Connect with us

Hukrim

Bupati Nonaktif Nganjuk, Beberkan Asal Uang Dalam Brankas yang Disita Petugas

Published

on

Sidoarjo-basudewanews.com, Sidang lanjutan, yang melibatkan Bupati nonaktif Nganjuk, Novi Rahman Hidayat duduk sebagai terdakwa kembali berlanjut di Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Sidoarjo, Senin (6/12/2021).

Dipersidangan, terdakwa menjelaskan, asal muasal uang 647 Juta di dalam brankas yang disita oleh petugas. Saya pastikan, uang Ratusan Juta di dalam brankas itu bukanlah uang suap sebagaimana yang dituduhkan.
” Asal muasal bagaimana uang Ratusan Juta itu ada di dalam brankas sebenarnya berjumlah total 1 Milyard. Uang tersebut,
merupakan hasil deviden usahanya, yang diambil dari bagian keuangan perusahaan “, bebernya.

Sumber uang adalah dari deviden usaha SPBU, jadi uangnya saya taruh di brankas karena tiap tahunnya, khan !, ada deviden.

Masih menurutnya, soal uang 1 Milyard itu pun, sempat dibenarkan oleh, salah satu saksi bernama Riana di persidangan sebelumnya.

Terdakwa menambahkan, dari uang 1 Milyard itu, sebagian telah digunakannya, untuk kebutuhan lebaran.
” uang itu dibelanjakan untuk membeli parsel, beras zakat, baju, maupun tunjangan hari raya untuk para pegawai pribadinya “, ungkapnya.

Awalnya saya gunakan 210 Juta, lalu ada pengeluaran lagi sebesar 143 Juta, maka sisanya uang yaitu, yang ada di dalam brankas.

Hal lainnya, terdakwa menjelaskan, meski uang dalam brankas itu bersifat uang pribadi akan tetapi brankas itu diakuinya ada di dalam rumah Dinas Bupati. Hal itu, baginya tidak ada persoalan mengingat sebelumnya di rumah Dinas memang tidak ada brankas.
“Jadi itu (brankas) ada di gudang. Lalu saya pakai. Di kantor tidak ada, di rumah Dinas ini akhirnya saya pakai “, terangnya.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam pertanyaan, menyampaikan, terkait, uang 1 Milyard yang disimpan dalam brankas itu apakah sudah dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)?

Terdakwa pun, menimpali dengan tegas, jika hal itu sudah tercatat dalam LHKPN nya.
” LHKPN nya ada harta yang berasal dari deviden semua jenis usahanya. Sudah saya laporkan ke LHKPN, termasuk uang 1 Milyard itu “, ungkapnya.

Disinggung soal usaha apa saja yang dimilikinya, terdakwa membeberkan secara rinci jenis usaha seperti, usaha koperasi simpan pinjam, belasan SPBU serta sejumlah kebun sawit.
“Saya tidak hafal jumlahnya. Tapi yang jelas ada koperasi simpan pinjam, SPBU dan kebun sawit, rata-rata 5 Milyard sampai 6 Milyard deviden setiap tahunnya “, jelasnya.

Terkait dengan kasus ini, terdakwa memastikan, tak pernah menerima maupun meminta upeti atau suap dalam jual beli jabatan. Sehingga, ia pun menolak semua tuduhan seperti dalam dakwaan JPU.
“Saya hanya ingin menegaskan, jika saya tidak pernah menerima upeti maupun terlibat dalam jual beli jabatan “, ucapnya.

Sementara Penasehat Hukum terdakwa, Adi Dharma Mariyanto menyatakan, keterangan terdakwa ini hanya ingin menegaskan, bahwa uang 647 Juta yang disita petugas dalam brankas itu adalah uang pribadi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kedudukan maupun jabatannya sebagai Bupati.
” uang yang disita itu bukan uang jual beli jabatan. Akan tetapi uang itu adalah hasil laba dari usaha SPBU nya serta itu pun sudah ada dalam LHKPN nya, jadi semakin jelas saja jika dalam permasalahan ini nama Bupati dicatut saja oleh Izza (ajudan bupati) yang memanfaatkan pekerjaannya sebagai ajudan untuk meminta uang,” ungkapnya.    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending