Connect with us

Hukrim

Penasehat Hukum Lakukan Upaya Hukum Pra-Peradilan, Menyoal Penetapan Kliennya Sebagai Tersangka

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Penasehat Hukum Direktur PT.Cahaya Citra Alumindo (CCA), Rudolf Ferdinand Purba Siboro, Arif dan Yacob menyoal kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hal diatas para Penasehat Hukum melakukan upaya hukum mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam pertemuan dengan para awak media para Penasehat Hukum menyampaikan, penyelidikan terhadap Liem Hendricus Susanto (LHS) berdasar hukum acara pidana adalah mencari peristiwa pidana bukan mencari tersangka.

Yacob, memaparkan, bahwa kejanggalan penetapan tersangka LHS yakni, terkait saksi pelapor dipanggil tanggal 21 September 2021 dan Sprindiknya keluar pada tanggal 20 September 2021.
Hal lainnya, salah satu Penasehat Hukum pelapor maupun pelapor diketahui diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sedangkan, pemanggilan paling tidak 3 hari sebelumnya atau setidaknya tanggal 17 atau 18 September 2021.
” Semestinya, Penasehat Hukum hanya mendampingi. Sejauh ini, dalam perkara yang dimaksud Penasehat Hukum di BAP juga “, ungkapnya.

Selang sehari berikutnya, 3 karyawan juga di panggil sebagai saksi.

Penasehat Hukum Rudolf menambahkan, mengacu pasal 227 ayat (1) pemanggilan saksi minimal 3 hari sebelumnya dari waktu pemeriksaan. Syarat pemanggilan saksi dalam tingkat penyidikan seharusnya, ya harus ada Sprindik.

Hal yang sama, disampaikan, Penasehat Hukum, Arif, berupa, dari alat bukti yang pernah ditunjukan pada kami ada pemberi kuasa yakni, Agus Siswanto (AS) dan penerima kuasa. Jika di tautkan pada pemeriksaan LHS (kliennya) sebagai saksi terdapat BAP penerima kuasa.

Menjadi sebuah pertanyaan, ketika penerima kuasa sebagai pelapor dan di BAP materi apa yang dipertanyakan ?.

Lebih lanjut, bahwa perkara ini bukan perkara pribadi melainkan corporate atau perusahaan. Dimana kliennya, sebagai Direktur,  pelapornya adalah pemegang saham serta dasar pemegang sahamnya apa ? dan semuanya harus jelas.

Berdasarkan, hal diatas, saya menganggap adanya dugaan ketimpangan karena laporan pada 10 April 2021 lantas atas laporan tersebut, LHS diperiksa 27 September 2021 dan alat bukti yang mereka berikan, diduga rekayasa.
” Berdasarkan laporan di SPKT Polsek Gubeng, yang dilakukan Penerima Kuasa. Perkara berlanjut, LHS diperiksa pihaknya, belum pernah melihat adanya surat perintah apapun baik penyidikan maupun penyelidikan yang dikeluarkan Polsek Gubeng “, bebernya.

Masih menurut, Arif, hal yang dimaksud diatas baru diketahui ketika pihaknya, mengajukan upaya hukum pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pihaknya, keukeuh bahwa berkas diketahuinya setelah adanya upaya hukum Pra-peradilan karena dasar pemeriksaan LHS tidak berdasar surat perintah tapi berdasar pada pasal 6 KUHP dan Pasal 11 KUHP serta SPKT.

Dalam Pra-peradilan, muncul surat rujukan dalam menentukan tersangka. Bahwa pihak ssksi yang diajukan termohon Polsek Gubeng dikondisikan untuk tidak membawa surat panggilan sebagai saksi.

Hal lainnya, saksi memiliki hutang ke perusahaan sekitar 30 Juta. Padahal tuduhan dugaan penggelapan uang perusahaan sekitar 18 Juta.

Dari mana dasar kerugian perusahaan kalau tidak pernah ada audit maupun RUPS.
” Kliennya dituduhkan menggelapkan uang perusahaan sebesar 18 Juta dan ini terungkap di persidangan “, terangnya.

Dalam perkara ini, pihaknya selaku, Penasehat Hukum LHS, bahwa LHS diangkat sebagai Direktur berdasar surat pengangkatan oleh Komisaris. Hal ini, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan terbatas.

Sementara, pihak AS hingga berita ini diunggah tim belum bisa menemui guna konfirmasi terkait, pra-peradilan.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Majelis Hakim Jatuhi Vonis 16 Bulan Bagi Sebastian George Johar Yong Dan Deden Surya Kristianto

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Terjerembab dalam perkara yang sama ( melakukan sebuah tindak pidana penipuan ), layak disematkan terhadap Sebastian George Johar Yong dan Deden Surya Kristianto. Pasalnya, Majelis Hakim, M.Taufik Tatas menyatakan, kedua terdakwa telah secara sah bersalah sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhi vonis pidana penjara selama 16 bulan, Selasa (24/5/2022), di Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan tersebut, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni, yang menuntut pidana penjara selama 2 tahun bagi ke-dua terdakwa.

Atas putusan tersebut, JPU menyatakan, sikapnya yaitu, pikir-pikir. Sedangkan, kedua terdakwa menyatakan, menerima putusan sang Majelis Hakim.

Dipersidangan sebelumnya, agenda mendengar keterangan saksi yakni, Budwi Hermawan selaku, pemilik lahan seluas 55,9 Are yang rencana akan dibeli Sebastian (terdakwa) dengan harga 126 Milyard.

Lebih lanjut, terdakwa melakukan Ikatan Jual Beli (IJB) dengan menunjuk Notaris.
Sayangnya, hingga perkara ini naik ke persidangan untuk kedua kalinya, terdakwa belum melakukan pembayaran sama sekali.

Budwi Hermawan juga sudah mengira akan ada banyak korban lantaran, obyek lahan miliknya belum terealisasi pembayaran namun terdakwa sudah berani mempromosikan bahkan presentasi pembangunan kondotel di Canggu Bali.

Hal yang demikian, membuat Budwi Hermawan melapor ke Polda Bali.
” Saya pernah melihat di internet terdakwa sudah mempromosikan pembangunan kondotel. Padahal, lahan saya belum dibayar sama sekali ,” paparnya.

Sesi selanjutnya, agenda pemeriksaan terdakwa dihadapan Majelis Hakim, ke-dua terdakwa berdalih lahan akan dibeli namun, karena ada kendala bahwa obyek lahan sebagian masih milik orang lain.

Pengakuan lainnya, uang para user yang sudah terlanjur melakukan pembayaran DP maupun angsuran oleh, kedua terdakwa dialihkan aset di Cinere Jakarta.

Untuk diketahui, perbuatan ke-dua terdakwa sebelumnya, pada medio (18/11/2021) dijatuhi vonis pidana penjara selama 1 tahun lantaran, kedua terdakwa oleh, Majelis Hakim, secara sah dinyatakan secara bersama sama melakukan perbuatan tindak pidana penipuan.

Adapun, Barang Bukti (BB) di muka persidangan diantaranya, lembar Poto copy kwitansi bermaterai yang dibuat PT. Sean Bale Adhiguna sebagai tanda bukti pembayaran atas nama, Didi Njatawijaya, Steven Lee Njatawijaya serta 1 lembar undangan dari The Voir Suites Hotel  Residence Echo Beach Canggu-Bali.   MET.

Lanjutkan Membaca

Trending