Connect with us

Hukrim

Staf Pemkab Nganjuk Beberkan, Perilaku Tidak Wajar Ajudan Bupati Nganjuk

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sejumlah saksi dan Ahli dimintai keterangannya, pada sidang lanjutan, dugaan kasus suap Bupati Nganjuk, nonaktif Novi Rahman Hidayat, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tindak Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (22/11/2021).

Dipersidangan, sejumlah saksi justru mengungkap perilaku ajudan Bupati, M Izza Muhtadin yang dianggap tidak wajar dan diduga mencatut nama Bupati.

Adapun, sejumlah saksi, ada sekitar 9 orang dalam keterangannya, meringankan pihak Bupati nonaktif, Novi Rahman Hidayat.
Sejumlah saksi yang meringankan, yakni, Sapta Suryansyah; staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk, Miftachul Nasiqin; Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati Novi, Dyah Widyawati; Aspri istri Bupati Novi, Ayu Herlina; teman saksi Dyah, Insan Nirmolo; Kasir dari Corporate bisnis SPBU keluarga Novi, Yudi Santoso; mandor di salah satu perusahaan keluarga Bupati Novi.

Lalu ada Agung Efendi; Lurah Kauman yang juga mantan ajudan Novi, Basuki Rahmat; Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur; dan Broto Sudarmono; anggota Bumdes.

Selain keterangan para saksi yang meringankan, Penasehat Hukum, Bupati Novi (terdakwa) juga menghadirkan dua orang Ahli hukum dan Ahli Hukum Administrasi Negara, yakni, Imannuel (Ahli Hukum Administrasi Negara) dari Unair dan Solahudin (Ahli Hukum Pidana) dari Ubhara.

Dalam kesempatan itu, salah satu saksi yakni Sapta Suryansyah; staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk mengungkapkan, jika dirinya mengenal Izza ketika ia sudah menjabat sebagai Ajudan Bupati. Sebelum bekerja di Pemkab Nganjuk, dirinya merupakan seorang fotografer pribadi Novi.
“ Sejak 2018 saya merupakan fotografer pribadi pak Novi (bupati), baru Juni 2021 saya bergabung di Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk “, paparnya.

Masih menurut, Izza, masuk sebagai staf di Pemkab Nganjuk, hingga saat ia aktif menjadi ajudan.
” Saya dan Izza aktif berkomunikasi. Disampaikannya, jika dirinya pernah mendapati Izza berperilaku tidak wajar sebagai ajudan Bupati “, terangnya.

Perilaku yang dimaksud adalah, dirinya pernah mendapati Izza menyimpan uang dalam jumlah banyak di dalam mobilnya. Uang yang dilihatnya dalam bentuk lembaran seratus ribuan itu, tersimpan dalam sebuah amplop besar berwarna cokelat.

Atas keterangan diatas, Penasehat Hukum terdakwa, Tis’at, melontarkan pertanyaan berupa, apakah anda bertanya saat itu, itu uang apa ?.

Lebih lanjut, Sapta Suryansyah, menimpali dengan jawaban, yakni, Iya, katanya untuk beli mobil.
” Uangnya saya lihat sekilas dalam bentuk seratus ribuan. Amplopnya tebal sekali cuma saya tidak tahu persis berapa jumlahnya “, jawabnya.

Tidak hanya itu, sebagai ajudan baru, perkembangan ekonomi Izza cukup meningkat drastis. Mulai dari rencana membeli mobil baru, memiliki motor baru, hingga memiliki pacar baru.

Dirinya bahkan pernah mendapati sang ajudan sedang melakukan video call dengan seorang perempuan. Saat itu, dirinya mengira jika Izza tengah menelepon sang istri, ternyata, izza mengaku sedang menelpon pacarnya.
” Dia pernah Videocall, saya kira istrinya, tapi ternyata orang lain yang diakui sebagai pacarnya “, tegasnya.

Sementara itu, saksi Sunarto, tukang bersih-bersih di rumah Bupati menjelaskan, jika dirinya kerap diberi uang oleh sang Izza yang diakuinya sebagai uang rokok. Tidak tanggung-tanggung, selama mengenal Izza, ia kerap diberi uang seratus ribuan. Dalam ingatannya, dirinya diberi uang sebanyak 11 kali selama bertemu dengan Izza.
” Uangnya banyak Majelis Hakim. Di dompetnya itu kalau pas mengeluarkan uang, terlihat uangnya banyak, ratusan ribu “, katanya.

Sedangkan, Penasehat Hukum Bupati Nganjuk (terdakwa), Ade Dharma Maryanto, mengatakan, dirinya sengaja ‘mengejar’ keterangan saksi yang menggambarkan perilaku tidak wajar ajudan Bupati, Izza Muhtadin.

Bukan tanpa alasan, sebab pihaknya, mengindikasikan adanya penyalahgunaan nama Bupati (terdakwa) untuk kepentingan pribadi.
” Terkait kasus ini, berdasarkan apa yang kami jalani selama persidangan, ada dugaan kami, bahwa si Izza ini yang mencatut nama Bupati untuk kepentingan pribadinya. Makanya, kami juga tanyakan pada ahli tadi, terkait dengan nilai pembuktian seorang saksi.

Apakah keterangan 1 orang saksi itu mempunyai nilai sebagai mana saksi sebagai alat bukti dalam pasal 184 (KUHAP), katanya tidak bisa.

Harus didukung dengan alat buktinya lainnya. Yang harus dibuktikan itu kan apakah ada hubungan antara Izza dengan klien kami,” pungkasnya.

Ia kembali menegaskan, kenapa pihaknya menonjolkan soal itu karena pihaknya menduga, apa yang disampaikan oleh para saksi semakin menegaskan bahwa gaya hidup ajudan Izza itu menjadi motivasi Izza untuk mencatut nama Bupati (terdakwa).
” Dugaan kami, dengan gaya hidup Izza seperti itu, menjadikan motivasi Izza untuk mencatut nama klien kami “, tandasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending