Connect with us

Hukrim

Tetapkan Tersangka Diduga, Tak Sesuai Prosedur. Polsek Gubeng Di Pra-Peradilan

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Direktur PT.Cahaya Citra Alumindo (CCA), Liem Hendricus Susanto (LHS) mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dasar permohonan praperadilan terhadap Polsek Gubeng Surabaya, lantaran LHS ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan LHS sebagai tersangka, di reaksi oleh, para Penasehat Hukum LHS melalui jumpa pers pada Selasa (9/11/2021). Dihadapan awak media, Rudolf Ferdinand Purba Siboro, menyampaikan, bahwa adanya dugaan kesalahan prosedur dari pihak Polsek Gubeng Surabaya, yang menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Dugaan kesalahan prosedur disampaikan Penasehat Hukum LHS, yakni, Rudolf Ferdinand Purba Siboro, berupa, penetapan tersangka kliennya diduga, tidak didasarkan SPDP atau Sprindik, tanpa adanya 2 alat bukti dan pelapor dalam perkara pidana tidak pernah memberikan Kuasa terhadap Penasehat Hukum guna melaporkan dugaan perbuatan tindak pidana yakni , penggelapan dalam jabatan serta perkara yang dimaksud masih dalam proses keperdataan.

Masih menurut Penasehat Hukum, Rudolf, terkait SPDP, kliennya dipanggil Polsek Gubeng Surabaya, sebagai saksi. Pemanggilan terjadi 2 kali dan tidak ada satupun surat Sprindik maupun kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka juga tidak adanya SPDP.

Sedangkan, terkait 2 alat bukti, disampaikan, Rudolf berupa, karena ini menyangkut laporan atau dilaporkan oleh, pemegang saham minoritas yakni, Agus Siswanto (AS). Secara otomatis diketahui AS, adanya dugaan penyalahgunaan keuangan hanya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun, dalam perkara kliennya ditetapkan sebagai tersangka bahwa dugaan penyalahgunaan keuangan yang di laporkan AS tanpa adanya RUPS.
” Dalam perkara ini, kliennya di tetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan keuangan tanpa ada RUPS “, bebernya.

Hal lainnya, saksi-saksi yang pernah dipanggil Polsek Gubeng Surabaya, dalam perkara yang melibatkan kliennya, bahwa saksi-saksi yang dimaksud bukan karyawan dari PT.CCA melainkan karyawan dari PT. Cahaya Indo Persada (CIP).

Lebih aneh lagi, AS melalui percakapan via layanan WhatsApp dengan kliennya, secara jelas AS menyatakan, tidak pernah memberikan Kuasa terhadap Penasehat Hukum guna melaporkan perkara diatas.

Ia menambahkan, perkara yang membelit PT.CCA saat ini, masih dalam proses perkara perdata yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya.

Hal aneh lainnya, diungkapkan, Penasehat Hukum,Rudolf, yaitu, kliennya sudah mengundurkan diri dari PT.CCA pada medio 15 Maret 2021 namun, pada September 2021 tiba-tiba ada impor baja dari China ke Indonesia dan transaksi tersebut, harus ada tanda tangan kliennya (Direktur), padahal kliennya sudah mengundurkan diri.
” Terkait persetujuan impor siapa yang mengajukan ? lantas siapa yang bertandatangan persetujuan impor ? “, ungkapnya.

Untuk diketahui, awal-awal ini, hal adanya, persetujuan impor diketahui, melalui Perpajakan, Disperindag.
” Baru-baru ini diketahuinya, persetujuan impor melalui kantor Pajak dan Disperindag “, pungkasnya.         MET.

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending