Connect with us

Hukrim

Korupsi Pembiayaan Chaneling BNI Syariah 74 Miliar, Berdampak RDC Ditahan Kejati

Published

on

Surabaya-basudewanews.com,
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menahan tersangka dugaan kasus korupsi Pembiayaan Bank BNI Syariah secara Chaneling kepada Puskkopsyah Al Kamil Jatim. Tersangka berinisial RDC (51) diduga merugikan BNI Syariah sebesar 74 Milyard.

Melalui informasi yang berhasil dihimpun, pada Selasa (9/11/2021) Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, M.Dofir, kepada para awak media menyampaikan,  setelah proses pemeriksaan 65 orang saksi, baik dari anggota koperasi maupun masyarakat umum dan Bank BNI Syariah. Bahwa, RDC ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan, Surat Penetapan tersangka serta dilakukan penahanan.

Perihal penahanan RDC, berawal dari penyelidikan Pidsus Kejari Katim atas tindak lanjut laporan masyarakat terkait adanya temuan LHP BPK RI, bahwa Pusat Koperasi Syariah Al Kamil (Puskopsyah Al Kamil) Jatim atau Koperasi Sekunder yang berdiri pada 2009 dan memiliki 32 anggota (Koperasi Primer).

Pada medio Agustus 2013 silam,  Puskopsyah melakukan kerja sama dalam Pembiayaan Chaneling dengan Bank BNI Syariah Cabang Malang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama No.172 tanggal 28 Agustus 2013.

Dalam pembiayaan Channeling dengan BNI Syariah cabang Malang,  pelaksanaan pembiayaan dengan plafon seluruhnya sebesar 120. atau 120 Milyard. Dengan ketentuan pencairan untuk Koperasi Primer maksimal sebesar 7 Milyard.

Dofir menambahkan, dalam kepengurusan Ketua Puskopsyah Al Kamil Jatim yang dipilih dan diangkat oleh RDC (pengurus sebelumnya) tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Hal lainnya, pengurus yang lain, ditunjuk oleh RDC tanpa ada RAT. Selain itu, RDC juga membentuk Koperasi Primer dengan merekayasa anggota yang sudah tidak aktif atau membentuk koperasi baru yang pengurusnya dibawah koordinasi/ditunjuk oleh RDC.
” Koperasi ini, dibuat seolah-olah koperasi yang memenuhi syarat pendirian untuk dijadikan Koperasi Primer anggota Puskopsyah sebagai Koperasi Sekunder sebagai Penerima Pembiayaan “, imbuhnya.

Masih menurut Dofir, dalam proses pencairan pembiayaan dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai ketentuan. Kemudian antara medio Agustus 2013 hingga September 2015 telah dicairkan kurang lebih 157 Milyard. Saat ini kondisi pembiayaan mengalami macet (kolek 5) dengan Outstanding Per 30 Desember 2017 sebesar 74 Milyard.

Perbuatan RDC berbuah sangkaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
” RDC kami tahan selama 20 hari ke depan di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim “, pungkasnya. MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending