Connect with us

Opini Hukum

Menunggu Bulan Desember Usai

Published

on

 

Situbondo, basudewanews.com – Judul di atas, tentu bukan soal hujan. Apalagi soal puisi yang melelehkan hati, tapi, soal waktu kebijakan Bupati diuji karena saat itu adalah ujian awal di tahun pertamanya menjadi orang nomor satu di Situbondo.

Mengapa usai Desember? Saat itu, pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya ada kebijakan-kebijakan Bupati selesai dan diserahkan. Saat itu pula jika ada penyimpangan, kerugian negaranya sudah mulai bisa dihitung.

Memang, Bupati sudah me-warning para kontraktor agar memperbaiki pekerjaan-pekerjaan yang bermasalah. Namun warning ketika pekerjaan nyaris selesai, tak terlalu banyak gunanya.

Memang, kerugian negara hasil temuan BPK tidak selalu bermuara pada pidana. Namun jangan lupa, ini adalah tahun pertama pemerintahan baru.
Temuan BPK akan menjadi pertaruhan, Bupati baru memang membawa perubahan atau meneruskan tradisi yang semula akan diubah dalam janji kampanyenya.

Dari catatan penulis, setidaknya, ada tiga jenis pekerjaan yang menjadi simbol kebijakan Bupati. Entah kebetulan atau tidak, ketiganya menjadi kontroversi.

Pekerjaan pertama adalah pekerjaan-pekerjaan pasca bencana. Pekerjaan senilai hampir 4 Milyard ini, dibagi menjadi empat paket pekerjaan. Seperti pekerjaan pasca bencana pada umumnya, pekerjaan ini dilakukan dengan cara pemilihan langsung, bukan lelang.

Prosedural? Ketika peresmian salah satu pekerjaan ini, petinggi aparat hukum yang diundang pada acara itu sudah pasang badan jika pekerjaan proyek pasca bencana prosedural.

Yang mungkin belum didalami, pekerjaan proyek pasca bencana itu bukan sekedar boleh atau tidak boleh dilelang. Banyak aspek lainnya, misalnya bagaimana mekanisme penetapan kebencanaan? Kapan proyek bencana boleh dikerjakan? Serta beberapa aspek lainnya. Belum lagi soal pekerjaan yang sebenarnya.

Memang, kita punya DPRD yang kritis. Menurut berita-berita di media, mereka sempat menyoal ke-empat pekerjaan ini. Apalagi leading sector pekerjaan pasca bencana yang semula di BPBD mendadak pindah ke PUPR. Namun sorotan DPRD, tak ada muaranya.

Penulis jadi teringat kata-kata seorang sahabat yang lama di pemerintahan. Mengendalikan DPRD, katanya, cukup dilakukan dengan dua cara, naikkan operasionalnya, atau tambah jasmasnya.

Mengapa pekerjaan-pekerjaan pasca bencana ini menjadi simbol kebijakan Bupati? Sebab metode yang digunakan adalah pemilihan langsung.

Secara teknis, dinas lah, yang memilih CV yang akan bekerja. Namun, sulit dipungkiri penentu dan pengendali adalah atasan dinas.

Bahkan Bupati sudah menempatkan orang-orangnya di beberapa pos penting yang sayangnya, harus diimpor dari Kabupaten tetangga.

Jadi apakah pemilihan pemenang kebetulan dan gratis? Menurut analisa penulis, tak ada makan siang gratis. Apalagi belakangan sempat muncul rumor “nyanyian” sunyi isteri kontraktor tentang uang yang disetor gara-gara merasa tekor.
Apa hubungannya? Setoran yang besar pasti mempengaruhi kualitas pekerjaan !.

Fakta ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan mengapa kontraktor yang mendapat pekerjaan awal bukan kontraktor yang mendukung dalam Pilkada?

Pada sisi ini, pemilihannya tidak berdasarkan emosi, melainkan siapa yang lobinya berani.

Pekerjaan lain yang banyak bahkan paling banyak mendapat sorotan adalah pekerjaan pelebaran ruas jalan Olean-Duwet. Pekerjaan senilai 8,5 Milyard ini, kabarnya quota tim sukses ketika Pilkada. Sekaligus ini adalah jawaban atas gugatan para tim sukses mengapa yang tidak berkeringat sudah dapat pekerjaan lebih awal.

Kabarnya, pemilik qouta pekerjaan ini sebanyak sembilan orang. Mereka dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari elit-elit partai, LSM, notaris, hingga beberapa profesi lainnya, namun yang mengerjakan tetap satu kontraktor.

Jika benar pemilik quota ini adalah tim sukses, maka hampir bisa dipastikan kontraktor yang mengerjakan pekerjaan ini harus berbagi “keuntungan”. Itu belum pengeluaran sebagaimana lazimnya.

Apa pengaruhnya? Kualitas pekerjaan !.

Soal jatah quota yang konon kemudian diperdagangkan kemudian menjadi rahasia umum. Kabarnya pemilik quota ada yang menawarkan hingga 18%.
Angka yang gila mengingat kontraktor ada pengeluaran lazimnya. Siapa pemilik quota ini?, bisa elit-elit partai, pengusaha yang investasi ketika Pilkada, bisa tokoh-tokoh kultural, bisa tokoh-tokoh pers dan bisa mereka yang dianggap berjasa pada Pilkada lalu.

Mereka umumnya bukan kontraktor, karena itu pilihannya, hanya menjual quota.

Dari hasil survey dan analisa yang dilakukan penulis bersama Tim di proyek pelebaran jalan Olean-Duwet, setidaknya ada 3 dugaan awal penyimpangan. Pertama, pekerjaan lapis pondasi agregat A.

Ada perbedaan yang cukup fantastik antara gambar dengan fakta pengukuran beberapa titik sample di lapangan. Jika mengacu pada gambar, volumenya seharusnya 3.763, 71 meter kubik, namun fakta di lapangan dari pengukuran di beberapa titik kemudian dirata-rata, ditemukan angka 3.307,5 meter kubik atau potensi selisih 456,21 meter kubik dari yang seharusnya, dengan analisa harga pasaran 798.000 Ribu, per meter kubik, maka potensi selisih sudah mencapai 364 Juta lebih dari yang seharusnya.

Kedua pekerjaan hotmix AC-BC.
Dari pengukuran di beberapa titik, pekerjaan hotmix AC-BC rata-rata ketebalannya hanya 3.642 cm.
Artinya berdasarkan, analisa ada dugaan selisih pekerjaan hotmix sebanyak 623,19 ton, jika harga pasar pekerjaan hotmix AC-BC sebesar 1.050.000 Juta, per ton, maka berdasarkan harga analisa, ada potensi selisih mencapai 654 Juta lebih.

Ketiga, pekerjaan hotmix AC-WC.
Dari pengukuran, diduga ada perbedaan hingga 159,9 ton dari volume gambar, jika berdasarkan analisa harga pasaran pekerjaan hotmix AC-WC sebesar 1.250.000 Juta, per ton, maka berdasarkan analisa ada potensi perbedaan mencapai 199 Juta dari yang seharusnya.

Meskipun penulis dan Tim memiliki dokumentasi atas tahapan pekerjaan-pekerjaan tersebut, angka-angka tersebut tentu masih angka analisa.

Angka yang sebenarnya, tentu masih menunggu pemeriksaan resmi. Meski demikian, dari rusaknya jalan sebelum pekerjaan diresmikan, menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pekerjaan ini.

Aspal yang lebih rendah dari saluran membuat pembuangan air tak berfungsi. Ketika hujan turun, mengenanglah air. Ditambah agregat yang banyak bercampur lumpur, perekat hotmix menjadi berkurang gunanya maka tidak heran ketika dilewati kendaraan roda 4, jalan langsung rusak berat.

Ketiga adalah pekerjaan-pekerjaan di Dinas Pendidikan Situbondo.
Ada tiga proyek cukup besar sebagai penutup pekerjaan di Kabupaten Situbondo selain di Dinas Kesehatan.

Ketiganya, ada di Dinas Pendidikan Situbondo. Masing pembangunan gedung SMPN I Asembagus senilai 1,2 Milyard, SMPN I Situbondo senilai 2 Milyard dan SMPN 5 Situbondo senilai 813 Juta.

Ada beberapa hal, yang membuat pekerjaan di Dinas Pendidikan ini mendapat sorotan. Pertama pekerjannya hanya 75 hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2021 (berdasarkan tanggal penandatangan kontrak). Artinya berkejaran dengan waktu (apalagi hujan).

Yang kedua, pekerjaan baru dilelang ketika Kepala Dinas definitif tidak ada. Menjadi semakin menarik karena agenda dan jadwal lelang mengalami beberapa perubahan.

Bahkan surat penunjukan penyedia barang/dan jasa, serta agenda pengumuman pemenang lelang, masing-masing sampai dua kali mengalami perubahan. Rumornya pengendali sebenarnya dari kegiatan di Diknas Situbondo adalah mantan Kadiknas.

Ketiga, pekerjaan di Diknas ini dilaksanakan oleh kontraktor yang notabene pendukung rival Bupati dalam pilkada lalu.

Apa artinya?.
Pekerjaan tak ada hubungannya dengan emosi, tapi lebih pada lobby. Dan tidak ada lobby yang gratis.

Bagaimana kualitas pekerjannya? Penulis dan Tim sudah mengarsip semua dugaan penyimpangan. Mulai dari pengurangan pekerjaan tembok hingga pemasangan galvalum yg tidak sesuai spesifikasi pekerjaan.

Sulit melakukan pekerjaan gedung dengan benar ketika harus berkejaran dengan waktu dan hujan.

Kesimpulan, kebijakan membagi quota adalah kebijakan yang berbahaya.

Dilapangan, pemilik quota bahkan ada yg menjual quotanya hingga 18%, jika ditambah dengan pengeluaran lain, sebagaimana lazimnya, cost yang harus keluar bisa mencapai 25%.

Dengan cost sebesar itu, tak ada pilihan lain bagi kontraktor selain mengurangi volume pekerjaan. Tapi seperti penulis sampaikan di depan, kebenarannya masih menunggu usai Desember berlalu. Ini masih belum menganalisa pekerjaan pengadaan pupuk senilai 14 Milyard.

Penulis yakin, pemenangnya pasti kontraktor yang melobby dengan berani. Seperti pekerjaan pasca bencana walaupun bukan pendukung Bupati.

Salam
Edi Santoso
Pegiat Sosial

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini Hukum

Kota Dobo Darurat Radikalisme

Published

on

Predator Seksual Anak Dibawah Umur Berkeliaran

Oleh Listu Kubela. Pemuda Jargaria.

Basudewa – Dobo, Maraknya, perilaku oknum predator seksual yang kian bertindak tidak manusiawi dan brutal terhadap perempuan atau anak dibawah umur, sontak membuat shock warga kota Dobo.

Dengan lancarnya, aksi bejat dan tak terpuji para predator asusila di daerah ini, tentu menuai sorotan sekaligus kecaman dari seantero masyarakat. Lantas kalangan aktivis maupun komunitas pegiat anti kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai angkat bicara, dan menyuarakan sikap perlawanan terhadap sindikat ‘predator asusila’ di kota Dobo.

Asas kronologi, berangkat dari setiap bedah perkara oleh, aparat keamanan setempat, kuat dugaan, adanya beberapa indikator yang menjadi motif para pelaku asusila ini bereaksi.

Salah satunya, ialah akibat dari miras (minuman keras), serta minimnya sosialisasi akan kesadaran bermasyarakat dalam hubungan dengan dampak hukum, dampak sosial serta dampak Kamtibmas, baik terhadap warga di area sekitar lokalisasi maupun masyarakat kota Dobo secara umum.

Terlepas dari hal itu, kembali kami memandangnya dari aspek TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahwa terjadinya beberapa kasus beruntun yakni, pelecehan seksual terhadap perempuan dan atau anak dibawah umur ini, tak lain kerap terjadi di seputaran area tempat hiburan malam lokalisasi (kampung jawa).

Lingkungan ini, dikenal langgeng dengan aktivitas dunia malam yakni, miras yang disertai adanya tontonan-tontonan yang tak lazim dari para warga pekerja susila (PSK) kampung jawa pada lingkungan sekitar, yang secara geografis sangat berdekatan dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan aktifitas lalu lalang warga yang bertempat tinggal di belakang lokalisasi.

Maka kami sampaikan, ” tutup lokalisasi ” sebab selamanya tidak akan pernah menghadirkan iklim yang kondusif terhadap masyarakat di kota ini, terutama warga yang berdampingan langsung dengan THM (lokalisasi).

Dalam kejadian-kejadian naas ini, selain dengan cara yang radikal dan brutal dalam merampas harga diri serta kehormatan suci seorang anak perempuan secara tidak manusiawi, namun seketika pula HAM nya sebagai generasi masa depan bangsa dan daerah ini harus terenggut dan meregang ditangan predator asusila yang amoral dan tidak berperikemanusiaan.

Kami himbau, kepada seluruh lapisan masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, terlebih khususnya, kepada warga domisili sekitar area kampung jawa, agar lebih waspada dan ekstra ketat terhadap aktifitas keseharian anak terutama kaum perempuan.

Kepada pihak berwajib agar ada kerja sama dengan Pemerintah Daerah guna melakukan aksi-aksi sosialisasi kemasyarakatan kepada masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, dengan kondisi yang sementara terjadi akhir-akhir ini.

Selaku, masyarakat kami juga sangat mengharapkan, adanya perhatian ekstra khusus serta sikap serius dari pada Pemerintah Daerah dan DPRD setempat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai kapasitas dan kewenangan yang ada.

Sebagaimana amanah yang diemban yakni, pengabdi masyarakat sekaligus pengayom masyarakat, dalam menyikapi dan mengkaji segala dampak atau gejolak lain (baik maupun buruk) yang ditimbulkan dari adanya operasionalisasi THM kampung jawa.

Dasar-dasar pertimbangan rasional akan jaminan keberlangsungan keamanan dan kenyamanan warga sekitar area dan masyarakat kota Dobo umumnya, dengan berpedoman pada kejadian-kejadian naas yang menimpa beberapa anak dibawah umur belakangan ini yang sontak menggegerkan masyarakat sekota Dobo, serta sejauh ini sudah sangat meresahkan dan merugikan warga domisili sekitar kampung jawa (lokalisasi) dalam keseharian aktifis mereka.

#TutupLokalisasi
#LawanPredatorAsusila
#SaveGenerasiMasaDepanAru

Lanjutkan Membaca

Trending