Connect with us

Hukrim

Undangan Jumpa Pers Khusus Pokja Adalah Ciderai UU Pers. Humas Polrestabes Surabaya, Sampaikan Permohonan Maaf

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Dugaan  pembatasan liputan atau jumpa pers di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diberlakukan pada Selasa (30/11/2021).

Dugaan beredar informasi undangan kegiatan rilis yang disebar oleh Bagian Humas Polrestabes Surabaya, diketahui melalui pesan singkat di sejumlah grup media. Sayangnya, rilis ungkap narkotika tersebut dibatasi hanya untuk jurnalis di lingkup kelompok kerja (Pokja).

Pesan singkat itu bertuliskan “Yth : KHUSUS POKJA (off the record). Hari ini selasa tgl 30 Nopember 2021 pukul 15.00 tempat gedung bhara daksa Polrestabes Surabaya acara : rillis narkoba , trimakasih. Bahkan pesan tersebut menegaskan, “ Tolong sekali lagi KHUSUS POKJA”.

Kalimat penegasan “KHUSUS POKJA” merupakan salah satu bentuk sekat atau pembatasan bagi wartawan atau jurnalis untuk meliput. Padahal kegiatan rilis hasil ungkap ini tidak bersifat tertutup untuk publik. Dalam artian wartawan dari seluruh media pun bebas untuk melakukan peliputan.

Indikasi beredarnya, hal diatas, Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya, Kompol. Daniel Marunduri, saat dikonfirmasi, telah membantah jika dirinya yang memerintahkan edaran tersebut.
” Saya hanya meminta agar jam rilis antara media cetak, online, serta televisi dibagi jamnya “, ucapnya.

Masih menurutnya, rencananya, memang dirilis di gedung narkoba karena ruangannya, sempit, saya bagi jamnya agar tidak terlalu berdesakan.
” Bukan hanya untuk pokja saja “, terangnya.

Daniel pun, menyayangkan, adanya mis komunikasi itu. Saya sama sekali tidak melarang media untuk meliput, apalagi hanya khusus pokja saja.
” Pihaknya, menegaskan, jika dirinya tidak tahu menahu soal edaran khusus itu “, paparnya.

Semua yang membuat itu Humas langsung. Tapi bukan begitu perintahnya.
” Udah gini saja, nanti kalau dilarang-larang bilang ke saya,” tegasnya.

Secara terpisah, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol. M Fakih, memyatakan, permohonan maaf atas tersebarnya, undangan khusus tersebut. “Kalau itu dipersoalkan saya minta maaf. Tetapi itu sudah saya klarifikasi, saya tegaskan tak ada pembatasan peliputan “,  katanya.

Dia pun mempersilahkan media datang meliput hasil ungkap narkoba tersebut. “Silahkan datang, rilisnya ditunda. Besok rilis dengan Kapolrestabes “, tandasnya.

Untuk diketahui, upaya yang dilakukan Humas Polrestabes Surabaya, itu diduga menciderai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Yakni menghalang- halangi tugas Pers.                                                                                 MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending