Connect with us

Peristiwa

Proses Pilihan Memanas, Tinggalkan PR Bagi Ketua Umum KOMPAK

Published

on

Bali-basudewanews.com, Wartawan hukum senior, Budi Mulyono, akhirnya, terpilih kembali menjadi Ketua Umum Komunitas Media Pengadilan dan Kejaksaan (KOMPAK) periode 2021-2026. Kongres II KOMPAK  bergulir di Bali (26/11/2021), sempat memanas terkait pembahasan AD/ART dan TataTertib (Tatib) pemilihan.

Proses pemilihan Ketua meski sempat memanas hingga berdampak memakan waktu lebih dari 2 jam dari agenda yang dijadwalkan namun, berjalan secara demokratis.

Dampak memanasnya, suasana Kongres II memaksa Pimpinan Sidang, Achmad Nur Faizal terpaksa mengambil kebijakan berupa, beberapa point AD/ART juga Tatib akan dilakukan pembahasan ulang di agenda Raker.
” Lantaran, suasana sidang cukup alot dan sengit yang berdampak memakan durasi waktu 2 jam lebih dari yang di agendakan maka saya mengambil kebijakan guna di bahas ulang pada sesi Raker “, ungkapnya.

Selanjutnya, beberapa calon Ketua yang juga andil sebagai pesaing dalam pilihan Ketua Umum KOMPAK yakni, Harifin, Budi Mulyono dan Jaka Santanu. Dari ke-tiga kandidat calon sebelum terpilih meski masing-masing menyampaikan visi dan misi pada hasil akhir penghitungan suara tidak ada satupun dari kandidat calon Ketua Umum yang mampu menggungguli suara Budi Mulyono.

Usai, suara Budi Mulyono menggungguli para kandidat dan di pastikan Budi Mulyono kembali terpilih memegang tampuk kepemimpinan maka prosesi dilanjutkan dengan pemilihan Wakil Ketua.

Dalam pemilihan Wakil Ketua, sesuai hasil voting nama Erwin menggungguli dari beberapa nama kandidat Wakil Ketua dengan mendapatkan 10 suara. Sedangkan, nama Harifin mendapatkan 6 suara dari 34 suara selebihnya, suara terbagi ke 6 nama kandidat calon Wakil Ketua.

Di ujung prosesi, Budi Mulyono yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum, menyampaikan berupa, terima kasih kepada panitia penyelenggara dan semua anggota yang menjalankan Kongres secara demokratis.

Ia menambahkan, semoga kedepannya kita akan membesarkan organisasi dengan bersama-sama dengan jiwa kekeluargaan.

Meski Kongres II yang bergulir di Uluwatu Bali pada, Jumat (26/11/2021) berjalan sengit bahkan sempat memanas sehingga, beberapa point AD/ART maupun Tatib perlu ada revisi maka beberapa point tersebut, akan kami godok guna menuntaskannya, pada Raker.
” Selama ini, para anggota dirasa semakin jeli sehingga, pada point point AD/ART maupun Tatib perlu dilakukan revisi. Ini pekerjaan baginya sebagai Ketua Umum dan para jajarannya guna menuntaskannya pada sesi Raker “, pungkasnya.     MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending