Connect with us

Hukrim

Diperiksa Di Ruangan Tanpa CCTV, Ajudan Bupati Nganjuk Pernah Rubah BAP

Published

on

Sidoarjo-basudewanews.com, Sidang lanjutan, kasus dugaan suap, yang disangkakan terhadap Bupati non aktif, Novi Rahman, telah terungkap sejumlah fakta lain,dipersidangan yang bergulir Senin (13/12/2021).

Dipersidangan, tampak Jaksa Penuntut Umum (JPU), menghadirkan 3 orang penyidik dari Bareskrim Mabes Polri.Adapun, ke-tiga saksi, yakni, AKP.Sarjono, Kompol. Is Indarto dan Ipda. Deni Sukmana.

AKP.Sarjono diketahui merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Ajudan Bupati, Izza Muhtadin. Sedangkan, Kompol.Is Indarto dan Ipda.Deni Sukmana merupakan penyidik dari Bupati Novi saat sebagai saksi dan tersangka.

Dalam perkara ini, awalnya penyidik AKP Sarjono ditanya oleh JPU apakah ia merupakan penyidik dari terdakwa Izza, ia pun membenarkannya.

AKP.Sarjono, lalu menerangkan, jika dirinya merupakan penyidik dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Izza yang kedua.
” Pemeriksaan Izza sebagai saksi dua kali, dan saya yang kedua. BAP yang kedua ada perubahan keterangan dari Izza,” ujarnya.

Ia lalu menerangkan, jika pada keterangan pada BAP pertama, Izza menjelaskan jika ia menggunakan uang (suap) itu untuk dirinya sendiri. Uang itu digunakan untuk hiburan dan membeli handphone namun, pada keterangan BAP kedua, Izza merubah keterangannya tersebut, menjadi uang itu diserahkan pada Bupati Novi.
” BAP pertama itu digunakan, untuk sendiri, untuk hiburan maupun beli HP. Tapi di BAP dia rubah menjadi uang itu diserahkan pada Bupati “, imbuhnya.

Ia lalu menjelaskan, saat diperiksa, Izza dalam kondisi sehat dan dalam ruangan yang cukup luas yakni, ruangan meeting atau ruang rapat Dit Tipikor Bareskrim Mabes Polri.

Pernyataan ini, pun memicu pertanyaan dari Penasehat Hukum, Izza (terdakwa), Petrus Bala Pattyona, melontarkan pertanyaan, berupa, apakah lazim jika seseorang diperiksa di ruangan meeting apalagi tidak terdapat kamera CCTV?

Hal ini, pun dijawab tidak masalah oleh, AKP. Sarjono. Meski diperiksa tidak diruang pemeriksaan, namun ia memastikan jika Izza tidak dalam tekanan.
” Tidak masalah, selama itu juga diketahui oleh, anggota yang lain. Selain itu ruangan disana juga luas “, kilahnya.

Terkait dengan keterangan, Izza (terdakwa) yang dirubah hingga dua kali, Penasehat Hukum Izza (terdakwa) pun kembali menyoal, apakah pernah melakukan konfrontir terhadap saksi yang lain seperti Bupati Novi?

AKP.Sarjono mengakui, tidak pernah mengkronfontirnya. Ia beralasan tidak melakukan itu karena ia sudah mempercayai BAP yang dibuat oleh penyidik lain yang memeriksa Novi.
” Tidak (mengkonfrontir). Karena sudah diperiksa oleh tim yang lain “, tandasnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum, Bupati Novi (terdakwa), Tis’at Afriyandi, mempertanyakan soal proses penangkapan Bupati Novi dkk.
Ia menyebut, apakah penyidik tahu kapan Bupati dan para camat itu ditangkap, para penyidik itu pun mengangguk tahu meski mengaku lupa tanggal penangkapannya.

Saat disebutkan, tanggal sesuai surat penangkapan, ketiga penyidik itu pun menganggukkan kepala tanda setuju.
“Apakah betul Bupati Novi ditangkap (sesuai surat yang ditunjukkan) pada tanggal 10 (Mei) dan ditahan pada 11 (Mei),” tanya Tis’at.

Penasehat Hukum,Ti’sat, pun memastikan, jika secara keadministrasian, hal itu tidak lah betul. Sebab, Bupati Novi ditangkap pada 9 Mei dan ditahan mulai 10 Mei.
” Bupati ditangkap pada pada 9 Mei. Kenapa suratnya tertulis (tanggal) 10 “, ujarnya.

Lebih lanjut, keganjilan ini tentu menguakkan fakta persidangan lainnya.
Ia menyebut, keterangan Izza yang dirubah hingga dua kali itu menandaskan kecurigaannya jika ada penekanan terhadap saksi waktu itu.

Apalagi, Izza tidak diperiksa dalam ruangan yang tidak terdapat kamera CCTV nya.
” Kalau seperti itu gimana pembuktian tidak ada tekanan. Khan susah juga !, apalagi keterangan-keterangan Izza yang menyudutkan klien kami tidak pernah dikonfrontir ? “, tegasnya.

Ia menegaskan, sesuai dengan keterangan para penyidik yang dihadirkan sebagai saksi itu semakin menegaskan, jika para terdakwa yang sebelumnya masih berstatus sebagai saksi itu, tidak pernah dikonfrontir keterangannya dengan saksi lainnya.
” Keterangan para saksi waktu itu adalah berdiri sendiri. Tidak pernah dikonfrontir, sehingga, jika ada keterangan yang mencatut nama Bupati, tentu merugikan klien kami “, tandasnya.

Diketahui, sejumlah terdakwa yakni, para Camat dan ajudan Bupati yang menjadi saksi untuk Bupati Novi, mencabut dan meralat keterangan yang disampaikannya dalam BAP.

Seperti disampaikan oleh Izza, jika uang suap yang diterimanya, dari para Camat selama ini, merupakan inisiatif dan digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Atas pencabutan ini lah, JPU menghadirkan para penyidik Mabes Polri sebagai saksi verbalism.    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending