Connect with us

Pemerintahan

Kapolrestabes Surabaya, Himbau Masyarakat Tak Rayakan Nataru Secara Berlebihan

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Meski penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini dibatalkan, bukan berarti masyarakat dapat melakukan kegiatan perayaan Nataru secara berlebihan.

Hal diatas disampaikan Kapolrestabes Surabaya, usai Kepolisian bersama Pemerintah Kota Surabaya dan TNI telah melakukan rapat koordinasi untuk mengawal kebijakan penerapan PPKM Level I zona Kuning saat pandemi, pada Rabu (8/12/2021).

Dikesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol.Akhmad Yusep Gunawan bersama tiga pilar kota Surabaya, tetap mengawal dan mengantisipasi kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan saat Natal dan Tahun Baru.

Secara khusus, ibadah Natal di Gereja juga dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan pembatasan sesuai kesepakatan dengan para dewan Gereja.
” Di Surabaya ada sekitar 60 gereja besar yang akan melakukan ibadah Natal baik secara virtual maupun hadir di rumah ibadah. Namun demikian, kami bersama dewan gereja yang sudah menyepakati kuota jemaat yang datang melalui undangan barcode di aplikasi peduli Lindungi.

Lebih lanjut, tempat duduk para jemaat juga disediakan sesuai dengan undangan yang diberikan pihak gereja.

Polisi bakal memastikan jalannya ibadah natal umat kristiani berlangsung aman dan lancar baik dari gangguan aksi teror maupun kemungkinan transmisi virus Covid19.
” Kami siapkan pengamanan secara berlapis, baik di dalam gereja dan di luar gereja. Antara keamanan ibadah dan kesehatan masyarakat harus berjalan seiring “, imbuhnya.

Selain ibadah Natal, perayaan malam tahun baru 2021-2022 nanti juga bakal disorot petugas.

Yusep menegaskan, tidak akan memberikan ijin keramaian kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat banyak di sebuah lokasi.
” Tidak ada ijin yang akan dikeluarkan oleh, kepolisian terkait, kegiatan apapun di malam pergantian tahun. Kami juga akan melakukan patroli mengurai kemungkinan kerumunan masyarakat, jika ada kegiatan, itu sifatnya tidak masif, tidak bergeser dari satu Kecamatan ke Kecamatan lain. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan TNI di tingkat Desa atau Kecamatan “, lanjutnya.

Yusep menghimbau, kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan saat malam pergantian tahun.

Hal itu, guna mengantisipasi transmisi gelombang keempat Covid19 varian Omicron yang juga membahayakan.
” Kami himbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, capaian vaksinasi kita sudah baik. Ekonomi juga mulai berjalan, jangan sampai ada lonjakan kasus karena kelalaian “, ujarnya.

Diujung, pembicaraan, Yusep, mengatakan, Capaian Surabaya level I ini tentu tidak bisa terwujud tanpa bantuan dari semua elemen terutama kesadaran masyarakat.    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending