Connect with us

Peristiwa

KH.Muhibbin Zuhri Jangan sampai RHU Menjadi Sarang Kemaksiatan

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Peristiwa penyegelan Rumah Hiburan Umum (RHU) Rasa Sayang Blue Fish Tegalsari Surabaya, yang diwarnai dengan pemukulan Anggota BPB Linmas kota Surabaya, menjadi perhatian publik dan Tokoh Agama Kota Surabaya.

Peristiwa tersebut, ditanggapi, Ketua PCNU Kota Surabaya, KH.Muhibbin Zuhri. Dalam tanggapan, Zuhri, mengatakan, bahwa pemerintah harus memperketat pemberian izin terhadap Rumah Hiburan Umum (RHU).

Kami berharap, untuk pengawasan terhadap RHU lebih ditingkatkan.
” Jangan sampai RHU, menjadi sarang kemaksiatan “, tegasnya, pada Rabu (15/12/2021).

Untuk diketahui, peristiwa tersebut, polisi berhasil mengamankan satu pelaku berinisial FJ (26), warga Buduran, Sidoarjo dengan barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa satu botol minum berakohol dan rekaman CCTV.

FJ yang diduga melakukan pemukulan terhadap anggota Linmas Surabaya, saat
RHU Blue Fish Tegalsari Surabaya, di datangi Plt. Kasubid.Kewaspadaan Nasional pada Bakesbangpol Kota Surabaya, Harry Asjtanto dan Kasubid Pencegahan BPB Linmas Kota Surabaya, Mudita Dhirawidaksa untuk meminta segara dibuka pintu gerbang,
ketika dibuka terjadi kericuhan yang mengakibatkan, Anggota BPB Linmas Kota Surabaya, Hamid, mengalami luka-luka hingga dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Soewardi di Jalan Tambak Rejo Surabaya.

Atas insiden tersebut, Kepala BPB Linmas Kota Surabaya, Irvan Widyanto didampingi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPB Linmas Kota Surabaya, melaporkan kejadian ke Polsek Tegalsari Surabaya.

Dugaan lainnya, Kepala BPB Linmas Kota Surabaya beserta jajarannya, melakukan giat
penindakan bagi (RHU) Rasa Sayang Blue Fish Tegalsari Surabaya, yang melebihi jam operasional sesuai aturan pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di kota Surabaya, pada hari Senin, (13/12/2021), lalu sekitar Pukul 02.30 WIB. Sehingga RHU milik Heri Kuncoro terpaksa dilakukan penyegelan.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending