Connect with us

Pemerintahan

7 Korban Melapor Ke Polrestabes Surabaya, ASN Pemkot Surabaya, Akan Diperiksa

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Salah satu oknum Aparatur Negeri Sipil (ASN)  Pemerintah Kota Surabaya, berinisial TR diduga melakukan tindak pidana penipuan yang menjadikan 7 orang korbannya, melaporkan ke Polrestabes Surabaya.

Dalam hal diatas, Kanit Tipikor Satreskrim Polrestabes Surabaya, Iptu.Jonson, pada Jumat  (3/12/2021), kepada para awak media menyampaikan, bahwa pihaknya, sudah melayangkan surat panggilan terhadap TR (terlapor) guna dimintai keterangan.
” pihaknya, sudah melayangkan surat panggilan dimungkinkan pekan depan terlapor akan diperiksa guna dimintai keterangan “, paparnya.

Dasar pemanggilan terhadap terlapor (TR), lantaran , 7 korban warga Surabaya, melaporkan sebagai korban atas perbuatan terduga TR.  Dari  ke-tujuh pelapor salah satunya, adalah teman sejawat terlapor sesama ASN dilingkup Pemerintah Kota Surabaya.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan serta mendapatkan Barang Bukti (BB) yang cukup polisi segera akan menjerat TR sebagai tersangka atas sangkaan melakukan perbuatan tindak pidana penipuan.

Adapun, BB didapat dari Fajar Sukmawan (FS) berupa, kwitansi pembayaran.

FS salah satu korban dari perbuatan TR yang menjanjikan FS akan dimasukkan sebagai ASN di lingkup Dispenda Surabaya.

Masih menurutnya, melalui keterangan ke-tujuh korban pihaknya, akan mencari kebenaran materiil dan apakah memenuhi  unsur tindak pidananya.
” TR akan kami periksa dan semoga terlapor
tidak mangkir untuk dilakukan”, bebernya.

Sementara secara terpisah, Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, kepada awak media menyampaikan, kalau nanti sudah ada incraht atau putusan hukuman dari pengadilan berapa tahunnya, nah itu Pemkot Surabaya, baru bisa menentukan yang bersangkutan nanti diberi sanksi kepegawaian seperti apa dari Pemkot Surabaya.    MET/AR.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending