Connect with us

Pemerintahan

Forkopimda Jatim, Gelar Apel Kontijensi Bencana Alam

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Forkopimda Jawa Timur, gelar apel pasukan dan peralatan dalam rangka kontijensi kesiapan penanggulangan bencana alam tahun 2021 di Jawa Timur. Gelar apel pasukan di gelar ada di lapangan Kodam V Brawijaya, Senin (25/10/2021).

Agenda apel pasukan tampak, dipimpin langsung, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI,Suharyanto, juga Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta serta Kaskoarmada II Laksma TNI, Rahmad Jayadi menyiapkan pasukan dari TNI-Polri dan Stakeholder serta peralatan terkait untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sendiri memprediksi bahwa puncak hujan di Jawa Timur, pada bulan November sampai dengan Februari 2022.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat pimpin apel pasukan penanggulangan bencana alam.

Dalam kesempatan apel yang diikuti pasukan sebanyak 825 personel terdiri dari anggota TNI/Polri, BPBD dan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Adapun, peralatan yang digunakan untuk penanganan bencana alam antara lain kendaraan Ambulance, Truk evakuasi korban, kendaraan Covid hunter, kendaraan Videotron Bidhumas, Genset darurat, perahu karet, tenda darurat BPBD dan Dinas Sosial Provinsi Jatim dan dapur umum lengkap.

Dikesempatan tersebut, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan, seluruh stakeholder harus sudah membangun sinergitas dalam menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kemungkinan jika ada puncak hujan di bulan November sampai dengan Januari, Februari 2022 yang seringkali dikenal dengan bencana alam hidrometeorologi.

Lebih lanjut, hidrometeorologi ini bisa karena cuaca ekstrem, bisa hujan dengan kapasitas air yang sangat tinggi, bisa kemudian berakibat pada longsor dan juga bisa karena perubahan iklim global.
” Oleh karena itu semua lini, jadi Forkopimda di jajaran Pemprov, Forkopimda Kabupaten /Kota, seluruh relawan Basarnas, semua sudah harus bersinergi melakukan kesiap-siagaan, melakukan mitigasi, untuk bisa mengantisipasi segala sesuatu yang harus kita lakukan, antisipasi secara komperhensif “, tandasnya.

Setiap bencana alam berpotensi terhadap bertambahnya kemiskinan, bahkan bisa sampai di atas 50%, hingga 80%. Jawa Timur ini berpotensi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam, bencana alam akibat hidrometeorologi ini bisa berakibat pada rusaknya infrastruktur, kemudian rumah, karena bisa juga karena angin puting beliung, ada hujan ada angin puting beliung, ada longsor dan seterusnya.

Selain itu, Khofifah juga mengingatkan, kepada setiap daerah yang dulu sudah mendapatkan pelatihan siaga bencana sudah harus menyiapkan relawannya, karena secara scientific bisa di prediksi.
” Karena itu, daerah-daerah yang dulu sudah pernah mendapatkan pelatihan di kampung siaga bencana, atau Kampung tangguh, ini sama-sama harus sudah menyiapkan relawannya kita tidak berharap bahwa bencana alam itu terjadi, tapi kita harus tetap melakukan kesiap-siagaan karena memang secara scientific itu bisa diprediksi “, pungkasnya. MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Serikat Buruh Aksi Turun Jalan guna mendesak Gubernur Jatim Merevisi UMK dan JHT

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Beberapa gabungan serikat buruh Jatim, serentak aksi turun jalan guna Mendesak Gubernur Jawa Timur untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim, Tahun 2022 dengan harapan Gubernur Jatim untuk segera menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Jatim tahun 2022 sebagaimana usulan Bupati/Walikota dan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jatim serta menyuarakan penolakan terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang mempersyaratkan usia buruh 56 tahun baru dapat mencairkan dana JHT.

Aksi turun jalan secara serentak dilakukan dari berbagai serikat yang tampak memadati jalan protokol dan di depan Kantor Gubernur Jatim, Selasa (1/3/2022).

Tampak dilapangan, diantara beberapa serikat yakni, KSPSI, KSPI, KSBSI, K-SARBUMUSI, FSPMI, FSP LEM-KSPSI, FSP KEP-KSPI, FSP RTMM-KSPSI, FSP TSK-KSPSI,  FSP KAHUT-KSPSI, FSP KEP-KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP FARKES RES-KSPI, FSP PPMI-KSPSI, FTA KSBSI, NIKEUBA-KSBSI, LOMENIK-KSBSI, PD FSP PAR SPSI,  PD F SPBPU KSPSI, PD FSP TSK-KSPSI, FSP PPMI-KSPI, FSP NIBA-KSPSI, HUKATAN-KSBSI, FKUI-KSBSI, dan KIKES-KSBSI.

Sementara, salah satu juru bicara Gabungan Serikat Buruh (Gasper), Jazuli, saat ditemui menyampaikan, maksudnya dengan berorasi berupa, meski kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2022 telah ditetapkan Gubernur Jatim, pada (30/11/2021) November 2021 namun, keputusan tersebut, belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.
” Penetapan upah minimum tersebut, rata-rata kenaikan hanya sebesar 21 Ribu atau hanya sebesar 0,85 persen dari rata-rata UMK tahun 2021″, ungkapnya.

Masih terkait kenaikan upah, Jazuli, membeberkan, kenaikan tertinggi sebesar 75 Ribu atau 1,75 persen untuk 5 Kabupaten/Kota Ring 1 yakni, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan kenaikan terendah,di Kabupaten Pamekasan yang hanya sebesar 1.364 Ribu atau 0,07 persen. Bahkan ada 5 Kabupaten yang tidak mengalami kenaikan sama sekali, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember dan Kabupaten Pacitan.

Lebih ironisnya lagi, di Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo. Padahal
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, APINDO dan Pemerintah Kabupaten melalui Dewan Pengupahan dan Bupatinya telah bersepakat ada kenaikan UMK tahun 2022 namun, oleh Gubernur Jatim, rekomendasi kedua Bupati tersebut diabaikan dengan tidak menaikan UMK Jember dan UMK Probolinggo.

Kondisi tersebut, diperparah yang saat ini kebutuhan-kebutuhan pokok telah merangkak naik. Sehingga kenaikan UMK di Jatim tahun 2022 yang besarnya, dibawah inflasi mengakibatkan upah buruh tergerus inflasi dan mendekatkan buruh Jatim, pada garis kemiskinan.

Masih menurut, Jazuli, padahal Bupati/Walikota telah merekomendasikan kenaikan UMSK tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan ditingkat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan Sekda Provinsi Jatim telah berkomitmen kepada pimpinan serikat pekerja akan melakukan revisi sebagaimana rekomendasi Bupati/Walikota.

Sayangnya, dalam perkembangannya, Gubernur Jatim, mengingkari komitmen tersebut dan melempar tanggung jawab dengan meminta Bupati/Walikota untuk menetapkan UMSK tersebut.
” Tidak ada sejarahnya ataupun regulasi yang mengatur bahwa Bupati/Walikota dapat menetapkan upah minimum “, paparnya.

Lebih lanjut, dengan pengingkaran komitmen terhadap pimpinan-pimpinan buruh dan melempar tanggung jawab penetapan UMSK kepada Bupati/Walikota, tentu kami mempertanyakan political will Gubernur Jatim, untuk mensejahterakan buruh di Jatim.      MET.

Lanjutkan Membaca

Trending