Surabaya-basudewanews.com, Penasehat Hukum Direktur PT.Cahaya Citra Alumindo (CCA), Rudolf Ferdinand Purba Siboro, Arif dan Yacob menyoal kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hal diatas para Penasehat Hukum melakukan upaya hukum mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam pertemuan dengan para awak media para Penasehat Hukum menyampaikan, penyelidikan terhadap Liem Hendricus Susanto (LHS) berdasar hukum acara pidana adalah mencari peristiwa pidana bukan mencari tersangka.

Yacob, memaparkan, bahwa kejanggalan penetapan tersangka LHS yakni, terkait saksi pelapor dipanggil tanggal 21 September 2021 dan Sprindiknya keluar pada tanggal 20 September 2021.
Hal lainnya, salah satu Penasehat Hukum pelapor maupun pelapor diketahui diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sedangkan, pemanggilan paling tidak 3 hari sebelumnya atau setidaknya tanggal 17 atau 18 September 2021.
” Semestinya, Penasehat Hukum hanya mendampingi. Sejauh ini, dalam perkara yang dimaksud Penasehat Hukum di BAP juga “, ungkapnya.

Selang sehari berikutnya, 3 karyawan juga di panggil sebagai saksi.

Penasehat Hukum Rudolf menambahkan, mengacu pasal 227 ayat (1) pemanggilan saksi minimal 3 hari sebelumnya dari waktu pemeriksaan. Syarat pemanggilan saksi dalam tingkat penyidikan seharusnya, ya harus ada Sprindik.

Hal yang sama, disampaikan, Penasehat Hukum, Arif, berupa, dari alat bukti yang pernah ditunjukan pada kami ada pemberi kuasa yakni, Agus Siswanto (AS) dan penerima kuasa. Jika di tautkan pada pemeriksaan LHS (kliennya) sebagai saksi terdapat BAP penerima kuasa.

Menjadi sebuah pertanyaan, ketika penerima kuasa sebagai pelapor dan di BAP materi apa yang dipertanyakan ?.

Lebih lanjut, bahwa perkara ini bukan perkara pribadi melainkan corporate atau perusahaan. Dimana kliennya, sebagai Direktur,  pelapornya adalah pemegang saham serta dasar pemegang sahamnya apa ? dan semuanya harus jelas.

Berdasarkan, hal diatas, saya menganggap adanya dugaan ketimpangan karena laporan pada 10 April 2021 lantas atas laporan tersebut, LHS diperiksa 27 September 2021 dan alat bukti yang mereka berikan, diduga rekayasa.
” Berdasarkan laporan di SPKT Polsek Gubeng, yang dilakukan Penerima Kuasa. Perkara berlanjut, LHS diperiksa pihaknya, belum pernah melihat adanya surat perintah apapun baik penyidikan maupun penyelidikan yang dikeluarkan Polsek Gubeng “, bebernya.

Masih menurut, Arif, hal yang dimaksud diatas baru diketahui ketika pihaknya, mengajukan upaya hukum pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pihaknya, keukeuh bahwa berkas diketahuinya setelah adanya upaya hukum Pra-peradilan karena dasar pemeriksaan LHS tidak berdasar surat perintah tapi berdasar pada pasal 6 KUHP dan Pasal 11 KUHP serta SPKT.

Dalam Pra-peradilan, muncul surat rujukan dalam menentukan tersangka. Bahwa pihak ssksi yang diajukan termohon Polsek Gubeng dikondisikan untuk tidak membawa surat panggilan sebagai saksi.

Hal lainnya, saksi memiliki hutang ke perusahaan sekitar 30 Juta. Padahal tuduhan dugaan penggelapan uang perusahaan sekitar 18 Juta.

Dari mana dasar kerugian perusahaan kalau tidak pernah ada audit maupun RUPS.
” Kliennya dituduhkan menggelapkan uang perusahaan sebesar 18 Juta dan ini terungkap di persidangan “, terangnya.

Dalam perkara ini, pihaknya selaku, Penasehat Hukum LHS, bahwa LHS diangkat sebagai Direktur berdasar surat pengangkatan oleh Komisaris. Hal ini, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan terbatas.

Sementara, pihak AS hingga berita ini diunggah tim belum bisa menemui guna konfirmasi terkait, pra-peradilan.      MET.