Connect with us

Hukrim

Jaksa Tanggapi Pledoi Stella Monica Yakni, Tetap Tuntut Pidana Bui 1 Tahun

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, bagi Stella Monica (terdakwa) yang disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/11/2021).

Dipersidangan, yang beragenda replik (tanggapan terhadap pledoi terdakwa), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Rista Erna, disampaikan berupa, menolak seluruh pledoi yang disampaikan oleh, penasehat hukum terdakwa.

JPU juga minta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya.

Terkait, nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyoal legal standing dokter guna melaporkan kliennya.

Dalam tanggapan JPU, klinik kecantikan Lviors dipersamakan sebagai korporasi yang mempunyai kehormatan atau marwah seperti orang perorang karena badan hukum juga mempunyai kehormatan. Sehingga, perbuatan yang menghina badan hukum juga digolongkan sebagai delik pidana.

Mahkamah Agung juga telah menerima argumentasi tersebut , sesuai putusan Mahkamah Agung No. 183 K/ Pid/2010, dalam putusannya dijelaskan, bahwa badan hukum bisa menjadi obyek pencemaran nama baik.
” Kami menolak seluruh nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa “, ucapnya.

Dalam Replik JPU, langsung ditanggapi secara lisan oleh, Penasihat Hukum terdakwa, Asnan, berupa, memohon kepada Majelis Hakim agar tetap menerima pledoi terdakwa.
” Kami tetap pada pledoi yang sudah kami sampaikan dan kami akan menanggapi replik jaksa melalui Duplik “, ungkapnya.

Secara terpisah, HK Kosasih SH, Penasehat Hukum pelapor, saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa media sosial ada bukan untuk dijadikan mengunggah perbuatan yang merugikan orang lain.

Masih menurutnya, sebelum ada internet dan media sosial tindak pidana pencemaran nama baik sudah diatur.
” Karenanya baik di dunia nyata maupun dunia maya, kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaannya “, terangnya, pada Jumat (12/11/2021).

Hal lainnya, disampaikan, Kosasih, yakni, dalam postingan terdakwa dinilai olehnya sangat mencemarkan nama baik Klinik Kecantikan L’Viors.

Awalnya, akun terdakwa dapat diakses namun, saat ini sudah berstatus private.
” Saat ini sudah ditutup menjadi status private. Secara langsung atau tidak langsung terdakwa telah menyadari keseriusan dan kesalahan dari perbuatannya “, terangnya.

Terkait fakta persidangan, konten yang disampaikan terdakwa dibuat secara sadar, mengandung informasi yang tidak benar, dengan tujuan untuk dibagikan atau di share kepada teman-temannya. Tentunya guna menjatuhkan usaha klinik L’viors.

Padahal sejak pertengahan medio September 2019 silam, terdakwa sudah berhenti melakukan perawatan di Klinik L’viors dengan kondisi wajah terakhir yang sudah baik.

Unggahan terdakwa, jelas bukan curhatan selaku konsumen.
” Terdakwa tidak pernah menyampaikan keluhan apapun sebelumnya kepada Klinik “, katanya.

Kosasih menambahkan, terdakwa telah berpindah perawatan ke klinik lain. Alasannya Klinik L’Viors mahal.

Setelah itu kondisi wajahnya bermasalah kembali. Anehnya, malah Stella membuat postingan yang menjelek-jelekkan atau mencemarkan nama baik Klinik L’Viors.
“Jadi ada unsur terdakwa untuk mencemarkan nama baik atau reputasi Klinik L’Viors. Terbukti, saat ini dia terus mencari-cari kesalahan Klinik L’Viors dengan membuat pengaduan secara tidak benar kepada pihak kepolisian seakan-akan obat yang diberikan oleh, Klinik L’Viors tidak mendapat izin BPOM “, imbuhnya.

Lebih lanjut, pengaduan tersebut, adalah tidak benar dan menyesatkan serta Klinik L’Viors masih mencadangkan haknya untuk melakukan tuntutan hukum lebih lanjut kepadanya.
” Pengaduan itu tidak benar dan menyesatkan “, terangnya.

Sedangkan terkait tanggapan JPU atas pledoi Stella yang disampaikan pada Rabu (11/12) lalu ditanggapi Kosasih.
Dalam tanggapan, Kosasih, mengatakan, bahwa isi tanggapan JPU sudah sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang ada.
” Sudah sesuai dengan putusan-putusan yurisprudensi terkait pencemaran nama baik dengan menggunakan internet dan media sosial “, paparnya.

Kosasih mencontohkan, adanya Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 , Nomor KB/2/VI/2021 yang dijadikan patokan oleh Penasehat Hukum terdakwa.
“Patokan tersebut, baru diterbitkan pada 23 Juni 2021, yaitu hampir 2 tahun setelah postingan terdakwa terjadi “, terangnya.

Keputusan Bersama sifatnya, sebagai pedoman bukan sebagai undang-undang, karenanya tidak dapat melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya.
” Dalam berbagai yurisprudensi putusan pengadilan yang ada, tindak pidana pencemaran nama baik telah dijatuhkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum kepada reputasi badan hukum maupun pribadi yang telah dicemarkan nama baiknya secara tidak benar “, katanya.

Dalam hal ini, kerugian reputasi usaha jauh lebih besar daripada reputasi pribadi, karena menyangkut kepentingan khalayak ramai, baik bagi para karyawan-karyawati Klinik L’Viors, rekanan maupun keberlanjutan usaha Klinik L’viors itu sendiri.
” Kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan-batasan dan Undang-Undang di Negara Republik Indonesia telah mengatur perlindungan reputasi dan nama baik jika apa yang disampaikan adalah tidak benar dan menyesatkan. Karenanya sudah sewajarnya jika tindak pidana di dunia maya juga diperlakukan sama dengan tindak pidana di dunia nyata, tanpa ada pengecualian terhadap terdakwa “, tandasnya.

Sebelumnya,JPU mengatakan, terdakwa secara sengaja membuat serta mendistribusikan konten pencemaran nama baik klinik L’Viors.
Berdasarkan hal diatas, perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE dan menuntut pidana selama satu tahun, membayar denda 10 Juta subsider dua bulan kurungan penjara jika denda tidak dibayarkan.     MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending