Connect with us

Hukrim

Aniaya PRT, Penasehat Hukum Firdaus Fairus Dituntut 54 Bulan Sampaikan Pledoi

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Perkara dugaan kekerasan Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang melibatkan, Penasehat Hukum, Firdaus Fairus duduk di kursi panas sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya, kembali bergulir Rabu (17/11/2021).

Dipersidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Siska, dalam agenda tuntutan memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) Undang Undang RI no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 54 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Atas bacaan tuntutan JPU tersebut, dalam sesi agenda pledoi, Penasehat Hukum terdakwa, Nurdin, Abdul Salam, Soetomo dan Taufan Hidayat menyampaikan nota pembelaannya berupa, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di didakwakan JPU.

Hal lain, dalam pledoi, memohon membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memerintahkan JPU serta memerintahkan JPU agar segera membebaskan terdakwa dari tahanan.

Selain itu, Penasehat Hukum terdakwa, Nurdin juga memohon agar memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Usai Penasehat Hukum terdakwa bacakan nota pembelaan, Majelis Hakim Martin Ginting, memberi kesempatan terhadap JPU guna menanggapi nota pembelaan terdakwa. Adapun, tanggapan JPU disampaikan secara lisan bahwa JPU tetap pada tuntutannya.

Untuk diketahui, dugaan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap PRT, Elok Anggraini yang mengakibatkan luka lebam maupun trauma secara psikis.

Dalam perkara tersebut, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) Undang Undang RI no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending