Connect with us

Daerah

Pilkades Desa Doka Barat, Diduga Penuh Kecurangan: Karteker dan Panitia Pilkades Layak Diperiksa

Published

on

Dobo-basudewanews.com, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 112 Tahun 2014, menjelaskan semua ketentuan tentang Juknis Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui tahapan, persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Namun, realita di lapangan masih ada saja oknum yang diduga, secara sengaja untuk melanggar Permendagri tersebut. Hal tersebut, dipaparkan, Ketua Tim salah satu calon Kepala Desa Doka Barat nomor urut 1 yakni, Jermias Karelau di warkop Dewi beralamatkan di Jalan. Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pp Aru, pada Sabtu (6/11/2021).

Kepada para awak media, Jermias Karelau, mengatakan, Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung, pekan lalu, ( 2/11/2021), di Desa Doka Barat Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, diduga Cacat Hukum.
Pasalnya, ada beberapa temuan yang menurut hemat kami sudah melanggar Permendagri Nomo 112 tahun 2014, paragraf (2) pada ayat 1 dan 2 , Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,dan d serta pasal 11 ayat 1 dan 2 Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a,b,c juga ayat 3.
” Bila ada beberapa temuan pelanggaran Permendagri. Menurutnya, cacat hukum “, bebernya.

Lebih lanjut, dari hasil temuan yang dimiliki yaitu, seperti saudari Martha Karelau yang secara administrasi terdata di Desa Doka Barat dan memilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun tidak di akomodir dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Lebih miris lagi, pengakuan warga kepada Ketua Tim yakni, Gaston Badelwair yang sudah berdomisili di Desa Doka Barat selama 2 tahun, walaupun sudah dimintai identitas diri untuk diakomodir dalam daftar DPTB namun, setelah Daftar DPT ditetapkan, namanya juga tidak di akomodir.

Anehnya, permasalahan ini saat di tanyakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), pihak Panitia justru tidak tau dan kaget dengan permasalahan permasalahan.

Bahkan, panitia menyampaikan, Karteker Kepala Desa Doka Barat, Ibrahim Karelau memberikan DPT kepada Bendahara Desa (Bendes) kemudian setelah itu di kembalikan dan sudah terjadi demikian.
” Karteker memberikan DPT terhadap Bendahara Desa yang selanjutnya, dikembalikan. Hal ini, sudah terjadi seperti ini “, kesal Jermias

Jermias menambahkan, pada (28/10/2021), pihaknya, telah melakukan koordinasi ulang dengan PPKD terkait, kepastian DPT. Tapi menurut Ketua PPKD, Elieser Kulapupin, mengatakan, bahwa DPT sementara di pegang oleh karteker yakni, Ibrahim Karelau.

Sedangkan, Sekertaris Panitia, Frans Labuem dalam koordinasi ulang menyampaikan, bahwa,ada sebagian orang/warga Desa yang EKTP nya, belum ada sehingga kami sengaja masukan dengan dalil bahwa mereka adalah Penduduk Desa Doka Barat.

Melalui penelitian, Tim calon nomor urut 1,
ternyata ada 54 orang warga Desa Doka Barat yang terdaftar di DPT namun mereka tidak memiliki Nomor induk Kependudukan.

Mirisnya lagi, dari 54 orang warga terdapat 2 orang warga yang belum cukup umur. Sehingga, saya menduga ada pelanggaran Permendagri nomor 112 Tahun 2014 paragraf 2 pasal 10 dan pasal 11.

Pasca pemilihan selesai ternyata, ada sebagian warga Desa Doka Barat yang namanya tidak di akomodir dalam pemilihan Kepala Desa padahal warga tersebut, memiliki EKTP.
” Saya menilai, ada permainan oknum. Diduga secara tak langsung, yakni, Karteker Kepala Desa Ibrahim Karelau dalam pemilihan kepala Desa “, ucapnya.

Hal lain, diungkapkan, Jermias yaitu, pihaknya melihat bahwa karteker mengambil alih tugas tugas Panitia dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Temuan lainnya, Karteker diindikasikan mengatur Ketua Panitia dalam membaca surat suara bahkan ada terjadi perbedaan antara Karateker dengan Ketua Panitia saat penjelasan tentang juknis ketika surat suara di coblos pada nomor urut dan kotak foto calon Kepala Desa.

Berdasarkan hal diatas, pihaknya menilai, sangkaan Karteker telah melanggar Permendagri Nomor 112 tahun 2014 pasal 9 huruf a,f dan i.

Diakhir pembicaraannya, Jermias mengatakan, diduga Calon Kepala Desa Nomor urut 02 cacat demi hukum.
” Pasalnya,, calon nomor urut 02 sudah tiga kali menjabat sebagai kepala desa yang mana diatur dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014, bagian ketiga Pencalonan pada Paragraf 1, Pendaftaran Calon Pasal 21 huruf l, bahwa calon tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan “, pungkasnya.  JUS.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Solidaritas Tragedi Kanjuruhan Malang Aremania Serentak Aksi Turun Jalan

Published

on

Basudewa – Malang, Aremania serentak melakukan aksi turun jalan hampir di semua ruas jalan raya. Aksi tersebut, dimulai dari pukul 11.47 WIB, pada Minggu (27/11/2022).

Aremania tampak berkumpul dan menutup pintu tol Karanglo Under Pass (pintu keluar tol Karanglo – Singosari).

Aksi turun jalan berdampak para pengguna jalan terpaksa tidak bisa melewati jalan Under Pass sehingga, pengguna jalan dari arah kota Malang (selatan) diarahkan ke jalur barat (arah kota Batu). Sedangkan, pengguna jalan yang dari arah barat diarahkan ke Utara.

Aremania berkumpul di depan sekolah SMKN Singosari Jalan. Mondoroko Kecamatan Singosari.
Selanjutnya, Aremania melakukan longmarc membuat Jalan tol Karanglo terhenti total.

Tampak dilapangan, aksi turun jalan Aremania kali ini, memicu beberapa
pengguna jalan yang menggerutu atas
kegiatan ini (dikarenakan) tidak adanya
pemberitahuan ke publik.

” Tidak tahu ada aksi Aremania mas ! ,”‘ tutur
Andi pengguna jalan yang terjebak macet.

Selain, menggelar aksi turun jalan tersebut, Aremania juga menggelar doa bersama yang tampak disertai oleh, beberapa aparat kepolisian setempat.   TIM.

Lanjutkan Membaca

Trending