Connect with us

Hukrim

Eksepsi Ditolak, Guntual Bersama Istri Langsung Protes

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, perkara dugaan tentang pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yang disangkakan terhadap Guntual bersama istri (terdakwa) kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (8/11/2021). Sidang lanjutan yang beragendakan bacaan putusan sela tampak diwarnai protes keras dari Guntual bersama istri saat usai putusan sela dibacakan Majelis Hakim.

Adapun, protes keras yang dilakukan Guntual bersama istri (terdakwa) secara spontan usai bacaan putusan sela yakni,
Saya keberatan, bagaimana ada dalam persidangan pelapor tidak pernah di BAP, saya keberatan, hukum saja saya !.
“ Silahkan saja bunuh saja saya, saya tidak takut mati “, kesalnya.

Didalam sejarah kalau kita bicara tindak pidana, tidak ada yang namanya delik aduan menggunakan surat tugas. Karena yang melaporkan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tidak pernah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Selain itu, istri Guntual, menyatakan, dirinya juga merasa dibohongi oleh Majelis Hakim yang menjanjikan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kedua terdakwa.
“Dia (Majelis Hakim) janji waktu awal, Ibu Bapak nanti dalam putusan sela demi Allah saya akan memberikan hasil yang terbaik. Kita punya rekamannya “, beber istri Guntual.

Saat disinggung apa janji Majelis Hakim memberikan hasil terbaik tersebut, yaitu, akan dikabulkan eksepsi kedua terdakwa?

Hal tersebut, diutarakan Majelis Hakim saat dirinya, menanyakan kenapa persidangan dipindah sementara sudah sampai tahap saksi.
” Kala itu dibilang begini, nanti waktu putusan sela kan Bapak dan Ibu bisa buat kontruksi hukumnya dan kita sudah ikuti semua “, kesal istri Guntual.

Namun, di kala bacaan putusan sela,tidak satupun alasan-alasan hukum kita dalam eksepsi diterima.

Istri Guntual menilai, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan selanya sudah melenceng dari Undang-Undang karena persidangan dipindahkan ke PN Surabaya, sementara di Sidoarjo tidak ada bencana alam.

Istri Guntual, mengklaim, bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memindah tempat persidangan. Sebab itu merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sedangkan, Penasehat Hukum kedua terdakwa, Rommel saat ditemui, menyampaikan, dalam bacaan putusan sela bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

Lebih lanjut, Majelis Hakim tampak ketakutan guna mengkritisi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mendasarkan pengadilan guna proses hukum bagi kedua kliennya di pindah dari Pengadilan Negeri Sidoarjo ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga dalam point’ eksepsinya, bahwa bunyi pasal 84 KUHAP yang tidak sesuai.

Hal lainnya,dalam surat dakwaan syarat secara materiil Majelis Hakim juga tidak menjadikan hal tersebut, menjadi pertimbangan. Dengan demikian sebagaimana pasal 156 ayat 5 pihaknya, akan melakukan perlawanan atau upaya hukum lainnya.
” Dalam KUHAP langkah perlawanan dalam putusan sela pihaknya,dibenarkan menurut Undang-Undang “, pungkasnya.          MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending