Connect with us

Hukrim

Penasehat Hukum Terdakwa Shodikin Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Jelas dan Tidak Cermat

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang perkara Korupsi yang melibatkan Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an, Shodikin Bin Mulyono sebagai terdakwa kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Sidoarjo pada Selasa (28/12/2021) dengan agenda eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa.

Dipersidangan, Penasehat Hukum, Pinto Utomo, Johanes Dipa Widjaja, Agus Eko Priyo Darmono, Satria Ardyrespati Wicaksana, Dody Eka Wijaya, Nadya Savera Ernawati dan Aulia Yohana, sampaikan eksepsinya berupa, bahwa pada medio 1995 silam sampai dengan saat ini terdakwa telah turut aktif dalam mendirikan, menyebarkan, memajukan dan mengasuh TPQ yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Diantaranya, TPQ Nurul Huda I dan TPQ Nurul Huda II yang terletak di Desa Jatigede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro serta TPQ An-Nahdliyah yang sudah menyebar di wilayah Kecamatan Sumberejo dan menjadi 100 lembaga TPQ.
” Terdakwa juga turut mendirikan, mengembangkan dan mengasuh Pondok Pesantren Darul Ma’arif yang ada di jalan Ahmad Yani Kabupaten Bojonegoro. Tak kurang dari 150 anak di pondok pesantren Darul Ma’arif yang diasuh oleh terdakwa, termasuk biaya makan sehari-harinya ditanggung oleh terdakwa “, ungkapnya.

Lebih lanjut, bahwa terdakwa juga banyak mendharma-baktikan hidupnya, untuk mengurus organisasi sosial keagamaan, seperti menjadi Ketua Kordinator Kecamatan (Kortan) TPQ Kecamatan Sumberejo, Ketua I Majelis Pembina TPQ An-Nahdliyah cabang Bojonegoro, Ketua Umum Majelis Pembina TPQ An-Nahdliyah cabang Bojonegoro, sekretaris Lembaga Amil Zakat Shadaqoh Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Bojonegoro, Pengurus Badan Amil Zakat Shodaqoh Nasional (Baznas).

Selain itu, terdakwa juga mengasuh para anak yatim piatu yang berjumlah 150 anak di Panti Asuhan Darut Tawwabin Kelurahan Ngrowo, Kabupaten Bojonegoro dengan biaya pribadi terdakwa, serta bantuan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.

Apabila kita amati profil dari terdakwa maka dapat kita ketahui, bahwa terdakwa merupakan sosok pribadi yang memiliki dedikasi sangat tinggi di lembaga TPQ maupun kegiatan sosial kemanusiaan. Sehingga menjadi sebuah tuduhan yang keji ketika terdakwa harus dikriminalisasi melakukan tindak pidana Korupsi.

Dengan demikian berdasarkan, uraian tersebut, bahwa surat dakwaan JPU tidak disusun dengan cermat dan tidak jelas, sehingga sepatutnya dinyatakan batal demi hukum.

Usai sidang, salah satu Penasehat Hukum terdakwa, Johanes Dipa Widjaja, mengatakan, bahwa dakwaan disusun tidak cermat, karena data mengenai jumlah kerugian satu dengan yang lain saling bertentangan terlebih lagi, dalam dakwaan menyebutkan, adanya kecamatan Larangan padahal di Kabupaten Bojonegoro tidak ada kecamatan Larangan.

Masih menurutnya, dalam beberapa bagian halaman surat dakwaan yang menyebutkan, nama-nama Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi kedudukan lembaga TPQ, TPA penerima bantuan dan salah satunya, menyebutkan, Kecamatan Larangan namun pada faktanya tidak ada Kecamatan yang bernama Larangan di Kabupaten Bojonegoro.
” JPU tidak konsisten dalam penyebutan data-data yang terkait dengan uraian peristiwa pidana “, bebernya

Untuk diketahui sebelumnya, bahwa terdakwa diangkat berdasarkan  Surat Keputusan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pendidikan  Al Qur’an (FKPQ) Jawa Timur  Nomor : 42/FKPQ-JATIM/01/2020  tanggal 24 Januari 2020, pada kurun waktu antara bulan Juni 2020 hingga bulan Desember 2020 atau  sekitar waktu itu atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pondok Pesantren Darut Tawwabin, yang beralamatkan di Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten  Bojonegoro atau setidak–tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46  Tahun 2009  tentang Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi berupa, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.  MET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Chintya Rahayu Sari Dewi Dan Muhammad Abdul Aziz Divonis 15 Tahun Lantaran Menguasai Sabu 10 Kilogram.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, agenda bacaan putusan bagi Chintya Rahayu Sari Dewi Alias Efo Binti Didin dan Muhammad Abdul Aziz,
bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 13/1/2020).

Dipersidangan, Majelis Hakim, Khusaini, bacakan putusan berupa, ke-dua terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu seberat masing-masing 10 kg.
” Mengadili menjatuhkan pidana penjara terhadap Chintya Rahayu Sari Dewi selama 15 tahun dan terdakwa Muhammad Abdul Aziz, selama 10 tahun serta denda 2 Milyard subsider 2 bulan kurungan “, ucapnya.

Usai Majelis Hakim bacakan putusan, ke-dua terdakwa melalui, Penasehat Hukumnya, Dwi Oktorianto menyatakan, sikap pikir-pikir. Sikap terdakwa membuat JPU juga menyatakan hal yang sama yakni, pikir-pikir.

Sebagaimana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dipersidangan sebelumnya, menuntut kedua terdakwa selama 19 tahun enam bulan penjara.

Usai sidang, Penasehat Hukum ke-dua terdakwa, Dwi Oktorianto R, saat ditemui mengatakan, putusan Majelis Hakim tadi sudah saya anggap berkeadilan.

Disinggung terkait, menyatakan sikap pikir-pikir, Dwi Oktorianto menjelaskan, saya harus berunding dulu sama keluarga terdakwa maka tadi saya menyatakan sikap masih pikir-pikir.
“Ada waktu sepekan kedepan untuk mengambil upaya hukum selanjutnya, yakni, banding atau menerimanya “, ucapnya.

Berdasarkan surat dakwaan, Chintya di hubungi oleh Acung yang kini statusnya telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui WhatsApp untuk menerima 10 kg paket teh cina warna hijau dari Medan yang dibawa oleh Calvin Aristiawan alias Alvin berkas terpisah untuk dikirim ke Boy (DPO) di Surabaya.

Selanjutnya, Chintya mengajak Abdul Aziz sebagai Sopir untuk mengantar paket mengunakan mobil Toyota Camry D 1877 KT milik Chintya kepada Calvin Aristiawan dalam perjalanan Acung dan Boy menghubungi Chintya agar paket teh cina diserahkan di Rest Area 725 A Tol Mojokerto. Selang berikutnya, pada Senin (26/4/2021) sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Satreskoba Polrestabes Surabaya, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan paket teh cina tersebut, didalamnya, berisi narkoba jenis sabu seberat 10 Kg yang disimpan dalam tas ransel.

Melalui data layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, sebelumnya terdakwa Chintya sudah 2 kali mengambil sabu pada medio Desember 2020 dengan berat 10 kg sabu terbungkus teh hijau Cina atas permintaan Ifan di Bandara Soekarno Hatta untuk di antar di Kranggan Surabaya.

Dari peristiwa tersebut,Chintya mendapatkan upah sebesar 15 Juta melalui transfer Bank BTPN.

pada (27/3/2021) Chintya kembali menerima sabu seberat 10 Kg yang terbungkus teh hijau Cina di Bandara Soekarno Hatta atas permintaan Acung (DPO) untuk diantarkan di Hotel Oval Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz sewaan dengan terdakwa Abdul Aziz dengan upah masing-masing untuk Chintya sebesar 45 Juta dan Abdul Aziz mendapat 10 Juta secara tunai.

Atas perbuatannya, JPU menjerat ke-dua terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. MET.

Continue Reading

Hukrim

Eddy Sumarsono Direktur PT.Barokah Inti Utama Di Medokan Ayu Surabaya Gelapkan Uang Untuk Operasional

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, bagi Eddy Sumarsono, Direktur PT. Barokah Inti Utama (BIU) yang beralamatkan di Medokan Ayu no 46 Surabaya, kembali bergulir dengan agenda Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Arie Zaky Prasetya, menghadirkan 4 orang saksi guna dimintai keterangannya. Adapun, ke-empat saksi yakni, Kholifah Firdaus, M.Nurdin, Primawan Sigit dan Mei Krisnawati.

