Connect with us

Hukrim

Pelapor Dan Polisi Digugat Penasehat Hukum Masbuhin, Secara Pre Judicial Geschill

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Maraknya pemberitaan di beberapa media terkait, Janny Wijono (JW) dilaporkan oleh Djie Widya Mira Chandra (DWMC) ke Polda Jatim, memantik Penasehat Hukum JW, Masbuhin, jumpa pers atas perkara yang melibatkan kliennya, Kamis (21/10/2021).

Dihadapan para awak media, Masbuhin, menyampaikan, bahwa penanganan kasus dugaan Mal-administrasi dengan Surat Panggilan Polisi dengan (SPDP),Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  (Sprindik) tersebut, pihaknya mendapati perbedaan tanggal dan pasal yang dijeratkan kliennya.

Lebih lanjut, penyidik Unit IV Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim, telah melakukan berbagai ralat atas surat-surat yang disebut, sebagai kesalahan penulisan yakni, pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, yang seharusnya, Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP. Sedangkan, penulisan tanggal 13 September 2021 dalam surat perintah penyidikan yang seharusnya tanggal 09 September 2021.

Dari ralat atas surat-surat yang disebut sebagai kesalahan ini, Masbuhin menilai
bentuk polisi dalam menjalankan tugasnya, dilakukan tidak secara professional, prosedural dan proporsional. Sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Pelanggaran Etik Kepolisian RI.

Atas surat penyidikan terhadap klienya, Masbuhin melakukan upaya hukum berupa, melayangkan bukti yakni, laporan Pelapor itu sama persis dengan sengketa Perdata antara Pelapor (DWMC) sebagai Penggugat dengan Terlapor (JW) sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : Nomor : 1135/Pdt.G/2019/PN.Sby Jo Nomor : 254/PDT/2021/PT.Sby dan Risalah Pemberitahuan Permohonan Kasasi Atas Pernyataan Kasasi Pelapor yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 Juli 2021.

Berdasarkan hal tersebut, pada Selasa (19/10/2021), Pihaknya, mendaftarkan gugatan Pre-Judiciel Geschill di Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap Pelapor kliennya yaitu, DWMC dan  Penyidik Unit IV Subdit II Harda Bangtah Polda Jatim.

Adapun, gugatan Pre-Judiciel Geschill ini telah ter-register dalam sistem E-Court Pengadilan Negeri Surabaya, dengan nomor perkara Nomor : 1035/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Masih menurutnya, upaya gugatan Pre-Judicial Geschill terpaksa dilakukan, setelah surat pemberitahuan yang kami sampaikan kepada Penyidik kalau Perkara yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Polisi ini, baik subyek hukum maupun obyeknya sama semua dengan gugatan perdata yang dibuat oleh Pelapor dan selalu kalah serta Pelapor masih dalam proses sengketa keperdataan di Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi.
” Adanya perselisihan berupa Pra-yudisial (Pre-Judicial Geschill), dengan lahirnya, laporan Polisi bernomor: LPB/123/III/RES.1.9/2021/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 02 Maret 2021 atas nama Pelapor DWMC atau Tergugat dengan tuduhan JW (Kliennya) telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau 266 KUHP.

Sementara di lain sisi, Pelapor juga telah mengajukan sengketa keperdataan terkait, dengan kepemilikan dan keabsahan jual beli tanah milik ayah Pelapor yang terjadi ketika ayah Pelapor masih hidup.

Padahal, sengketa perdata masih dalam proses Pengajuan Kasasi oleh Pelapor di Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam perkara Nomor : 1135/Pdt.G/2019/PN.Sby Jo Nomor : 254/PDT/2021/PT.Sby dan Risalah Pemberitahuan Permohonan Kasasi Atas Pernyataan Kasasi Pelapor yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juli 2021.

Masbuhin menambahkan, atas dasar Laporan Polisi yang dilakukan DWMC dan adanya Sengketa Perdata yang masih dalam proses Pengajuan Kasasi maka pihaknya melakukan upaya hukum gugatan Pre- Judicial Geschil. Mengacu Pasal 81 KUHP berbunyi Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu Mahkamah lain.
” Upaya hukum yang dilakukannya, guna mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara” , imbuhnya.

Masbuhin juga mengingatkan, dalam petitum Pre-Judicial Geschill berisikan,
menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan menurut hukum Laporan Polisi Bernomor : LPB/123/III/RES.1.9/2021/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal (2/3/2021), atas nama Pelapor DWMC adalah Pra-Yudisial atau sengketa keperdataan, menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), menyatakan menurut hukum Perbuatan Turut Tergugat adalah juga perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada keputusan ini, menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada keputusan ini.    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending