Connect with us

Hukrim

Gugatan Sengketa Tanah Pradah Kali Kendal, Memasuki Agenda Pemeriksaan Obyek Perkara

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang gugatan kasus sengketa tanah antara Widowati Hartono, istri Bos Djarum dengan Mulya Hadi memasuki agenda Pemeriksaan Setempat (PS) obyek perkara. Agenda sidang PS tampak di Jalan.Puncak Permai Utara III, Surabaya, Selasa (19/11/2021).

Adapun pemeriksaan yang dilakukan yakni, Majelis Hakim terlihat memeriksa berkas dan melakukan cek lokasi obyek perkara dengan peta block yang dimasukan oleh pihak Penggugat dalam daftar bukti.

Majelis Hakim Sudar, didampingi  Hakim anggota dan Panitera mengatakan, kami hanya melihat keberadaan obyek sengketa dan melihat daftar bukti serta akan kroscek dengan keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh para pihak dipersidangan.
“Sidang PS ini bertujuan untuk meyakinkan saja tentang adanya kesamaan antara daftar bukti dengan obyek sengketa ” ujar Sudar.

Sementara itu Penasehat Hukum, penggugat Johanes Dipa Widjaja, mengatakan, dari hasil PS tadi diketahui bersama dan dihadiri juga oleh camat Sambikerep.

Camat pada saat ditanya mengenai obyek sengketa berada di kelurahan mana, dengan tegas mengatakan, bahwa lokasi obyek sengketa tersebut berada di Kelurahan lontar. Sedangkan wilayah kelurahan Prada Kali Kendal masih agak jauh dari lokasi obyek sengketa.

Lebih lanjut Johanes mengatakan. Memang sudah benar gugatan kita beralasan dan memang itu sudah berdasar sehingga, kita menyatakan, SHGB yang dimiliki oleh pihak tergugat itu cacat hukum.

Disinggung terkait keberatan dari Tergugat mengenai alat bukti, Johanis Dipa, memaparkan, kita sudah membuktikan surat pada saat sidang agenda pembuktian surat didalam persidangan minggu lalu.
“” Kali ini adalah sidang PS. Pembuktian surat dengan Pemeriksaan setempat itu beda “, ungkapnya.

Masih menurutnya, Majelis Hakim melihat langsung lokasinya, kalau dia (Tergugat) menanyakan alat bukti itu kan sudah dipersidangan. Kalau sekarang Majelis Hakim kan !, mau melihat langsung mana seh objek sengketanya?.

Pihak Tergugat terkesan  kesulitan menunjukan batas-batas tanah yang diklaim miliknya, karena nyata-nyata salah letak.
Bagaimana bisa menunjuk obyek yang terletak di Lontar padahal bukti hak yg dipegang tertulis di Pradah Kali Kendal. Surabaya.         MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending