Connect with us

Opini Hukum

Menunggu Bulan Desember Usai

Published

on

 

Situbondo, basudewanews.com – Judul di atas, tentu bukan soal hujan. Apalagi soal puisi yang melelehkan hati, tapi, soal waktu kebijakan Bupati diuji karena saat itu adalah ujian awal di tahun pertamanya menjadi orang nomor satu di Situbondo.

Mengapa usai Desember? Saat itu, pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya ada kebijakan-kebijakan Bupati selesai dan diserahkan. Saat itu pula jika ada penyimpangan, kerugian negaranya sudah mulai bisa dihitung.

Memang, Bupati sudah me-warning para kontraktor agar memperbaiki pekerjaan-pekerjaan yang bermasalah. Namun warning ketika pekerjaan nyaris selesai, tak terlalu banyak gunanya.

Memang, kerugian negara hasil temuan BPK tidak selalu bermuara pada pidana. Namun jangan lupa, ini adalah tahun pertama pemerintahan baru.
Temuan BPK akan menjadi pertaruhan, Bupati baru memang membawa perubahan atau meneruskan tradisi yang semula akan diubah dalam janji kampanyenya.

Dari catatan penulis, setidaknya, ada tiga jenis pekerjaan yang menjadi simbol kebijakan Bupati. Entah kebetulan atau tidak, ketiganya menjadi kontroversi.

Pekerjaan pertama adalah pekerjaan-pekerjaan pasca bencana. Pekerjaan senilai hampir 4 Milyard ini, dibagi menjadi empat paket pekerjaan. Seperti pekerjaan pasca bencana pada umumnya, pekerjaan ini dilakukan dengan cara pemilihan langsung, bukan lelang.

Prosedural? Ketika peresmian salah satu pekerjaan ini, petinggi aparat hukum yang diundang pada acara itu sudah pasang badan jika pekerjaan proyek pasca bencana prosedural.

Yang mungkin belum didalami, pekerjaan proyek pasca bencana itu bukan sekedar boleh atau tidak boleh dilelang. Banyak aspek lainnya, misalnya bagaimana mekanisme penetapan kebencanaan? Kapan proyek bencana boleh dikerjakan? Serta beberapa aspek lainnya. Belum lagi soal pekerjaan yang sebenarnya.

Memang, kita punya DPRD yang kritis. Menurut berita-berita di media, mereka sempat menyoal ke-empat pekerjaan ini. Apalagi leading sector pekerjaan pasca bencana yang semula di BPBD mendadak pindah ke PUPR. Namun sorotan DPRD, tak ada muaranya.

Penulis jadi teringat kata-kata seorang sahabat yang lama di pemerintahan. Mengendalikan DPRD, katanya, cukup dilakukan dengan dua cara, naikkan operasionalnya, atau tambah jasmasnya.

Mengapa pekerjaan-pekerjaan pasca bencana ini menjadi simbol kebijakan Bupati? Sebab metode yang digunakan adalah pemilihan langsung.

Secara teknis, dinas lah, yang memilih CV yang akan bekerja. Namun, sulit dipungkiri penentu dan pengendali adalah atasan dinas.

Bahkan Bupati sudah menempatkan orang-orangnya di beberapa pos penting yang sayangnya, harus diimpor dari Kabupaten tetangga.

Jadi apakah pemilihan pemenang kebetulan dan gratis? Menurut analisa penulis, tak ada makan siang gratis. Apalagi belakangan sempat muncul rumor “nyanyian” sunyi isteri kontraktor tentang uang yang disetor gara-gara merasa tekor.
Apa hubungannya? Setoran yang besar pasti mempengaruhi kualitas pekerjaan !.

Fakta ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan mengapa kontraktor yang mendapat pekerjaan awal bukan kontraktor yang mendukung dalam Pilkada?

Pada sisi ini, pemilihannya tidak berdasarkan emosi, melainkan siapa yang lobinya berani.

Pekerjaan lain yang banyak bahkan paling banyak mendapat sorotan adalah pekerjaan pelebaran ruas jalan Olean-Duwet. Pekerjaan senilai 8,5 Milyard ini, kabarnya quota tim sukses ketika Pilkada. Sekaligus ini adalah jawaban atas gugatan para tim sukses mengapa yang tidak berkeringat sudah dapat pekerjaan lebih awal.

Kabarnya, pemilik qouta pekerjaan ini sebanyak sembilan orang. Mereka dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari elit-elit partai, LSM, notaris, hingga beberapa profesi lainnya, namun yang mengerjakan tetap satu kontraktor.

Jika benar pemilik quota ini adalah tim sukses, maka hampir bisa dipastikan kontraktor yang mengerjakan pekerjaan ini harus berbagi “keuntungan”. Itu belum pengeluaran sebagaimana lazimnya.

Apa pengaruhnya? Kualitas pekerjaan !.

Soal jatah quota yang konon kemudian diperdagangkan kemudian menjadi rahasia umum. Kabarnya pemilik quota ada yang menawarkan hingga 18%.
Angka yang gila mengingat kontraktor ada pengeluaran lazimnya. Siapa pemilik quota ini?, bisa elit-elit partai, pengusaha yang investasi ketika Pilkada, bisa tokoh-tokoh kultural, bisa tokoh-tokoh pers dan bisa mereka yang dianggap berjasa pada Pilkada lalu.

Mereka umumnya bukan kontraktor, karena itu pilihannya, hanya menjual quota.

Dari hasil survey dan analisa yang dilakukan penulis bersama Tim di proyek pelebaran jalan Olean-Duwet, setidaknya ada 3 dugaan awal penyimpangan. Pertama, pekerjaan lapis pondasi agregat A.

Ada perbedaan yang cukup fantastik antara gambar dengan fakta pengukuran beberapa titik sample di lapangan. Jika mengacu pada gambar, volumenya seharusnya 3.763, 71 meter kubik, namun fakta di lapangan dari pengukuran di beberapa titik kemudian dirata-rata, ditemukan angka 3.307,5 meter kubik atau potensi selisih 456,21 meter kubik dari yang seharusnya, dengan analisa harga pasaran 798.000 Ribu, per meter kubik, maka potensi selisih sudah mencapai 364 Juta lebih dari yang seharusnya.

Kedua pekerjaan hotmix AC-BC.
Dari pengukuran di beberapa titik, pekerjaan hotmix AC-BC rata-rata ketebalannya hanya 3.642 cm.
Artinya berdasarkan, analisa ada dugaan selisih pekerjaan hotmix sebanyak 623,19 ton, jika harga pasar pekerjaan hotmix AC-BC sebesar 1.050.000 Juta, per ton, maka berdasarkan harga analisa, ada potensi selisih mencapai 654 Juta lebih.

Ketiga, pekerjaan hotmix AC-WC.
Dari pengukuran, diduga ada perbedaan hingga 159,9 ton dari volume gambar, jika berdasarkan analisa harga pasaran pekerjaan hotmix AC-WC sebesar 1.250.000 Juta, per ton, maka berdasarkan analisa ada potensi perbedaan mencapai 199 Juta dari yang seharusnya.

Meskipun penulis dan Tim memiliki dokumentasi atas tahapan pekerjaan-pekerjaan tersebut, angka-angka tersebut tentu masih angka analisa.

Angka yang sebenarnya, tentu masih menunggu pemeriksaan resmi. Meski demikian, dari rusaknya jalan sebelum pekerjaan diresmikan, menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pekerjaan ini.

Aspal yang lebih rendah dari saluran membuat pembuangan air tak berfungsi. Ketika hujan turun, mengenanglah air. Ditambah agregat yang banyak bercampur lumpur, perekat hotmix menjadi berkurang gunanya maka tidak heran ketika dilewati kendaraan roda 4, jalan langsung rusak berat.

Ketiga adalah pekerjaan-pekerjaan di Dinas Pendidikan Situbondo.
Ada tiga proyek cukup besar sebagai penutup pekerjaan di Kabupaten Situbondo selain di Dinas Kesehatan.

Ketiganya, ada di Dinas Pendidikan Situbondo. Masing pembangunan gedung SMPN I Asembagus senilai 1,2 Milyard, SMPN I Situbondo senilai 2 Milyard dan SMPN 5 Situbondo senilai 813 Juta.

Ada beberapa hal, yang membuat pekerjaan di Dinas Pendidikan ini mendapat sorotan. Pertama pekerjannya hanya 75 hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2021 (berdasarkan tanggal penandatangan kontrak). Artinya berkejaran dengan waktu (apalagi hujan).

Yang kedua, pekerjaan baru dilelang ketika Kepala Dinas definitif tidak ada. Menjadi semakin menarik karena agenda dan jadwal lelang mengalami beberapa perubahan.

Bahkan surat penunjukan penyedia barang/dan jasa, serta agenda pengumuman pemenang lelang, masing-masing sampai dua kali mengalami perubahan. Rumornya pengendali sebenarnya dari kegiatan di Diknas Situbondo adalah mantan Kadiknas.

Ketiga, pekerjaan di Diknas ini dilaksanakan oleh kontraktor yang notabene pendukung rival Bupati dalam pilkada lalu.

Apa artinya?.
Pekerjaan tak ada hubungannya dengan emosi, tapi lebih pada lobby. Dan tidak ada lobby yang gratis.

Bagaimana kualitas pekerjannya? Penulis dan Tim sudah mengarsip semua dugaan penyimpangan. Mulai dari pengurangan pekerjaan tembok hingga pemasangan galvalum yg tidak sesuai spesifikasi pekerjaan.

Sulit melakukan pekerjaan gedung dengan benar ketika harus berkejaran dengan waktu dan hujan.

Kesimpulan, kebijakan membagi quota adalah kebijakan yang berbahaya.

Dilapangan, pemilik quota bahkan ada yg menjual quotanya hingga 18%, jika ditambah dengan pengeluaran lain, sebagaimana lazimnya, cost yang harus keluar bisa mencapai 25%.

Dengan cost sebesar itu, tak ada pilihan lain bagi kontraktor selain mengurangi volume pekerjaan. Tapi seperti penulis sampaikan di depan, kebenarannya masih menunggu usai Desember berlalu. Ini masih belum menganalisa pekerjaan pengadaan pupuk senilai 14 Milyard.

Penulis yakin, pemenangnya pasti kontraktor yang melobby dengan berani. Seperti pekerjaan pasca bencana walaupun bukan pendukung Bupati.

Salam
Edi Santoso
Pegiat Sosial

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Opini Hukum

Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Penegakan hukum di negara kita menjadi perhatian besar Pemerintah agar penegakan hukum benar-benar adil dan menyentuh seluruh elemen masyarakat. Dengan penegakan hukum yang baik, yang elegan dan selalu rigit hukum menjadi idaman dambaan negara dan masyarakat negara Indonesia.

Masyarakat dan negara tentu bangga ketika penegakan hukum  benar-benar dilakukan terutama penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Bagaimanapun korupsi  adalah musuh bersama dan musuh negara juga masyarakat karena uang yang dikorupsi adalah uang negara dan uang rakyat. Uang  yang dikorupsi itu adalah hak masyarakat dan hak negara yang tentu adalah untuk pembangunan bangsa dan negara.

Kita telah mempunyai undang-undang tentang tindak pidana korupsi yakni, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan  atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang tersebut, bagaimana negara menindak korupsi, bagaimana memidana para pelaku korupsi  dengan perangkat hukum tersebut. Tentu dukungan seluruh masyarakat negara  menjadi motor vitamin dalam penegakan penindakan pidana korupsi,  seluruh elemen masyarakat wajib  mendukung, wajib mendorong agar penegakan hukum tindak pidana korupsi benar benar ditegakkan tanpa pandang bulu tanpa diskriminasi hukum dalam penegakan hukumnya.

Ada KPK, ada  Kejaksaan, ada Kepolisian yang punya kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan  dalam menelisik setiap gerak kejahatan pidana korupsi.

Lalu bagaimana apabila ada sebagian orang dan atau sebagian masyarakat dan atau ada kelompok masyarakat  melakukan penghalangan dan atau menghalang-halangi terhadap adanya penegakan hukum pidana korupsi. Semisal, menghalang halangi terhadap adanya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau yang lebih dikenal tindakan obstruction of justice.

Kategori seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai tindakan obstruction of justice.
Pasal 21 dari Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur yakni, Setiap orang  yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara  langsung atau tidak langsung penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara   paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling  lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda  paling sedikit sebesar 150 Juta (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar 600 Juta.

Dengan melihat ketentuan hukum yang demikian adalah tidak boleh dan adalah dilarang keras setiap tindakan yang merintangi terhadap upaya penegakan tindak pidana korupsi,menghalangi atau merintangi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah merupakan sebuah tindak pidana yang bisa dipidana apabila ada yang melakukan tindakan obstruction of justice.

Obsruction  of justice adalah termasuk kejahatan dan atau tindak pidana yang mana kategori hukumannya, termasuk kategori hukuman yang sangat berat karena ancaman pidananya sampai 12 tahun.

Saat ini, kita dipertontonkan drama penegakan hukum penangkapan anggota KPU Wahyu Setiawan yang mana didalamnya, ada dugaan melibatkan petinggi partai, melibatkan calon anggota DPR,Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Ada indikasi  penghadangan terhadap rencana KPK menyegel kantor salah satu partai sampai-sampai terjadi pengejaran terhadap elit partainya untuk ditangkap. Namun apa  yang terjadi, yang terjadi adalah sebuah drama hukum yang tidak mengenakkan yakni, terlalu lemahnya akhirnya KPK kepada partai besar sampai-sampai KPK merombak satgas kasus suap KPU. Kejadian ini tentu sangat tidak elok dalam penegakan hukum pidana korupsi.

Makna obsruction of justice harus dimaknai luas, harus lebar dalam jaring hukumnya. Yakni, setiap penghalangan terhadap sikap dan tindakan untuk menghalangi penegakan pidana korupsi masuk dalam kategori atau masuk dalam unsur tindak pidana obsruction  of justice.

Obsruction  of justice jangan sampai lemah hukum , jangan sampai tidak punya nyali hukum  karena kategori hukumnya, sudah jelas yakni, setiap pihak yang menghalanginya masuk dalam sebuah tindak pidana yang bisa diseret secara hukum.

Kategori hukum dari obsruction of justice   jangan sampai sampai dipengaruhi oleh   politik hukum yang mempengaruhi sebuah hukum.

Hukum harus kuat  dan jangan sampai kalah hukum dengan politik. Tidak lentur hukum sama politik.

Diantara keduanya, harus sama sejalan  dengan rel hukum masing masing.    Memang dalam obsruction of justice ada samar hukum, karena tidak begitu kelihatan   ketika tidak terekspos oleh pers, terutama di daerah-daerah sebenarnya  banyak yang disembunyikan terhadap kejadian dari obsruction of justice ini.

Legenda hukum jangan sampai lahir di negara kita terhadap obsruction  of  justice , jangan ada sejarah hukum yang negatif   dalam penegakan hukum yang merintangi sebuah proses hukum pidana korupsi. Siapapun  yang menghalangi sebuah proses penegakan hukum maka pidana yang wajib diterapkan kepadanya.

Tontonan vulgar hukum dalam kasus buronnya,Harun Masiku calon anggota legislatif jangan sampai membunuh karakter penegakan hukum. Penghalangan dan pengebirian penegakan hukum adalah sebuah ironi hukum.

Tidak elok hukum dipertontonkan secara publik karena sarat dengan  kejahatan hukum.
Obsruction  of justice  haruslah minggir hukum dalam penegakan hukum di negara kita. Komitmen penegakan hukum di negara kita telah jelas bahwa hukum diatas segala galanya. Ikrar negara kita Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan.

Kekuasaan harus minggir dan jangan intervensi hukum ketika penegakan hukum bergulir dan bergerak dilakukan dalam penegakan hukum.

Hadirnya pelaku obsruction of justice akan mematikan penegakan hukum. Kekuasaan tidak boleh ikut campur ketika penegakan hukum bergulir terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Penghalangan dan atau  penghadangan dalam penegakan hukum apapun bentuknya adalah sebuah pelanggaran hukum.

Hindari obsruction of justice dalam setiap penegakan hukum agar hukum berjalan di relnya yang benar.

Berikan informasi yang benar , dorong yang baik dan benar di setiap penegakan hukum.   Bias penegakan hukum  jangan sampai terjadi gara gara obsruction of justice   bermain-main hukum.
Bermain hukum semisal, tidak memberikan informasi akan kebenaran hukum. Menyembunyikan hukum pelaku korupsi  sama halnya melakukan korupsi hukum.

Hal ini masuk dalam kategori sebuah tindak pidana obsruction of justice  yang bisa dipidana. Lapang kan jalan penegakan hukum jangan halangi penegakan hukum meski beragam model. Semisal pejabat memberikan  informasi  yang tidak jelas terhadap keberadaan pelaku tindak pidana korupsi.

Keimigrasian misalnya, memberikan informasi yang tidak jelas atau mengaburkan keberadaan pelaku pidana korupsi apa ada di luar negeri atau ada didalam negeri bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan obsruction of justice karena menyembunyikan alur masuknya seseorang keluar negeri atau kedatangan kedalam negeri.

Miris juga mendengar Harun Masiku si buron KPK  yang sampai sembunyi di PTIK dan malah petugas KPK dites urine  oleh para polisi yang ada di PTIK, begitu juga   dengan petugas KPK yang gagal hukum untuk mengeledah untuk masuk ke kantor salah satu partai besar ini menandakan sinyal hukum yang tidak sehat dan tidak baik dan meruntuhkan penegakan hukum.

Ini  semuanya menjadi tantangan kita, apakah kita mendorong penegakan hukum  apakah kita menghalangi penegakan hukum.

Obsruction of justice adalah sebenarnya merupakan kejahatan hukum luar biasa karena dampak hukumnya juga luar biasa yaitu, mengaburkan keberadaan hukum.

Dalam hukum itu ada obyek hukum dan ada subyek hukum. Maka menyembunyikan subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi jelas masuk dalam kategori pelanggaran berat karena melanggar prinsip  penegakan hukum yakni, melanggar ketentuan dari pasal 21 dari Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Maka hindarilah tindakan hukum obsruction of justice dengan segala bentuknya.
Lapang kan penegakan hukum, berikan ruang hukum yang luas, yang bebas agar penegak hukum menemukan pelaku hukum tindak pidana korupsi  agar hukum bisa ditegakkan dengan kebenaran hukum.

Bukan penegakan hukum yang menyembunyikan hukum. Menyembunyikan hukum sama saja membunuh karakter   penegakan hukum yang dampaknya luar biasa besar karena negara dan rakyat sangat dirugikan secara hukum. Tentu ini merendahkan martabat hukum.

Hukum tidak punya nyali karena dikebiri. Secara hukum dengan tindakan obsruction of justice yang sangat membunuh karakter  hukum

Jangan lakukan tindakan menghalangi dan atau menggagalkan penegakan hukum atau jangan lakukan obsruction of justice   sebagai penghindar hukum yakni, dalam arti jangan lakukan obsruction of justice di setiap penegakan hukum, terutama penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Agar penegakan hukum nyaman kerjanya, nyaman jalannya yang akhirnya, ada penegakan hukum  yang benar-benar nyaman dirasakan oleh seluruh elemen bangsa kita yang selalu mendambakan hukum yang adil, yang bermartabat hukum, yang punya nyali hukum karena kita adalah negara hukum.

Nyaman dalam penegakan hukum berkorelasi erat dengan tegaknya hukum yang sempurna yang melahirkan keadilan hukum yang sempurna hukum karena tidak ada tindakan obsruction of justice dalam penegakan hukumnya.

Oleh : Abd. Rahman Saleh, adalah Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Lanjutkan Membaca

Trending