Connect with us

Hukrim

Penasehat Hukum, Ke-Tiga Polisi Terduga Nyabu, Sebut, Atas Dasar Apa Paminal Mabes Polri Ikuti Sidang Via Zoom

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang agenda tuntutan bagi ke-tiga oknum anggota Polrestabes Surabaya, terduga menyalahgunakan sabu kembali bergulir di ruang Candra Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (9/12/2021).

Dipersidangan sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, bacakan tuntutan menyampaikan dihadapan Majelis Hakim, Martin Ginting, bahwa pihak Paminal Mabes Polri mengikuti jalannya persidangan melalui via zoom (on-line). Atas penyampaian JPU, Majelis Hakim mempertegas, bahwa meski mengikuti jalannya, persidangan pihak Mabes Polri tidak memiliki hak suara.

Diruang yang lain, hal tersebut, disikapi oleh, Penasehat Hukum ke-tiga terdakwa, Budi Sampurno, berupa, atas dasar apa pihak Paminal Mabes Polri, mengikuti alurnya persidangan secara on-line.
” Saya keberatan, adakah aturan KUHAP  Paminal Polri bisa ikut persidangan meski pasif. Keberatan lainnya, yakni, dalam aturan persidangan on-line siapa yang berhak ? “, kesalnya.

Diduga secara tidak langsung, Budi Sampurno, menyampaikan, adanya kesan intervensi dalam persidangan yang melibatkan kliennya (ke-tiga terdakwa).

Sedangkan, tuntutan bagi ke-tiga terdakwa yakni, Sudidik bin Markalim (terdakwa) dinyatakan, secara sah bersalah melanggar pasal 112 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, hal yang memberatkan, adalah, terdakwa aparat penegak hukum dan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sebagai polisi terdakwa berprestasi melakukan tangkapan besar narkoba.

Menyatakan, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, dengan perintah tetap di tahan dan denda sebesar 1 Milyard subsider 3 bulan.

Untuk terdakwa, Agung Praditya bin Rahman Saleh, berdasarkan fakta sidang dan para saksi-saksi di persidangan serta analisa yuridis, terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melanggar pasal 112 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal yang memberatkan, terdakwa adalah aparat penegak hukum dan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sebagai polisi terdakwa berprestasi melakukan tangkapan besar narkoba.

Menyatakan, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 102 bulan, dengan perintah tetap di tahan dan denda sebesar 3 Milyard subsider 3 bulan.

Sedangkan, untuk terdakwa, Eko Julianto bin Suwadi, berdasarkan fakta sidang dan para saksi-saksi di persidangan serta analisa yuridis, terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melanggar pasal 112 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997.

Hal yang memberatkan, terdakwa adalah aparat penegak hukum dan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sebagai polisi terdakwa berprestasi melakukan tangkapan besar narkoba.

Menyatakan, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dengan perintah tetap di tahan dan denda sebesar 4 Milyard subsider 4 bulan.

Usai JPU, bacakan dakwaan, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap ke-tiga terdakwa guna menyampaikan nota pembelaan. Dalam kesempatan yang diberikan Majelis Hakim ke-tiga terdakwa menyerahkan nota pembelaan terhadap Penasehat Hukumnya.   MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Sang Pengadil Widiarso Vonis Bebas Indro Prajitno. Jaksa Kejati, Sabetania Langsung Ngacir Saat Dikonfirmasi

Published

on

Basudewa – Surabaya, Indro Prajitno selaku, Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham di PT. Sumber Baramas Energi (PT. SBE) diputus bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sabetania

Bacaan putusan bebas tersebut, berbanding terbalik dari tuntutan JPU yang sebelumnya, menuntut pidana bui selama 4 tahun.

Dalam amar putuasan yang dibacakan, Sang Pengadil, Widiarso, yaitu, mengadili terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dari JPU.

” Untuk itu terhadap terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ,” ucap Sang Pengadil, Widiarso, pada Senin (21/11/2022).

Usai, sidang awak media berusaha mengkonfirmasi, bagaimana tanggapan dari pihak JPU atas vonis bebas tersebut. Namun, sayangnya, JPU tidak memberikan komentar sembari jalan dengan cepat, meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebagaimana, dalam persidangan pada Kamis (27/10/2022) yang lalu, Penasehat Hukum terdakwa di hadapan Sang Pengadil, Widiarso, membeberkan bukti bahwa terdakwa sudah memberikan sertifikat apartemen atas nama istri terdakwa terhadap korban.

Dalam hal diatas, apakah benar keabsahan pemilik apartemen berupa, sertifikat ?.

Hal lainnya, badan perseroan yakni, PT.Sumber Baramas Energi (SBE) secara keabsahan legalitas patut dipertanyakan dihadapan Notaris mana perseroan tersebut dibuat ?.

Pasalnya, dalam susunan struktur perseroan baik Komisaris, Direktur maupun yang lainnya, di hadapan Notaris masing masing pemegang saham menunjukkan bukti modal
maka oleh, Notaris di cantumkan dalam struktur perseroan.   MET.

 

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Trending