Connect with us

Hukrim

Perkara Stefanus Sulayman Disikapi Praktisi Hukum, Abdul Malik,Ujungnya Pasti Onslag

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, atas perkara yang melibatkan Stefanus Sulayman (SS) sebagai terdakwa atas sangkaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 dan pasal 266 kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (7/12/2021).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim,Hary Basuki, menghadirkan Hendra sebagai saksi guna sampaikan keterangan.

Dalam keterangannya, Hendra, mengatakan,
seingatnya, Notaris Maria Bororoh ngobrol sebentar kemudian saya membayar ke SS untuk pembelian 3 aset dari Harto Wijoyo (pelapor) dengan nilai sebesar 5,250 Milyard sehingga jika ditotal keseluruhan dengan hutang SS sebesar 8,5 Milyard. Setelah pembayaran saya tidak melakukan konfirmasi karena kontak pemilik aset tidak diberi SS (terdakwa).

Terkait Revo aset, saya tidak tahu hanya pada medio 2019 ada gugatan perdata sempat membuatnya kaget.

Masih menurutnya, saya sempat jual ast yang dimaksud namun, begitu mendengar aset bermasalah maka saya kembalikan uang pembeli hingga, nunggu masalah selesai. Saat disinggung JPU terkait pemberian fee sebesar 10 persen di sampaikan, ya setuju saja.
” Asetnya ditawarkan murah dengan memberi fee 10 persen, jelas setuju “, ungkapnya.

Hal lainnya, saya tidak mengetahui Harto Wijoyo sudah dibayar atau belum oleh, SS.

Dalam pembicaraan dengan Notaris Maria Bororoh, sebelum tanda-tangan ada Harto Wijoyo (korban) yang menyetujui. Di forum tersebut, seingatnya, di meja ada beberapa sertifikat.

Terkait perkara ini, saya mengetahui laporan pasal penipuan kemudian laporan kedua di ketahui pada April.
” Saat ada laporan Harto Wijoyo awalnya, penggelapan dan memberi keterangan palsu. Saya merasa ada yang aneh !, padahal saya sudah bayar lunas “, bebernya.

Atas keanehan yang dimaksud, saya melakukan penelusuran mengapa sudah ada pembayaran lunas namun, bermasalah.

Alhasil, penelusuran, disampaikan Hendra, yaitu, Harto Wijoyo pernah dipenjara pada medio 2019 silam.
” Harto Wijoyo menjalani pidana penjara selama 8 bulan terkait, penipuan jual beli tanah “, ungkap Hendra

Penelusuran lainnya, aset banyak dilelang dan pemain lelangnya orang Surabaya juga.

Hendra juga mengungkapkan, dalam gelar perkara saya hadir di Mabes Polri dan ada konfrontir dari Notaris Maria Bororoh dengan Harto Wijoyo kemudian diketahui perkara di SP3 karena bukan perkara pidana.

Setahu saya, Maria Bororoh gelar perkara di Mabes Polri terkait, tanda tangan Harto Wijoyo guna di uji forensik karena menurut
Notaris Maria Bororoh tanda tangan identik dengan Harto Wijoyo maka kasus ditutup.

Masih menurutnya, dalam konfrontir keterangan Haryo Wijoyo tanda tangan di blangko kosong. Hal ini membuat saya bingung. Sedangkan, dalam gugatan perdata yang diajukan Harto Wijoyo pada medio 2019 dan dalam putusan diketahuinya, gugatan belum sempurna lantaran, Harto Wijoyo belum membayar kewajibannya.

Sementara Praktisi Hukum, Abdul Malik, saat ditemui mengatakan, melalui pantauannya, perkara ini beruntun.
” Terpidana pernah ajukan gugatan dan Pelapor pernah jalani pidana penjara atas sangkaan penipuan”, ucapnya.

Perkara ini menjadi hal yang aneh sampai naik ke meja hijau. Seharusnya bila ada perkara perdata perkara pidananya gugur.
” perkara ini arahnya di paksakan dan saya meyakini nanti akan Onslag “, jelasnya.

Pihaknya, meminta rekan-rekan penegak hukum seperti, Kepolisian, Kejaksaan ada Penasehat Hukum dan Hakim.

Saya berharap, Pengadilan ini jangan dibuat sebagai tempat sampah. Habis perkara di Kepolisian P21 bisa dilanjutkan tahap 2 hingga ke meja hijau ujung-ujungnya, Onslag.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending