Connect with us

Hukrim

Bupati Nganjuk Ditangkap Saat Bersama Kajari, Ada Apa?

Published

on

Sidoarjo–basudewanews.com, Perkara yang melibatkan Bupati nonaktif Nganjuk, Novi Rahman (NR) memicu Majelis Hakim buka suara terkait, dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Nganjuk. Adapun buka suara Majelis Hakim yakni, termasuk kejadian saat ditangkap, dimana ia sedang bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri, Nganjuk, Nophy Tennophero Suoth dan seorang tokoh PDIP Nganjuk, Romo Murhajito.

Dipersidangan, pada Jumat (26/11/2021)  NR (terdakwa) pun, menceritakan kronologi penangkapan yang dibantahnya sebagai upaya Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu.

NR mengungkapkan, saat dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Jumat (26/11/2021), disampaikan berupa, saat penangkapan terjadi, ia sedang bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tennophero Suoth.

Dalam momen tersebut, ia sedang menjalani acara buka bersama di rumah seorang tokoh PDIP, Romo Muharjito, di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk.
” Saya memang sedang ada acara buka bersama dengan tokoh PDIP Nganjuk, Romo Muharjito. Ada juga saat itu Kajari Nganjuk”, ungkapnya.

Lebih lanjut, sebelum penangkapan terjadi, NR sudah merasa dibuntuti oleh 3 mobil sejak keluar dari kantor Bupati. Hal tersebut, sempat disampaikan pada Kajari Nganjuk Nophy namun, tidak dihiraukan oleh Kajari.
Bahkan saat bertemu di acara buka bersama, sang Kajari disebutnya lebih sibuk dengan HP nya.
“Padahal biasanya kalau diajak ngomong, (Kajari) itu responsif “, imbuhnya.

Ternyata, pada saat itu lah penangkapan NR terjadi. Mereka yang menangkap NR, disebutnya, tidak menunjukkan surat perintah penangkapan maupun surat perintah lainnya.

Hal itu, sempat dipertanyakan NR namun, para penangkap itu tetap memaksanya, untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, mereka yang menangkap melakukan penekanan terhadap NR dan menyuruh Novi untuk mengakui telah menerima uang suap sebesar 5 Milyard.
“Karena dibantah, tuduhan itu lalu turun jadi 1 Milyard, kemudian ditanya soal surat tugas, kata mereka nanti saja ditunjukkan “, bebernya.

Pengakuan NR lainnya, penekanan itu terus berlanjut. Mereka yang menangkap, menanyakan apakah NR menyimpan sejumlah uang.

Pertanyaan itu, lalu dijawab NR jika ia memiliki uang yang tersimpan di dalam brankas di Rumah Dinas.

Kunci brankas, diakuinya ada di dalam sebuah tas kecil yang memang selalu dibawanya kemana-mana. Selain kunci, di dalam tas kecil itu juga ada uang 25 Juta dan sejumlah bon utang beras zakat yang belum dibayar NR.
“Jadi penangkap waktu itu tidak menemukan barang bukti yang dituduhkan pada NR.

Dipersidangan sebelumnya, kan jelas, Ahli Pidana dari Ubhara menjelaskan, jika yang dimaksud OTT atau tepatnya Tangkap Tangan adalah, barang bukti itu harus ada dalam penguasaan tersangka, kalau tidak, ya bukan OTT itu namanya.

NR juga memaparkan, jika setelah penangkapan lalu membuka brankas pribadinya. Dari situlah, ditemukan uang sebesar 600 Juta lebih.

Hingga kini, penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak pernah menjelaskan, asal muasal uang tersebut, apakah berasal dari uang suap seperti yang selama ini dituduhkan.

Hal yang sama, disampaikan oleh, ajudan Bupati NR saat itu, M Izza Muhtadin.
” Sebelum ditangkap, Bupati NR sedang bersama Kajari Nganjuk Nophy. Pada 9 Mei saya diajak NR berkunjung silahturahmi ke rumah Murhajito atau ‘orang tua’ di Nganjuk, pukul : 5 sore bulan Ramadhan, kemudian
NR masuk, di dalam ada Murhajito dan Kajari yang sudah menunggu untuk berbuka bersama “, terangnya.

Sembari menunggu NR dan Kajari Nganjuk, serta tuan rumah Muharjito berbuka puasa, dirinya balik ke parkiran untuk merokok dan minum kopi.
” Sambil menunggu beliau-beliau berbuka puasa, saya ke parkiran mobil untuk merokok dan ngopi, kemudian ada beberapa orang datang menanyakan Bupatinya mana ? “, papar Izza.

Saat disinggung Penasehat Hukum, apakah orang yang bertanya itu menunjukkan identitas dan berapa jumlahnya ?
” Tidak menyebutkan identitas, jumlahnya banyak “, timpalnya.

petugas yang tidak menyebutkan identitasnya itu masuk ke dalam rumah selang berikutnya, NR dan Kajari Nganjuk, keluar bersama petugas.
” NR dan Kajari keluar, tapi saya tidak tahu dibawa kemana lalu saya dikumpulkan dengan beberapa orang “, ungkapnya.

Disela-sela Izza sampaikan keterangan, kronologi penangkapan Penasehat Hukum sempat melontarkan pertanyaan, siapa Murhajito yang sempat disebut sebagai ‘orang tua’ ?.
“Saya tidak kenal, yang tahu Bupati NR “, pungkas Izza.       MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending