Connect with us

Hukrim

Bupati Nonaktif Nganjuk, Beberkan Asal Uang Dalam Brankas yang Disita Petugas

Published

on

Sidoarjo-basudewanews.com, Sidang lanjutan, yang melibatkan Bupati nonaktif Nganjuk, Novi Rahman Hidayat duduk sebagai terdakwa kembali berlanjut di Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Sidoarjo, Senin (6/12/2021).

Dipersidangan, terdakwa menjelaskan, asal muasal uang 647 Juta di dalam brankas yang disita oleh petugas. Saya pastikan, uang Ratusan Juta di dalam brankas itu bukanlah uang suap sebagaimana yang dituduhkan.
” Asal muasal bagaimana uang Ratusan Juta itu ada di dalam brankas sebenarnya berjumlah total 1 Milyard. Uang tersebut,
merupakan hasil deviden usahanya, yang diambil dari bagian keuangan perusahaan “, bebernya.

Sumber uang adalah dari deviden usaha SPBU, jadi uangnya saya taruh di brankas karena tiap tahunnya, khan !, ada deviden.

Masih menurutnya, soal uang 1 Milyard itu pun, sempat dibenarkan oleh, salah satu saksi bernama Riana di persidangan sebelumnya.

Terdakwa menambahkan, dari uang 1 Milyard itu, sebagian telah digunakannya, untuk kebutuhan lebaran.
” uang itu dibelanjakan untuk membeli parsel, beras zakat, baju, maupun tunjangan hari raya untuk para pegawai pribadinya “, ungkapnya.

Awalnya saya gunakan 210 Juta, lalu ada pengeluaran lagi sebesar 143 Juta, maka sisanya uang yaitu, yang ada di dalam brankas.

Hal lainnya, terdakwa menjelaskan, meski uang dalam brankas itu bersifat uang pribadi akan tetapi brankas itu diakuinya ada di dalam rumah Dinas Bupati. Hal itu, baginya tidak ada persoalan mengingat sebelumnya di rumah Dinas memang tidak ada brankas.
“Jadi itu (brankas) ada di gudang. Lalu saya pakai. Di kantor tidak ada, di rumah Dinas ini akhirnya saya pakai “, terangnya.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam pertanyaan, menyampaikan, terkait, uang 1 Milyard yang disimpan dalam brankas itu apakah sudah dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)?

Terdakwa pun, menimpali dengan tegas, jika hal itu sudah tercatat dalam LHKPN nya.
” LHKPN nya ada harta yang berasal dari deviden semua jenis usahanya. Sudah saya laporkan ke LHKPN, termasuk uang 1 Milyard itu “, ungkapnya.

Disinggung soal usaha apa saja yang dimilikinya, terdakwa membeberkan secara rinci jenis usaha seperti, usaha koperasi simpan pinjam, belasan SPBU serta sejumlah kebun sawit.
“Saya tidak hafal jumlahnya. Tapi yang jelas ada koperasi simpan pinjam, SPBU dan kebun sawit, rata-rata 5 Milyard sampai 6 Milyard deviden setiap tahunnya “, jelasnya.

Terkait dengan kasus ini, terdakwa memastikan, tak pernah menerima maupun meminta upeti atau suap dalam jual beli jabatan. Sehingga, ia pun menolak semua tuduhan seperti dalam dakwaan JPU.
“Saya hanya ingin menegaskan, jika saya tidak pernah menerima upeti maupun terlibat dalam jual beli jabatan “, ucapnya.

Sementara Penasehat Hukum terdakwa, Adi Dharma Mariyanto menyatakan, keterangan terdakwa ini hanya ingin menegaskan, bahwa uang 647 Juta yang disita petugas dalam brankas itu adalah uang pribadi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kedudukan maupun jabatannya sebagai Bupati.
” uang yang disita itu bukan uang jual beli jabatan. Akan tetapi uang itu adalah hasil laba dari usaha SPBU nya serta itu pun sudah ada dalam LHKPN nya, jadi semakin jelas saja jika dalam permasalahan ini nama Bupati dicatut saja oleh Izza (ajudan bupati) yang memanfaatkan pekerjaannya sebagai ajudan untuk meminta uang,” ungkapnya.    MET.

Hukrim

Chintya Rahayu Sari Dewi Dan Muhammad Abdul Aziz Divonis 15 Tahun Lantaran Menguasai Sabu 10 Kilogram.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, agenda bacaan putusan bagi Chintya Rahayu Sari Dewi Alias Efo Binti Didin dan Muhammad Abdul Aziz,
bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 13/1/2020).

Dipersidangan, Majelis Hakim, Khusaini, bacakan putusan berupa, ke-dua terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu seberat masing-masing 10 kg.
” Mengadili menjatuhkan pidana penjara terhadap Chintya Rahayu Sari Dewi selama 15 tahun dan terdakwa Muhammad Abdul Aziz, selama 10 tahun serta denda 2 Milyard subsider 2 bulan kurungan “, ucapnya.

Usai Majelis Hakim bacakan putusan, ke-dua terdakwa melalui, Penasehat Hukumnya, Dwi Oktorianto menyatakan, sikap pikir-pikir. Sikap terdakwa membuat JPU juga menyatakan hal yang sama yakni, pikir-pikir.

Sebagaimana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dipersidangan sebelumnya, menuntut kedua terdakwa selama 19 tahun enam bulan penjara.

Usai sidang, Penasehat Hukum ke-dua terdakwa, Dwi Oktorianto R, saat ditemui mengatakan, putusan Majelis Hakim tadi sudah saya anggap berkeadilan.

Disinggung terkait, menyatakan sikap pikir-pikir, Dwi Oktorianto menjelaskan, saya harus berunding dulu sama keluarga terdakwa maka tadi saya menyatakan sikap masih pikir-pikir.
“Ada waktu sepekan kedepan untuk mengambil upaya hukum selanjutnya, yakni, banding atau menerimanya “, ucapnya.

Berdasarkan surat dakwaan, Chintya di hubungi oleh Acung yang kini statusnya telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui WhatsApp untuk menerima 10 kg paket teh cina warna hijau dari Medan yang dibawa oleh Calvin Aristiawan alias Alvin berkas terpisah untuk dikirim ke Boy (DPO) di Surabaya.

Selanjutnya, Chintya mengajak Abdul Aziz sebagai Sopir untuk mengantar paket mengunakan mobil Toyota Camry D 1877 KT milik Chintya kepada Calvin Aristiawan dalam perjalanan Acung dan Boy menghubungi Chintya agar paket teh cina diserahkan di Rest Area 725 A Tol Mojokerto. Selang berikutnya, pada Senin (26/4/2021) sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Satreskoba Polrestabes Surabaya, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan paket teh cina tersebut, didalamnya, berisi narkoba jenis sabu seberat 10 Kg yang disimpan dalam tas ransel.

Melalui data layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, sebelumnya terdakwa Chintya sudah 2 kali mengambil sabu pada medio Desember 2020 dengan berat 10 kg sabu terbungkus teh hijau Cina atas permintaan Ifan di Bandara Soekarno Hatta untuk di antar di Kranggan Surabaya.

Dari peristiwa tersebut,Chintya mendapatkan upah sebesar 15 Juta melalui transfer Bank BTPN.

pada (27/3/2021) Chintya kembali menerima sabu seberat 10 Kg yang terbungkus teh hijau Cina di Bandara Soekarno Hatta atas permintaan Acung (DPO) untuk diantarkan di Hotel Oval Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz sewaan dengan terdakwa Abdul Aziz dengan upah masing-masing untuk Chintya sebesar 45 Juta dan Abdul Aziz mendapat 10 Juta secara tunai.

Atas perbuatannya, JPU menjerat ke-dua terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. MET.

Continue Reading

Hukrim

Eddy Sumarsono Direktur PT.Barokah Inti Utama Di Medokan Ayu Surabaya Gelapkan Uang Untuk Operasional

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, bagi Eddy Sumarsono, Direktur PT. Barokah Inti Utama (BIU) yang beralamatkan di Medokan Ayu no 46 Surabaya, kembali bergulir dengan agenda Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Arie Zaky Prasetya, menghadirkan 4 orang saksi guna dimintai keterangannya. Adapun, ke-empat saksi yakni, Kholifah Firdaus, M.Nurdin, Primawan Sigit dan Mei Krisnawati.

Dalam keterangan ke-empat saksi adalah korban yang berniat guna membeli sebuah rumah di PT.BIU. Sayangnya, impian ke-empat saksi untuk memiliki sebuah rumah terpaksa pupus lantaran, ulah Eddy Sumarsono yang sengaja menggelapkan uang para korbannya dengan dalih untuk operasional kantor.

Dari ke-empat saksi, mengalami kerugian yang bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan Juta.

Dari fakta persidangan, para korban tertarik
dari iklan di media cetak Jawa Pos, sebar brosur dan membuat banner yang terpasang di Kantor PT.BIU serta membuat Peta Lokasi Tanah Kavling. Padahal PT.BIU belum menyelesaikan status hak tanah kavling yang ditawarkan melalui, iklan, brosur maupun pemasangan banner.

Hal lainnya, terdakwa melakukan promosi melalui marketing sebagaimana isi brosur dan untuk menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 An. TATIK SUPIATI, serta untuk mengatakan, kepada calon pembeli bahwa SHM No. 9 An. TATIK SUPIATI tersebut masih dalam proses balik nama atas nama terdakwa di Kantor Pertanahan.

Diujung persidangan, terdakwa mengamini keterangan ke-empat saksi dan terdakwa berdalih uang para korban habis untuk operasional kantor.

Lantas kemana aliran uang para korban yang diduga sengaja digelapkan terdakwa ?

Melalui layanan sipp Pengadilan Negeri Surabaya, perbuatan terdakwa oleh JPU dijerat pasal 154 Juncto Pasal 137 Undang Undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. MET.

Continue Reading

Hukrim

Lagi-Lagi Notaris Devi Chrisnawati Terjerat Hukum Atas Sangkaan Palsukan Akta Otentik

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Kembali terjerat hukum Notaris Devi Chrisnawati (terdakwa) yang berkantor di Jalan. Pahlawan no.30 Surabaya, terpaksa harus jalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di meja hijau pada Kamis (13/1/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Yulistiono, tampak menghadirkan, 3 orang saksi guna dimintai keterangan. Adapun, ke-tiga saksi yaitu, Reviandini, Risky dan Lina Septiani.

Dalam keterangan, Lina Septiani salah satu staff Notaris Devi Chrisnawati, mengakui, yang membuat perjanjian dan di tandatangani terdakwa.
” Saya yang buat draft-nya, Akta Jual Beli dan Kuasa Jual “, ungkapnya.

Sementara,Reviandini yang juga karyawan Notaris Devi Chrisnawati menyampaikan, terkait AJB saya tidak tahu.

Sedangkan, Risky yang mewakili Darmono (almarhum) pemilik obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya, mengatakan, tidak pernah menjual ke Devi Chrisnawati maupun Alfian Goenadibrata. Apalagi melakukan perikatan jual-beli di Notaris Devi Chrisnawati.

Diujung persidangan, terdakwa beralibi bahwa perikatan jual beli lantaran, rumah sudah dijual pemiliknya maka dibuat AJB.
Alibi terdakwa, membuat AJB Darmono dari kredit macet.

Usai persidangan, Alfian Goenadibrata yang sengaja mengikuti jalannya persidangan, saat ditemui, mengatakan, saya korban dan atas perbuatan terdakwa berdampak dirinya merugi sebesar 2,7 Milyard.

Sebagaimana diketahui, dalam layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa membuat Akta Jual Beli dengan Pihak penjual atas Jual Beli Obyek Tanah dan bangunan Gudang beralamat di Kebomas Blok F-23 Gresik, sekaligus meminta Alfian Goenadibrata melakukan pembayaran sebesar 2 Milyard.

Sebulan berikutnya, Alfian Goenadibrata diminta datang menghadap Notaris Devi Chrisnawati guna melakukan AJB dengan obyek tanah dan bangunan di Jalan.Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya,kemudian korban diminta melakukan pembayaran melalui transfer sebesar 700 Juta.

Pada bulan Mei 2020, Alfian Goenadibrata
mengecek Gudang Kebomas blok F-23 Gresik ternyata pihak penjual (PT. Kelola Niaga Makmur) tidak pernah menjual obyek tersebut selanjutnya, Alfian Goenadibrata juga mengecek obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI/41 Surabaya, ternyata pihak penjual (Darmono) sudah meninggal dunia dan obyek rumah sudah pernah dijual kepada pihak lain.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. MET.

Continue Reading

Trending