profil dari terdakwa maka dapat kita ketahui, bahwa terdakwa merupakan sosok pribadi yang memiliki dedikasi sangat tinggi di lembaga TPQ maupun kegiatan sosial kemanusiaan. Sehingga menjadi sebuah tuduhan yang keji ketika terdakwa harus dikriminalisasi melakukan tindak pidana Korupsi.

Dengan demikian berdasarkan, uraian tersebut, bahwa surat dakwaan JPU tidak disusun dengan cermat dan tidak jelas, sehingga sepatutnya dinyatakan batal demi hukum.

Usai sidang, salah satu Penasehat Hukum terdakwa, Johanes Dipa Widjaja, mengatakan, bahwa dakwaan disusun tidak cermat, karena data mengenai jumlah kerugian satu dengan yang lain saling bertentangan terlebih lagi, dalam dakwaan menyebutkan, adanya kecamatan Larangan padahal di Kabupaten Bojonegoro tidak ada kecamatan Larangan.

Masih menurutnya, dalam beberapa bagian halaman surat dakwaan yang menyebutkan, nama-nama Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi kedudukan lembaga TPQ, TPA penerima bantuan dan salah satunya, menyebutkan, Kecamatan Larangan namun pada faktanya tidak ada Kecamatan yang bernama Larangan di Kabupaten Bojonegoro.
” JPU tidak konsisten dalam penyebutan data-data yang terkait dengan uraian peristiwa pidana “, bebernya

Untuk diketahui sebelumnya, bahwa terdakwa diangkat berdasarkan  Surat Keputusan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pendidikan  Al Qur’an (FKPQ) Jawa Timur  Nomor : 42/FKPQ-JATIM/01/2020  tanggal 24 Januari 2020, pada kurun waktu antara bulan Juni 2020 hingga bulan Desember 2020 atau  sekitar waktu itu atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pondok Pesantren Darut Tawwabin, yang beralamatkan di Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten  Bojonegoro atau setidak–tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46  Tahun 2009  tentang Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi berupa, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.  MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Berdayakan Masyarakat Pesisir Lanal Aru, Luncurkan KBN Di Desa Jabulenga

Published

on

Basudewa – Kepulauan Aru, Dalam rangka memberdayakan, warga pesisir pantai di wilayah Kepulauan Aru, Maluku, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Aru, kembali meluncurkan Kampung Bahari Nusantara (KBN).

Sasaran peluncuran KBN kali ini, difokuskan di Desa Jabulenga, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, dengan mengusung 6 kluster pemberdayaan warga pesisir yakni, Kluster Keadaan, Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan, Ekonomi, dan Pariwisata.

Perihal, meluncurkan Kampung Bahari Nusantara, disampaikan, Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM), Teguh W Saputro, pada Senin (8/8/2022).

Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM). Teguh W. Saputro, menjelaskan, bahwa
Pada Kluster Keadaan, Desa Jabulenga dikelilingi oleh, laut dan tebing/bukit.

Sehingga, kebutuhan warga setempat akan air bersih tergantung pada sumur tadah hujan, jika air surut/kering masyarakat setempat pergi ke kota/Dobo untuk membeli air tawar.

Kemudian, masalah penerangan, masyarakat setempat masih menggunakan genset Diesel yang hanya digunakan, dari pukul 18.00 WIT s.d. 24.00 WIT. Sehingga, untuk penerangan terbatas dan akan dicari solusinya.

Lebih lanjut, pada Kluster Pendidikan, Desa Jabulenga terdapat 2 sarana pendidikan yaitu, PAUD dan SD yang letaknya berhadapan.

PAUD ini, rencananya, akan digunakan sebagai rumah pintar sesuai program kerja KBN Binaan Lanal Aru.

” Kondisi bangunan masih bagus 90% namun, masih perlu direnovasi seperti, pengecatan ulang dinding dan perbaikan atap gedung serta fasilitas penunjang lainnya. Sehingga layak dijadikan sebagai sarana bermain dan belajar anak ,”ujarnya.

Masih menurutnya, pada kluster Kesehatan, Desa Jabulenga hanya terdapat 1 bangunan PUSTU yang kondisi bangunan tampak memprihatinkan.

” Kondisi bangunan, 50% tak layak huni dan perlu diadakan pembenahan ,” terangnya.

Sementara, pada kluster Ketahanan Nasional, Desa Jabulenga tidak ada Poskamling.

Bahkan tidak ada bangunan atau tempat sarana berkumpul pemuda setempat.

Padahal, para pemuda pemuda setempat, sangat antusias untuk mendapatkan ilmu bela negara mengingat jumlah pemuda di desa Jabulenga lumayan banyak.

Selanjutnya, pada Kluster Ekonomi, kata Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM) Teguh W. Saputro, Desa Jabulenga mayoritas mata pencaharian Nelayan.

Sehingga produk/aset yang bisa dibudidayakan di desa tersebut, adalah udang, kepiting dan rumput laut yang letaknya di seberang pulau (P. Lamerang) dan jika pergi ke sana menggunakan speed ± 10-15 menit.

Untuk budidaya rumput laut, masyarakat membutuhkan tali tampar sebagai sarana menanam di pinggir laut.

” Ini yang mesti didorong oleh Pemerintah Daerah setempat ,” ujarnya.

Sedangkan, Kluster Pariwisata, Desa Jabulenga letaknya di pesisir pantai P. Lamerang dan berada pada hantaran pasir di tepi pantai dan layak dijadikan sebagai tempat wisata.

Sayangnya, areal itu tidak tertata dengan baik, sehingga pengunjung/wisata jarang dan bahkan kesannya tidak ada yang berkunjung kecuali nelayan yang mencari ikan.

Menurut pandangan, Dandenpomal, untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat tersebut, perlu diadakan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras).

Adapun, Sarpras misalnya, Gasebo dan tempat bermain maupun fasilitas lainnya, serta mensosialisasikan ke masyarakat umum bahwa pulau tersebut, bisa dijadikan tempat wisata seperti pantai Karatem, Batu Kora maupun Papaliseran.

Secara terpisah, salah satu tokoh masyarakat Jabulenga, menyambut baik program yang diusung TNI-AL dalam rangka pemberdayaan warga pesisir Kepulauan Aru, dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Dia berharap, Pemerintah Daerah mesti merespons dan mendukung kegiatan ini.

Kedepannya, program Lanal Aru, harus di sinkronkan dengan program-program yang sudah berjalan melalui Dinas Perikanan, Pendidikan, Parawisata, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

” Apalagi Program KBN ini merupakan, salah satu program prioritas secara nasional yang digagas oleh Kepala Staf (KASAL) TNI-AL dan mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” pungkasnya.    Kabiro Maluku.

Lanjutkan Membaca

Trending