Dalam keterangan ke-empat saksi adalah korban yang berniat guna membeli sebuah rumah di PT.BIU. Sayangnya, impian ke-empat saksi untuk memiliki sebuah rumah terpaksa pupus lantaran, ulah Eddy Sumarsono yang sengaja menggelapkan uang para korbannya dengan dalih untuk operasional kantor.

Dari ke-empat saksi, mengalami kerugian yang bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan Juta.

Dari fakta persidangan, para korban tertarik
dari iklan di media cetak Jawa Pos, sebar brosur dan membuat banner yang terpasang di Kantor PT.BIU serta membuat Peta Lokasi Tanah Kavling. Padahal PT.BIU belum menyelesaikan status hak tanah kavling yang ditawarkan melalui, iklan, brosur maupun pemasangan banner.

Hal lainnya, terdakwa melakukan promosi melalui marketing sebagaimana isi brosur dan untuk menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 An. TATIK SUPIATI, serta untuk mengatakan, kepada calon pembeli bahwa SHM No. 9 An. TATIK SUPIATI tersebut masih dalam proses balik nama atas nama terdakwa di Kantor Pertanahan.

Diujung persidangan, terdakwa mengamini keterangan ke-empat saksi dan terdakwa berdalih uang para korban habis untuk operasional kantor.

Lantas kemana aliran uang para korban yang diduga sengaja digelapkan terdakwa ?

Melalui layanan sipp Pengadilan Negeri Surabaya, perbuatan terdakwa oleh JPU dijerat pasal 154 Juncto Pasal 137 Undang Undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. MET.

Continue Reading

Hukrim

Lagi-Lagi Notaris Devi Chrisnawati Terjerat Hukum Atas Sangkaan Palsukan Akta Otentik

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Kembali terjerat hukum Notaris Devi Chrisnawati (terdakwa) yang berkantor di Jalan. Pahlawan no.30 Surabaya, terpaksa harus jalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di meja hijau pada Kamis (13/1/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Yulistiono, tampak menghadirkan, 3 orang saksi guna dimintai keterangan. Adapun, ke-tiga saksi yaitu, Reviandini, Risky dan Lina Septiani.

Dalam keterangan, Lina Septiani salah satu staff Notaris Devi Chrisnawati, mengakui, yang membuat perjanjian dan di tandatangani terdakwa.
” Saya yang buat draft-nya, Akta Jual Beli dan Kuasa Jual “, ungkapnya.

Sementara,Reviandini yang juga karyawan Notaris Devi Chrisnawati menyampaikan, terkait AJB saya tidak tahu.

Sedangkan, Risky yang mewakili Darmono (almarhum) pemilik obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya, mengatakan, tidak pernah menjual ke Devi Chrisnawati maupun Alfian Goenadibrata. Apalagi melakukan perikatan jual-beli di Notaris Devi Chrisnawati.

Diujung persidangan, terdakwa beralibi bahwa perikatan jual beli lantaran, rumah sudah dijual pemiliknya maka dibuat AJB.
Alibi terdakwa, membuat AJB Darmono dari kredit macet.

Usai persidangan, Alfian Goenadibrata yang sengaja mengikuti jalannya persidangan, saat ditemui, mengatakan, saya korban dan atas perbuatan terdakwa berdampak dirinya merugi sebesar 2,7 Milyard.

Sebagaimana diketahui, dalam layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa membuat Akta Jual Beli dengan Pihak penjual atas Jual Beli Obyek Tanah dan bangunan Gudang beralamat di Kebomas Blok F-23 Gresik, sekaligus meminta Alfian Goenadibrata melakukan pembayaran sebesar 2 Milyard.

Sebulan berikutnya, Alfian Goenadibrata diminta datang menghadap Notaris Devi Chrisnawati guna melakukan AJB dengan obyek tanah dan bangunan di Jalan.Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya,kemudian korban diminta melakukan pembayaran melalui transfer sebesar 700 Juta.

Pada bulan Mei 2020, Alfian Goenadibrata
mengecek Gudang Kebomas blok F-23 Gresik ternyata pihak penjual (PT. Kelola Niaga Makmur) tidak pernah menjual obyek tersebut selanjutnya, Alfian Goenadibrata juga mengecek obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI/41 Surabaya, ternyata pihak penjual (Darmono) sudah meninggal dunia dan obyek rumah sudah pernah dijual kepada pihak lain.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. MET.

Continue Reading

Trending