Connect with us

Daerah

Aliansi GMPI Tolak Mantan Bupati Banyuwangi Calonkan LKPP

Published

on

Banyuwangi-basudewanews.com, Presiden Joko Widodo didesak menolak pencalonan Mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dalam seleksi sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal diatas, disampaikan, Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (GMPI) yang beranggotakan diantaranya, Laskar Merah Putih, Badan penelitian Aset Negara – Aliansi Indonesia, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi dan lainnya.

Koordinator GMPI, Amir Ma’ruf, mengatakan, Azwar Anas masih mempunyai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga masa jabatannya berakhir yakni, terkait transparansi anggaran APBD 2020.

Masih menurutnya, selama menjabat, alokasi anggaran Daerah tidak dikelola dengan baik dan terkesan tidak transparan.
” Kami menemukan fakta ada uang penerimaan Daerah yang belum disetorkan ke kas Daerah dengan nilai 100 Milyard lebih per-tahunnya. Hingga kini dan itu tidak dimasukkan APBD “, ungkapnya di Surabaya, Senin (6/12/2021).

Terkait hal diatas, pihaknya, sudah mengirim surat kepada Azwar Anas selaku,Bupati Banyuwangi waktu itu. Hingga berakhirnya masa jabatan konfirmasi yang dilakukan belum ada jawaban sampai saat ini.
” Kita sudah kirim surat sebanyak tujuh kali. Itu langsung di tujukan kepada Bupati Banyuwangi, terakhir pada 14 Januari 2020, tidak juga ada jawaban “, kesalnya.

Hal lainnya, Amir juga telah meminta konfirmasi dan penjelasan Komisi III DPRD Banyuwangi terkait pendapatan Daerah.

Sesuai pemaparan yang disampaikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepada Komisi III DPRD didapat data APBD 2021 Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan.
” APBD pada tahun anggaran 2020 sebesar 3,375 Triliun. Sedangkan APBD tahun anggaran 2021 menjadi 3,036 Triliun.

Mengenai hal itu, mengalami penurunan dan ada kas yang belum disetorkan juga meski APBD 2021 sudah ditetapkan.

Ia menjelaskan, dengan kondisi tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran justru di khawatirkan jika Azwar Anas terpilih menjadi ketua LKPP akan tidak amanah.

Lebih lanjut, Pemerintah Pusat harus berhati-hati agar tidak meloloskan calon yang memiliki masalah terkait alokasi anggaran.
” Jadi pemerintah harus memperhatikan masukan-masukan berbagai pihak. Telusuri rekam jejak dan melakukan audit”, kata Amir.

Amir berharap, Presiden Jokowi hadir, jangan sampai dalam pemilihan salah satu jabatan penting di pemerintahan pusat nantinya di tempati orang-orang yang dinilai tidak kompeten.
” Para aktivis Banyuwangi telah menggelar pertemuan membedah kebijakan dan kinerja Abdullah Azwar Anas selama menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dan hasilnya dituangkan dalam surat yang akan dikirimkan kepada Presiden Jokowi dan Menkopolhukam, Mahfud MD”, pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Putusan Pengadilan Kasus Pembunuhan Berakhir Ricuh

Published

on

Basudewa – Kepulauan Aru, Sidang agenda bacaan putusan kasus pembunuhan terhadap Ari Binar di Pengadilan Negeri Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, berakhir ricuh.

Kericuhan timbul lantaran, keluarga korban melampiaskan emosi kepada Sang Pengadil yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Korneles Pulamajen alias Nus selama 15 tahun penjara.

Juru bicara Pengadilan Negeri Dobo, Herdian Eka Putramanto kepada awak media mengatakan, kericuhan itu terjadi usai sidang sekitar pukul 13.10 WIT siang tadi, Rabu (23/11-2022)

” Kericuhan dipicu lantaran pihak keluarga tidak puas atau tidak terima atas bacaan putusan Sang Pengadil, terhadap terdakwa. Putusan 15 tahun penjara tidak sesuai dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 17 tahun ,” ungkapnya.

Padahal, terhadap amar putusan tersebut, Sang Pengadil telah menyampaikan, hak terdakwa maupun JPU terhadap putusan yang telah dibacakan. Apabila pihak terdakwa maupun JPU sependapat dengan putusan tersebut, maka dapat menerima namun apabila tidak sempendapat dapat melakukan upaya hukum berupa banding, kasasi maupun PK ,” ujarnya.

Atas putusan tersebut, pihak JPU menyatakan, sikap pikir-pikir. Sedangkan, terdakwa menyatakan menerima.

Lebih lanjut, akibat kejadian ini, pintu ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Dobo bagian kiri pecah terkena lemparan batu dari dari salah satu oknum keluarga korban.

” Perlu kami sampaikan kepada masyarakat terkait segala bentuk ketidakpuasan terhadap hasil Sang Pengadil bukan semata – mata merupakan langkah terakhir namun, masih adanya upaya hukum yang dapat ditempuh bagi para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Sang Pengadil ,” paparnya.     Kabiro Maluku.

Lanjutkan Membaca

Trending