Connect with us

Hukrim

Perkara Stefanus Sulayman Disikapi Praktisi Hukum, Abdul Malik,Ujungnya Pasti Onslag

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, atas perkara yang melibatkan Stefanus Sulayman (SS) sebagai terdakwa atas sangkaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 dan pasal 266 kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (7/12/2021).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim,Hary Basuki, menghadirkan Hendra sebagai saksi guna sampaikan keterangan.

Dalam keterangannya, Hendra, mengatakan,
seingatnya, Notaris Maria Bororoh ngobrol sebentar kemudian saya membayar ke SS untuk pembelian 3 aset dari Harto Wijoyo (pelapor) dengan nilai sebesar 5,250 Milyard sehingga jika ditotal keseluruhan dengan hutang SS sebesar 8,5 Milyard. Setelah pembayaran saya tidak melakukan konfirmasi karena kontak pemilik aset tidak diberi SS (terdakwa).

Terkait Revo aset, saya tidak tahu hanya pada medio 2019 ada gugatan perdata sempat membuatnya kaget.

Masih menurutnya, saya sempat jual ast yang dimaksud namun, begitu mendengar aset bermasalah maka saya kembalikan uang pembeli hingga, nunggu masalah selesai. Saat disinggung JPU terkait pemberian fee sebesar 10 persen di sampaikan, ya setuju saja.
” Asetnya ditawarkan murah dengan memberi fee 10 persen, jelas setuju “, ungkapnya.

Hal lainnya, saya tidak mengetahui Harto Wijoyo sudah dibayar atau belum oleh, SS.

Dalam pembicaraan dengan Notaris Maria Bororoh, sebelum tanda-tangan ada Harto Wijoyo (korban) yang menyetujui. Di forum tersebut, seingatnya, di meja ada beberapa sertifikat.

Terkait perkara ini, saya mengetahui laporan pasal penipuan kemudian laporan kedua di ketahui pada April.
” Saat ada laporan Harto Wijoyo awalnya, penggelapan dan memberi keterangan palsu. Saya merasa ada yang aneh !, padahal saya sudah bayar lunas “, bebernya.

Atas keanehan yang dimaksud, saya melakukan penelusuran mengapa sudah ada pembayaran lunas namun, bermasalah.

Alhasil, penelusuran, disampaikan Hendra, yaitu, Harto Wijoyo pernah dipenjara pada medio 2019 silam.
” Harto Wijoyo menjalani pidana penjara selama 8 bulan terkait, penipuan jual beli tanah “, ungkap Hendra

Penelusuran lainnya, aset banyak dilelang dan pemain lelangnya orang Surabaya juga.

Hendra juga mengungkapkan, dalam gelar perkara saya hadir di Mabes Polri dan ada konfrontir dari Notaris Maria Bororoh dengan Harto Wijoyo kemudian diketahui perkara di SP3 karena bukan perkara pidana.

Setahu saya, Maria Bororoh gelar perkara di Mabes Polri terkait, tanda tangan Harto Wijoyo guna di uji forensik karena menurut
Notaris Maria Bororoh tanda tangan identik dengan Harto Wijoyo maka kasus ditutup.

Masih menurutnya, dalam konfrontir keterangan Haryo Wijoyo tanda tangan di blangko kosong. Hal ini membuat saya bingung. Sedangkan, dalam gugatan perdata yang diajukan Harto Wijoyo pada medio 2019 dan dalam putusan diketahuinya, gugatan belum sempurna lantaran, Harto Wijoyo belum membayar kewajibannya.

Sementara Praktisi Hukum, Abdul Malik, saat ditemui mengatakan, melalui pantauannya, perkara ini beruntun.
” Terpidana pernah ajukan gugatan dan Pelapor pernah jalani pidana penjara atas sangkaan penipuan”, ucapnya.

Perkara ini menjadi hal yang aneh sampai naik ke meja hijau. Seharusnya bila ada perkara perdata perkara pidananya gugur.
” perkara ini arahnya di paksakan dan saya meyakini nanti akan Onslag “, jelasnya.

Pihaknya, meminta rekan-rekan penegak hukum seperti, Kepolisian, Kejaksaan ada Penasehat Hukum dan Hakim.

Saya berharap, Pengadilan ini jangan dibuat sebagai tempat sampah. Habis perkara di Kepolisian P21 bisa dilanjutkan tahap 2 hingga ke meja hijau ujung-ujungnya, Onslag.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Berdayakan Masyarakat Pesisir Lanal Aru, Luncurkan KBN Di Desa Jabulenga

Published

on

Basudewa – Kepulauan Aru, Dalam rangka memberdayakan, warga pesisir pantai di wilayah Kepulauan Aru, Maluku, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Aru, kembali meluncurkan Kampung Bahari Nusantara (KBN).

Sasaran peluncuran KBN kali ini, difokuskan di Desa Jabulenga, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, dengan mengusung 6 kluster pemberdayaan warga pesisir yakni, Kluster Keadaan, Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan, Ekonomi, dan Pariwisata.

Perihal, meluncurkan Kampung Bahari Nusantara, disampaikan, Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM), Teguh W Saputro, pada Senin (8/8/2022).

Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM). Teguh W. Saputro, menjelaskan, bahwa
Pada Kluster Keadaan, Desa Jabulenga dikelilingi oleh, laut dan tebing/bukit.

Sehingga, kebutuhan warga setempat akan air bersih tergantung pada sumur tadah hujan, jika air surut/kering masyarakat setempat pergi ke kota/Dobo untuk membeli air tawar.

Kemudian, masalah penerangan, masyarakat setempat masih menggunakan genset Diesel yang hanya digunakan, dari pukul 18.00 WIT s.d. 24.00 WIT. Sehingga, untuk penerangan terbatas dan akan dicari solusinya.

Lebih lanjut, pada Kluster Pendidikan, Desa Jabulenga terdapat 2 sarana pendidikan yaitu, PAUD dan SD yang letaknya berhadapan.

PAUD ini, rencananya, akan digunakan sebagai rumah pintar sesuai program kerja KBN Binaan Lanal Aru.

” Kondisi bangunan masih bagus 90% namun, masih perlu direnovasi seperti, pengecatan ulang dinding dan perbaikan atap gedung serta fasilitas penunjang lainnya. Sehingga layak dijadikan sebagai sarana bermain dan belajar anak ,”ujarnya.

Masih menurutnya, pada kluster Kesehatan, Desa Jabulenga hanya terdapat 1 bangunan PUSTU yang kondisi bangunan tampak memprihatinkan.

” Kondisi bangunan, 50% tak layak huni dan perlu diadakan pembenahan ,” terangnya.

Sementara, pada kluster Ketahanan Nasional, Desa Jabulenga tidak ada Poskamling.

Bahkan tidak ada bangunan atau tempat sarana berkumpul pemuda setempat.

Padahal, para pemuda pemuda setempat, sangat antusias untuk mendapatkan ilmu bela negara mengingat jumlah pemuda di desa Jabulenga lumayan banyak.

Selanjutnya, pada Kluster Ekonomi, kata Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM) Teguh W. Saputro, Desa Jabulenga mayoritas mata pencaharian Nelayan.

Sehingga produk/aset yang bisa dibudidayakan di desa tersebut, adalah udang, kepiting dan rumput laut yang letaknya di seberang pulau (P. Lamerang) dan jika pergi ke sana menggunakan speed ± 10-15 menit.

Untuk budidaya rumput laut, masyarakat membutuhkan tali tampar sebagai sarana menanam di pinggir laut.

” Ini yang mesti didorong oleh Pemerintah Daerah setempat ,” ujarnya.

Sedangkan, Kluster Pariwisata, Desa Jabulenga letaknya di pesisir pantai P. Lamerang dan berada pada hantaran pasir di tepi pantai dan layak dijadikan sebagai tempat wisata.

Sayangnya, areal itu tidak tertata dengan baik, sehingga pengunjung/wisata jarang dan bahkan kesannya tidak ada yang berkunjung kecuali nelayan yang mencari ikan.

Menurut pandangan, Dandenpomal, untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat tersebut, perlu diadakan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras).

Adapun, Sarpras misalnya, Gasebo dan tempat bermain maupun fasilitas lainnya, serta mensosialisasikan ke masyarakat umum bahwa pulau tersebut, bisa dijadikan tempat wisata seperti pantai Karatem, Batu Kora maupun Papaliseran.

Secara terpisah, salah satu tokoh masyarakat Jabulenga, menyambut baik program yang diusung TNI-AL dalam rangka pemberdayaan warga pesisir Kepulauan Aru, dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Dia berharap, Pemerintah Daerah mesti merespons dan mendukung kegiatan ini.

Kedepannya, program Lanal Aru, harus di sinkronkan dengan program-program yang sudah berjalan melalui Dinas Perikanan, Pendidikan, Parawisata, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

” Apalagi Program KBN ini merupakan, salah satu program prioritas secara nasional yang digagas oleh Kepala Staf (KASAL) TNI-AL dan mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” pungkasnya.    Kabiro Maluku.

Lanjutkan Membaca

Trending